Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mendorong jajarannya untuk melakukan percepatan penerapan digitalisasi birokrasi dan perlahan meninggalkan pola manual yang menghabiskan banyak kertas.
"Ada beberapa hal yang polanya bisa diubah untuk mengurangi penggunaan kertas, seperti pengiriman surat undangan rapat tak perlu lagi dalam bentuk 'hard copy', namun dikirim melalui sistem 'online', seperti email, WA dan sejenisnya," kata Dewa Indra saat memberikan pengarahan kepada jajaran birokrasi Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Selain itu, kata dia, materi yang dibagikan kepada peserta diklat, bimtek, prajabatan, workshop dan kegiatan pelatihan lainnya juga diminta tak lagi dalam bentuk kertas.
"Coba perhatikan kalau kita rapat dengan pihak swasta, materinya dikirim secara 'online' atau tinggal scan pada layar digital yang telah disediakan. Demikian kemajuan yang telah terjadi di luar sana, sementara kita masih ketinggalan terlalu jauh. Kita malu dengan nama besar Bali kalau masih bertahap dengan pola manual," ucapnya.
Dewa Indra berkeyakinan, jajarannya punya kemampuan untuk percepatan transformasi birokrasi ke arah digital.
Masih terkait transformasi birokrasi, ia juga tak ingin pola penumpukan anggaran di akhir tahun menjadi sebuah kebiasaan.
"Dari tahun ke tahun, saya amati BPKAD sibuk di akhir tahun, lembur hingga tak mengenal waktu. Tahun ini hal itu tak boleh terjadi, saya sudah evaluasi," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia ingin proses tender pengadaan barang dan jasa sudah kelar di bulan Maret. Dengan pola ini, Dewa Indra berharap tak terjadi lagi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Selain itu, dia juga mengingatkan jajaran pejabat jangan hanya main perintah dari belakang meja. Kehadiran pejabat di tengah-tengah staf pada saat mereka bekerja sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan moral.
Jajaran birokrasi Pemprov Bali juga diharapkan fokus pada hal-hal substansi dan mengurangi kegiatan administrasi yang berlebihan. "Utamakan program prioritas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur," ucap Dewa Indra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Ada beberapa hal yang polanya bisa diubah untuk mengurangi penggunaan kertas, seperti pengiriman surat undangan rapat tak perlu lagi dalam bentuk 'hard copy', namun dikirim melalui sistem 'online', seperti email, WA dan sejenisnya," kata Dewa Indra saat memberikan pengarahan kepada jajaran birokrasi Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Selain itu, kata dia, materi yang dibagikan kepada peserta diklat, bimtek, prajabatan, workshop dan kegiatan pelatihan lainnya juga diminta tak lagi dalam bentuk kertas.
"Coba perhatikan kalau kita rapat dengan pihak swasta, materinya dikirim secara 'online' atau tinggal scan pada layar digital yang telah disediakan. Demikian kemajuan yang telah terjadi di luar sana, sementara kita masih ketinggalan terlalu jauh. Kita malu dengan nama besar Bali kalau masih bertahap dengan pola manual," ucapnya.
Dewa Indra berkeyakinan, jajarannya punya kemampuan untuk percepatan transformasi birokrasi ke arah digital.
Masih terkait transformasi birokrasi, ia juga tak ingin pola penumpukan anggaran di akhir tahun menjadi sebuah kebiasaan.
"Dari tahun ke tahun, saya amati BPKAD sibuk di akhir tahun, lembur hingga tak mengenal waktu. Tahun ini hal itu tak boleh terjadi, saya sudah evaluasi," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia ingin proses tender pengadaan barang dan jasa sudah kelar di bulan Maret. Dengan pola ini, Dewa Indra berharap tak terjadi lagi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Selain itu, dia juga mengingatkan jajaran pejabat jangan hanya main perintah dari belakang meja. Kehadiran pejabat di tengah-tengah staf pada saat mereka bekerja sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan moral.
Jajaran birokrasi Pemprov Bali juga diharapkan fokus pada hal-hal substansi dan mengurangi kegiatan administrasi yang berlebihan. "Utamakan program prioritas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur," ucap Dewa Indra.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020