Sebanyak 3.544 rumah fakir miskin di Kota Surabaya, Jawa Timur, berhasil diperbaiki oleh pemerintah kota setempat melalui program bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Surabaya, Sabtu, mengatakan rumah fakir miskin yang dibantu renovasinya tidak hanya harus layak huni, melainkan juga harus memenuhi standar sebagai rumah sehat.
"Berarti renovasi harus bisa memperbaiki kualitas ventilasi, sanitasi, jamban sehat, dan aliran udara serta pencahayaan rumah tersebut," katanya.
Program bedah rumah adalah program Pemkot Surabaya yang dilakukan sejak 2017. Program ini dilakukan dengan merenovasi rumah warga fakir miskin yang diusulkan masyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi dan kualitas tempat tinggal fakir miskin.
Program bedah rumah tersebut juga menjadi satu bagian dengan implementasi program pembangunan jamban. Total pelaksanaan program tersebut pada 2017 berhasil melakukan 1.629 pembangunan dengan rincian sebanyak 1.442 rumah berhasil direnovasi sedangkan sebanyak 187 jamban berhasil dibangun.
Pada 2018, lanjut dia, angka penerimanya bertambah yakni 1.648 pembangunan dengan rencian 1.012 rumah berhasil dibangun sedangkan jambannya sebanyak 636 unit.
Pada 2018, kata Eri, pemkot menyusun pembagian rumah tidak layak huni berdasarkan tipe-nya. Masing-masing memiliki nilai renovasi rumah yang berbeda, misalnya untuk tipe I nilai perbaikannya mencapai Rp5 juta sedangkan tipe II Rp15 juta, tipe III Rp25 juta, dan tipe IV Rp30 juta.
"Karena rumah tidak layak huni ini ukurannya beragam. Tidak semua rumah dihuni hanya satu keluarga saja. Ada satu rumah yang isinya sampai lima keluarga. Tentu, nilai perbaikannya berbeda," ujarnya.
Eri mengatakan untuk 2019, jumlah rumah yang perbaiki memang menurun menjadi 1.090 unit. Namun, kualitasnya meningkat karena hanya RLTH tipe IV saja yang dibangun dengan nilai perbaikan per rumah mencapai Rp30 juta. Total rumah yang diperbiki pemkot selama tiga tahun mencapai 3.544 unit.
Eri menambahkan, setelah tiga tahun berjalan, tahun depan program tersebut harus naik kelas. Tidak hanya penerima manfaatnya saja yang bertambah, tapi juga kualitas rumah yang dibangun. Kemudian data penerima juga harus singkron dengan daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebab selama ini penentuan penerima bantuan masih mengandalkan usulan dari masyarakat.
"Tahun depan juga harus kita tambah penerima bantuannya. Dengan komitmen Bu Risma yang begitu besar kepada orang-orang tidak mampu, saya yakin tahun depan kita bisa meningkatkan jumlah penerimanya hingga dua kali lipat. Bismillah. InsyaAllah bisa," katanya.
Salah seorang penerima program yang bekerja sebagai pedagang rujak di Jalan Ikan Kerapu, Perak Barat, Sunarti mengatakan, hidupnya jauh lebih sehat sejak rumahnya diperbaiki. Perbaikan itu mulai dari plafon, kamar mandi, toilet, ruang tamu, kamar dua, pintu, dan jendela.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Surabaya, Sabtu, mengatakan rumah fakir miskin yang dibantu renovasinya tidak hanya harus layak huni, melainkan juga harus memenuhi standar sebagai rumah sehat.
"Berarti renovasi harus bisa memperbaiki kualitas ventilasi, sanitasi, jamban sehat, dan aliran udara serta pencahayaan rumah tersebut," katanya.
Program bedah rumah adalah program Pemkot Surabaya yang dilakukan sejak 2017. Program ini dilakukan dengan merenovasi rumah warga fakir miskin yang diusulkan masyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi dan kualitas tempat tinggal fakir miskin.
Program bedah rumah tersebut juga menjadi satu bagian dengan implementasi program pembangunan jamban. Total pelaksanaan program tersebut pada 2017 berhasil melakukan 1.629 pembangunan dengan rincian sebanyak 1.442 rumah berhasil direnovasi sedangkan sebanyak 187 jamban berhasil dibangun.
Pada 2018, lanjut dia, angka penerimanya bertambah yakni 1.648 pembangunan dengan rencian 1.012 rumah berhasil dibangun sedangkan jambannya sebanyak 636 unit.
Pada 2018, kata Eri, pemkot menyusun pembagian rumah tidak layak huni berdasarkan tipe-nya. Masing-masing memiliki nilai renovasi rumah yang berbeda, misalnya untuk tipe I nilai perbaikannya mencapai Rp5 juta sedangkan tipe II Rp15 juta, tipe III Rp25 juta, dan tipe IV Rp30 juta.
"Karena rumah tidak layak huni ini ukurannya beragam. Tidak semua rumah dihuni hanya satu keluarga saja. Ada satu rumah yang isinya sampai lima keluarga. Tentu, nilai perbaikannya berbeda," ujarnya.
Eri mengatakan untuk 2019, jumlah rumah yang perbaiki memang menurun menjadi 1.090 unit. Namun, kualitasnya meningkat karena hanya RLTH tipe IV saja yang dibangun dengan nilai perbaikan per rumah mencapai Rp30 juta. Total rumah yang diperbiki pemkot selama tiga tahun mencapai 3.544 unit.
Eri menambahkan, setelah tiga tahun berjalan, tahun depan program tersebut harus naik kelas. Tidak hanya penerima manfaatnya saja yang bertambah, tapi juga kualitas rumah yang dibangun. Kemudian data penerima juga harus singkron dengan daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebab selama ini penentuan penerima bantuan masih mengandalkan usulan dari masyarakat.
"Tahun depan juga harus kita tambah penerima bantuannya. Dengan komitmen Bu Risma yang begitu besar kepada orang-orang tidak mampu, saya yakin tahun depan kita bisa meningkatkan jumlah penerimanya hingga dua kali lipat. Bismillah. InsyaAllah bisa," katanya.
Salah seorang penerima program yang bekerja sebagai pedagang rujak di Jalan Ikan Kerapu, Perak Barat, Sunarti mengatakan, hidupnya jauh lebih sehat sejak rumahnya diperbaiki. Perbaikan itu mulai dari plafon, kamar mandi, toilet, ruang tamu, kamar dua, pintu, dan jendela.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019