Hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan presentase 94 persen.
"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu (23/2).
Dia mengatakan meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8 persen) namun hasil tersebut menempatkan lembaga tersebut di posisi keempat.
Menurut dia, biasanya dalam tiap survei yang dilakukannya, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu selalu masuk dalam tiga besar.
"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan Presiden RI," ujarnya.
Qodari menjelaskan, di peringat kelima institusi yang dipercaya publik adalah Mahkamah Agung (75,4 persen), lalu MPR RI (72,8 persen), LSM (60,1 persen), DPD RI (54,3 persen), Kejaksaan Agung (52,9 persen), dan media massa (52,8 persen).
Baca juga: Survei sebut kinerja Jokowi sudah baik di periode pertama
Sementara itu institusi negara yang peringkat kepercayaan publiknya di luar 10 besar adalah Polri harus puas di posisi ke-11 dengan persentase 51,9 persen, partai politik (49,1 persen), DPR RI (44,8 persen), dan media sosial (43,8 persen).
Selain itu, survei tersebut juga menunjukkan berdasarkan tingkat kepercayaan publik terhadap insitusi penegak hukum, KPK berada di posisi teratas dengan 81,8 persen, diikuti MA (75,4 persen), Kejaksaan (52,9 persen), dan Kepolisian (51,9 persen).
Baca juga: Hasil survei LSI: 76,3 persen publik dukung Perpu KPK
Survei Indo Barometer itu dilakukan sejak tanggal 9-15 Januari 2020 dengan melibatkan 1200 responden dari 34 provinsi yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.
Adapun margin of error survei sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel yang digunakan dalam survei tersebut adalah "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.
Kepuasan 100 hari versi PRC
Sementara itu, Direktur Eksekutif Politika Research Consulting (PRC) Rio Prayogo mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI dan Polri merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya.
"TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 77,5 persen. Disusul Polri 67,8 persen," kata Rio melalui siaran pers, akhir pekan lalu (23/2).
Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Politika Research Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) atas kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut hasil survei tersebut, kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67,8 persen. Disusul KPK 57,4 persen, Kejagung 51,1 persen, BPK 48,9 persen, DPD 51,4 persen, DPR 50,6 persen, MA 53,2 persen, MK 50,9 persen, dan MPR 51,7 persen.
Baca juga: Menaker: 55,8 persen perusahaan Jepang tak puas dengan pekerja Indonesia
Survei ini dilaksanakan oleh PRC dan PPI sejak awal Februari 2020 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan mewawancarai 2.197 responden yang tersebar di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,13 persen.
Hasil survei menunjukkan ada beberapa aspek yang mendominasi kepuasan masyarakat, yakni infrastruktur (76,6 persen), pembangunan SDM (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen).
Selain itu, ada tiga kartu hasil program Jokowi yang juga menjadi aspek kepuasan masyarakat, yakni kartu prakerja (76,5 persen), kartu Indonesia pintar kuliah (86,6 persen) dan kartu sembako murah (86,8 persen).
Survei juga menunjukkan ada dua kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat yakni rencana pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi elpiji (60,5 persen).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu (23/2).
Dia mengatakan meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8 persen) namun hasil tersebut menempatkan lembaga tersebut di posisi keempat.
Menurut dia, biasanya dalam tiap survei yang dilakukannya, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu selalu masuk dalam tiga besar.
"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan Presiden RI," ujarnya.
Qodari menjelaskan, di peringat kelima institusi yang dipercaya publik adalah Mahkamah Agung (75,4 persen), lalu MPR RI (72,8 persen), LSM (60,1 persen), DPD RI (54,3 persen), Kejaksaan Agung (52,9 persen), dan media massa (52,8 persen).
Baca juga: Survei sebut kinerja Jokowi sudah baik di periode pertama
Sementara itu institusi negara yang peringkat kepercayaan publiknya di luar 10 besar adalah Polri harus puas di posisi ke-11 dengan persentase 51,9 persen, partai politik (49,1 persen), DPR RI (44,8 persen), dan media sosial (43,8 persen).
Selain itu, survei tersebut juga menunjukkan berdasarkan tingkat kepercayaan publik terhadap insitusi penegak hukum, KPK berada di posisi teratas dengan 81,8 persen, diikuti MA (75,4 persen), Kejaksaan (52,9 persen), dan Kepolisian (51,9 persen).
Baca juga: Hasil survei LSI: 76,3 persen publik dukung Perpu KPK
Survei Indo Barometer itu dilakukan sejak tanggal 9-15 Januari 2020 dengan melibatkan 1200 responden dari 34 provinsi yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.
Adapun margin of error survei sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel yang digunakan dalam survei tersebut adalah "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.
Kepuasan 100 hari versi PRC
Sementara itu, Direktur Eksekutif Politika Research Consulting (PRC) Rio Prayogo mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI dan Polri merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya.
"TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 77,5 persen. Disusul Polri 67,8 persen," kata Rio melalui siaran pers, akhir pekan lalu (23/2).
Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Politika Research Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) atas kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut hasil survei tersebut, kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67,8 persen. Disusul KPK 57,4 persen, Kejagung 51,1 persen, BPK 48,9 persen, DPD 51,4 persen, DPR 50,6 persen, MA 53,2 persen, MK 50,9 persen, dan MPR 51,7 persen.
Baca juga: Menaker: 55,8 persen perusahaan Jepang tak puas dengan pekerja Indonesia
Survei ini dilaksanakan oleh PRC dan PPI sejak awal Februari 2020 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan mewawancarai 2.197 responden yang tersebar di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,13 persen.
Hasil survei menunjukkan ada beberapa aspek yang mendominasi kepuasan masyarakat, yakni infrastruktur (76,6 persen), pembangunan SDM (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen).
Selain itu, ada tiga kartu hasil program Jokowi yang juga menjadi aspek kepuasan masyarakat, yakni kartu prakerja (76,5 persen), kartu Indonesia pintar kuliah (86,6 persen) dan kartu sembako murah (86,8 persen).
Survei juga menunjukkan ada dua kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat yakni rencana pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi elpiji (60,5 persen).
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020