Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah China menghentikan tindakan provokasi dengan melanggar kedaulatan wilayah perairan RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Ketua Umum PBNU Prof Dr. KH Said Aqil Siroj melalui pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menegaskan dukungan NU atas sikap tegas Pemerintah RI terhadap China.
Tindakan "Coast Guard China" mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna, kata dia, merupakan provokasi politik yang tidak bisa diterima.
Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).
Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.
PBNU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI.
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.
"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," tegasnya.
Baca juga: Presiden: tak ada tawar-menawar soal kedaulatan di Natuna
Dalam jangka panjang, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.
Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan, lanjut dia, karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.
Ketidaksungguhan dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju, sejahtera, dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari, seperti amanat "founding fathers".
Dalam pandangan NU, sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan Tanah Air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). "Dan barang siapa mati demi Tanah Airnya, maka ia mati syahid," katanya.
Baca juga: Pangkogabwilhan: Kapal China masih operasi di Laut Natuna
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan TNI tidak akan terpancing terhadap upaya provokasi yang dilakukan nelayan China dan kapal Coast Guard China yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Kita (TNI) tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi," kata Sisriadi saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Korban Banjir
Sementara itu, PBNU melalui NU Care-LAZISNU juga telah menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar rupiah bagi korban banjir di Jakarta dan sekitarnya. Selain uang, bantuan tersebut juga berupa obat-obatan, makanan, baju, dan lain-lain.
"Jangan dilihat jumlahnya yang hanya 1 miliar ini, tapi ini merupakan kontribusi, kepedulian PBNU terhadap bencana musibah alam yang menimpa masyarakat Jabodetabek ini," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta Pusat (2/1).
Baca juga: Presiden perintahkan seluruh jajaran turun ke lapangan atasi banjir
PBNU juga mengajak masyarakat umumnya dan warga NU khususnya agar bahu-membahu membantu korban banjir yang terkadi Jabodetabek. Bantuan tersebut diharapkan disalurkan melalui NU Care-LAZISNU.
"Mari kita peduli bersama-sama. Kita ta'awun al-birri wal ihsan. Mari kita kita bangun kepedulian bersama untuk memberikan idkholis surur (membahagiakan hati) walaupun semampu kita kepada saudara kita yang sedang terkena musibah. Saya harapkan bantuan tersebut disalurkan melalui NU Care-LAZISNU. Dijamin tanggung jawab, sampai, dan berkah," kata Kiai Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Ketua Umum PBNU Prof Dr. KH Said Aqil Siroj melalui pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menegaskan dukungan NU atas sikap tegas Pemerintah RI terhadap China.
Tindakan "Coast Guard China" mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna, kata dia, merupakan provokasi politik yang tidak bisa diterima.
Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).
Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.
PBNU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI.
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.
"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," tegasnya.
Baca juga: Presiden: tak ada tawar-menawar soal kedaulatan di Natuna
Dalam jangka panjang, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.
Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan, lanjut dia, karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.
Ketidaksungguhan dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju, sejahtera, dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari, seperti amanat "founding fathers".
Dalam pandangan NU, sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan Tanah Air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). "Dan barang siapa mati demi Tanah Airnya, maka ia mati syahid," katanya.
Baca juga: Pangkogabwilhan: Kapal China masih operasi di Laut Natuna
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan TNI tidak akan terpancing terhadap upaya provokasi yang dilakukan nelayan China dan kapal Coast Guard China yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Kita (TNI) tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi," kata Sisriadi saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Korban Banjir
Sementara itu, PBNU melalui NU Care-LAZISNU juga telah menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar rupiah bagi korban banjir di Jakarta dan sekitarnya. Selain uang, bantuan tersebut juga berupa obat-obatan, makanan, baju, dan lain-lain.
"Jangan dilihat jumlahnya yang hanya 1 miliar ini, tapi ini merupakan kontribusi, kepedulian PBNU terhadap bencana musibah alam yang menimpa masyarakat Jabodetabek ini," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta Pusat (2/1).
Baca juga: Presiden perintahkan seluruh jajaran turun ke lapangan atasi banjir
PBNU juga mengajak masyarakat umumnya dan warga NU khususnya agar bahu-membahu membantu korban banjir yang terkadi Jabodetabek. Bantuan tersebut diharapkan disalurkan melalui NU Care-LAZISNU.
"Mari kita peduli bersama-sama. Kita ta'awun al-birri wal ihsan. Mari kita kita bangun kepedulian bersama untuk memberikan idkholis surur (membahagiakan hati) walaupun semampu kita kepada saudara kita yang sedang terkena musibah. Saya harapkan bantuan tersebut disalurkan melalui NU Care-LAZISNU. Dijamin tanggung jawab, sampai, dan berkah," kata Kiai Said.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020