Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk kelompok rentan terdampak akibat pandemi COVID-19 di provinsi setempat.
"Dinas Sosial Provinsi Bali juga terus-menerus hampir seminggu dua kali mengantarkan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan, di luar skema Bantuan Pangan Non-Tunai dan Program Keluarga Harapan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Sabtu.
Di antara kelompok rentan yang telah diberikan bantuan adalah anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali.
"Anggota Pertuni yang mayoritas berprofesi sebagai tukang pijat ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Kalau pada saat pariwisata ramai, saudara-saudara pemijat tuna netra banyak mendapatkan pelanggan, tetapi saat ini mulai sepi sehingga diberikan bantuan sembako," ujarnya.
Baca juga: Bali siapkan dana cadangan penanganan COVID-19 Rp85 miliar
Yang jelas, ucap Dewa Indra, program bantuan sosial yang sifatnya insidental ini akan terus berjalan untuk membantu kelompok-kelompok rentan di Bali.
"Ini sebenarnya, terus berjalan dan luput dari pemberitaan media karena fokus menyampaikan informasi COVID-19 dari sisi kesehatan," katanya.
Di sisi lain, untuk kelompok masyarakat miskin juga telah diberikan bantuan pemerintah pusat melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH).
"Bantuan sudah diberikan, nilainya ditambah, jangka waktu juga diperpanjang sampai sembilan bulan. Ini sudah dilakukan dengan baik melalui Dinas Sosial Provinsi Bali," ucapnya yang juga Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali itu.
Untuk masyarakat miskin, lanjut Dewa Indra, juga diberikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan ini sudah didata oleh Dinsos, bahkan sudah ditransfer uangnya langsung kepada yang bersangkutan.
Baca juga: Satgas: 18 pasien positif COVID-19 di Bali sembuh
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra menambahkan, untuk Program Keluarga Harapan di Bali diterima oleh 87.686 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut ada penambahan sebanyak 8.635 KPM.
Sedangkan untuk BPNT kartu sembako diberikan kepada 207.201 keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut ada penambahan sebanyak 65.982 KPM.
"Keluarga penerima manfaat ini didapatkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang masuk dalam data ini adalah 40 persen masyarakat yang sangat miskin dan miskin di Bali," ucapnya.
Selain anggota Pertuni, kelompok rentan yang diberikan bantuan insidental dari Pemprov Bali juga tertuju pada lansia miskin dan kaum difabel penyandang cacat berat dan miskin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Dinas Sosial Provinsi Bali juga terus-menerus hampir seminggu dua kali mengantarkan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan, di luar skema Bantuan Pangan Non-Tunai dan Program Keluarga Harapan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Sabtu.
Di antara kelompok rentan yang telah diberikan bantuan adalah anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali.
"Anggota Pertuni yang mayoritas berprofesi sebagai tukang pijat ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Kalau pada saat pariwisata ramai, saudara-saudara pemijat tuna netra banyak mendapatkan pelanggan, tetapi saat ini mulai sepi sehingga diberikan bantuan sembako," ujarnya.
Baca juga: Bali siapkan dana cadangan penanganan COVID-19 Rp85 miliar
Yang jelas, ucap Dewa Indra, program bantuan sosial yang sifatnya insidental ini akan terus berjalan untuk membantu kelompok-kelompok rentan di Bali.
"Ini sebenarnya, terus berjalan dan luput dari pemberitaan media karena fokus menyampaikan informasi COVID-19 dari sisi kesehatan," katanya.
Di sisi lain, untuk kelompok masyarakat miskin juga telah diberikan bantuan pemerintah pusat melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH).
"Bantuan sudah diberikan, nilainya ditambah, jangka waktu juga diperpanjang sampai sembilan bulan. Ini sudah dilakukan dengan baik melalui Dinas Sosial Provinsi Bali," ucapnya yang juga Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali itu.
Untuk masyarakat miskin, lanjut Dewa Indra, juga diberikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan ini sudah didata oleh Dinsos, bahkan sudah ditransfer uangnya langsung kepada yang bersangkutan.
Baca juga: Satgas: 18 pasien positif COVID-19 di Bali sembuh
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra menambahkan, untuk Program Keluarga Harapan di Bali diterima oleh 87.686 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut ada penambahan sebanyak 8.635 KPM.
Sedangkan untuk BPNT kartu sembako diberikan kepada 207.201 keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut ada penambahan sebanyak 65.982 KPM.
"Keluarga penerima manfaat ini didapatkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang masuk dalam data ini adalah 40 persen masyarakat yang sangat miskin dan miskin di Bali," ucapnya.
Selain anggota Pertuni, kelompok rentan yang diberikan bantuan insidental dari Pemprov Bali juga tertuju pada lansia miskin dan kaum difabel penyandang cacat berat dan miskin.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020