Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali yang merupakan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT bisa dibahas dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2020.
"Saya ingin memproteksi Bali, salah satunya melalui RUU Provinsi Bali. Dari RUU ini, Bali bisa membangun dengan karakter alam, manusia dan budaya lokalnya. Untuk itu, saya mohon dukungan DPR RI agar RUU ini bisa masuk Prolegnas 2020. Meskipun saat ini RUU Provinsi Bali berada di nomor urut 162 dalam Daftar Tunggu Prolegnas, tapi saya ingin agar RUU ini bisa segera disetujui," kata Koster, saat bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Denpasar, Rabu.
Setelah sebelumnya berhasil mengantongi dukungan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, maka kemudian saat bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani digunakan Gubernur Koster untuk memohon dukungan dari DPR RI.
Koster mengemukakan Provinsi Bali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Menurut Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng itu, materi dalam undang-undang tersebut sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.
Saat ini berbagai kebijakan telah diambil untuk menjaga alam dan budaya Bali, di antaranya kebijakan pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai, sedotan dan styrofoam yang tertuang dalam Pergub Nomor 97 Tahun 2018.
Lalu, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Selain itu, terkait dengan pelestarian budaya, telah dibuat kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
"Seperti kita ketahui, Bali merupakan daerah yang lain daripada daerah lainnya di Indonesia. Bali terkenal akan budayanya, sehingga hal ini menjadi perhatian. Karena Bali ini tidak memiliki tambang, batu bara serta yang lainnya," katanya lagi.
Bali ini, ujar Koster, hanya mengandalkan alam dan budaya. Karena itu, pihaknya telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk membenahi alam, manusia dan kebudayaan Bali untuk menyelaraskan dan menjaga keharmonisan pembangunan di Bali agar berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bali.
"Bali dengan kekayaan dan keunikan budaya serta kearifan lokalnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia, sehingga Bali menjadi destinasi nomor satu di dunia. Untuk itu, kita harus menjaga semua ini," ujarnya pula.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bali. Menurutnya, apa yang disampaikan gubernur merupakan suatu hal yang harus disinergikan antara daerah dan pusat.
Terkait dengan usulan RUU Provinsi Bali, Puan mengatakan siap mengawal RUU tersebut agar bisa mendapat perhatian, mengingat saat ini sudah di-list meski nomornya besar.
Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini, menyatakan akan ikut memperjuangkan proses pembahasan RUU Provinsi Bali yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali. Namun, menurutnya, perjuangan itu harus dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran.
"RUU Provinsi Bali ini bisa dimasukkan di kumulatif terbuka. Jadi masih ada kesempatan untuk dibahas. Tugas dan sinergi anggota DPRD Bali dengan anggota DPR RI perwakilan dari Bali harus terus ditingkatkan dalam mengawal RUU ini. RUU Provinsi Bali ini akan saya terus dorong agar bisa lebih maksimal lagi. Saat ini RUU Provinsi Bali masih berada di daftar 162 dari 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024," ujarnya lagi.
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) ini, juga memberikan perhatian khusus lainnya kepada Bali.
Jelang Natal dan Tahun Baru, ia berharap agar keamanan Bali bisa mendapat perhatian sehingga Tragedi Bom Bali I dan II tidak terulang.
"Terkait dengan pelaksanaan pengawasan jelang Natal dan Tahun Baru, penumpukan dan puncak wisatawan ke Bali harus diantisipasi dengan baik. Keamanan di Bali harus mendapat perhatian khusus agar kejadian-kejadian yang dulu tidak terulang kembali," katanya lagi.
Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayjen Benny Susianto, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wira Satya Kol Albertus Magnus Suharyadi, Danlanud Kol Pnb I Gst Ngurah Rai Wibowo Cahyono Soekadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya ingin memproteksi Bali, salah satunya melalui RUU Provinsi Bali. Dari RUU ini, Bali bisa membangun dengan karakter alam, manusia dan budaya lokalnya. Untuk itu, saya mohon dukungan DPR RI agar RUU ini bisa masuk Prolegnas 2020. Meskipun saat ini RUU Provinsi Bali berada di nomor urut 162 dalam Daftar Tunggu Prolegnas, tapi saya ingin agar RUU ini bisa segera disetujui," kata Koster, saat bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Denpasar, Rabu.
Setelah sebelumnya berhasil mengantongi dukungan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, maka kemudian saat bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani digunakan Gubernur Koster untuk memohon dukungan dari DPR RI.
Koster mengemukakan Provinsi Bali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Menurut Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng itu, materi dalam undang-undang tersebut sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.
Saat ini berbagai kebijakan telah diambil untuk menjaga alam dan budaya Bali, di antaranya kebijakan pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai, sedotan dan styrofoam yang tertuang dalam Pergub Nomor 97 Tahun 2018.
Lalu, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Selain itu, terkait dengan pelestarian budaya, telah dibuat kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
"Seperti kita ketahui, Bali merupakan daerah yang lain daripada daerah lainnya di Indonesia. Bali terkenal akan budayanya, sehingga hal ini menjadi perhatian. Karena Bali ini tidak memiliki tambang, batu bara serta yang lainnya," katanya lagi.
Bali ini, ujar Koster, hanya mengandalkan alam dan budaya. Karena itu, pihaknya telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk membenahi alam, manusia dan kebudayaan Bali untuk menyelaraskan dan menjaga keharmonisan pembangunan di Bali agar berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bali.
"Bali dengan kekayaan dan keunikan budaya serta kearifan lokalnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia, sehingga Bali menjadi destinasi nomor satu di dunia. Untuk itu, kita harus menjaga semua ini," ujarnya pula.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bali. Menurutnya, apa yang disampaikan gubernur merupakan suatu hal yang harus disinergikan antara daerah dan pusat.
Terkait dengan usulan RUU Provinsi Bali, Puan mengatakan siap mengawal RUU tersebut agar bisa mendapat perhatian, mengingat saat ini sudah di-list meski nomornya besar.
Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini, menyatakan akan ikut memperjuangkan proses pembahasan RUU Provinsi Bali yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali. Namun, menurutnya, perjuangan itu harus dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran.
"RUU Provinsi Bali ini bisa dimasukkan di kumulatif terbuka. Jadi masih ada kesempatan untuk dibahas. Tugas dan sinergi anggota DPRD Bali dengan anggota DPR RI perwakilan dari Bali harus terus ditingkatkan dalam mengawal RUU ini. RUU Provinsi Bali ini akan saya terus dorong agar bisa lebih maksimal lagi. Saat ini RUU Provinsi Bali masih berada di daftar 162 dari 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024," ujarnya lagi.
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) ini, juga memberikan perhatian khusus lainnya kepada Bali.
Jelang Natal dan Tahun Baru, ia berharap agar keamanan Bali bisa mendapat perhatian sehingga Tragedi Bom Bali I dan II tidak terulang.
"Terkait dengan pelaksanaan pengawasan jelang Natal dan Tahun Baru, penumpukan dan puncak wisatawan ke Bali harus diantisipasi dengan baik. Keamanan di Bali harus mendapat perhatian khusus agar kejadian-kejadian yang dulu tidak terulang kembali," katanya lagi.
Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayjen Benny Susianto, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wira Satya Kol Albertus Magnus Suharyadi, Danlanud Kol Pnb I Gst Ngurah Rai Wibowo Cahyono Soekadi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019