Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas mendukung Perum LKBN ANTARA menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya sehingga harus ada inovasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaannya.
"ANTARA kalau ditingkatkan menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya, media-media swasta akan bergantung pada ANTARA sebagai media yang dikembangkan pemerintah dengan konsep BUMN," kata Yan Permenas setelah Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Direksi ANTARA di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Yan Permenas mengatakan bahwa Antara harus meningkatkan kualitas pemberitaannya dalam rangka penyesuaian dan penggunaan digitalisasi dalam pemberitaan.
Hal itu, menurut dia, sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga perlu susun strategi bagaimana konteks dan konten yang disampaikan kepada publik dapat direspons.
Baca juga: Dirut Antara: komersialisasi lama-lama bisa datangkan bias
"Tadi kami katakan ada kategorisasi usia dalam merespons pemberitaan sehingga perlu dilakukan semacam distribusi media yang dapat diterima semua kelompok," ujarnya.
Selain itu, dia juga mendorong LKBN ANTARA bersinergi dengan TVRI dan RRI agar bisa menjalankan strategi pasar sehingga ada kesamaan konten pemberitaan.
Yan Permenas mengatakan bahwa ANTARA juga harus bekerja sama dengan media lain yang harapannya menghasilkan keuntungan dan kepuasan konsumen dalam membaca berita sehingga menjadi perantara distribusi informasi kepada publik.
"Diharapkan dukungan bukan hanya dari RRI dan TVRI, melainkan mitra lain seperti media swasta sehingga mendatangkan profit bagi ANTARA," katanya.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiyono dan dihadiri para anggota Komisi I DPR.
Jajaran Direksi LKBN ANTARA yang hadir dalam RDP tersebut, yakni Dirut Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Direktur Pemberitaan Akhmad Munir, Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis, dan Teknologi Informasi Hempi N. Prajudi, dan Direktur Keuangan SDM dan Umum Nina Kurnia.
Baca juga: Komisi I DPR adakan RDP dengan LKBN ANTARA
Dokumen heritage
Sementara itu, Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Meidyatama Suryodiningrat menjelaskan bahwa ada sejumlah dokumen warisan (heritage) Republik Indonesia (RI) yang masih tersimpan di arsip ANTARA.
Menurut pria yang disapa Dimas itu, perlindungan dokumen heritage menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan jika nanti diterapkan kebijakan penyimpanan data besar (big data storage) untuk mendukung riset pemerintah.
"Seperti diketahui, dimana-mana masih terjadi perdebatan kalau itu bisa disimpan di cloud (awan). Jadi, sampai saat ini, kami masih menyimpan secara lokal," ujar Dimas saat rapat dengar pendapat di Komisi I DPR Jakarta.
Dimas mengatakan kalau server penyimpanan Antara ada dua, satu server di Wisma Antara di Jalan Medan Merdeka Selatan dan satu lagi di Bogor Jawa Barat sebagai cadangan (backup).
Namun, mengingat dokumen yang ada sangat banyak, saat ini di rapat direksi masih dipertimbangkan apakah mau beralih ke awan atau tidak, mengingat ada aspek warisan (heritage).
Mendengar penjelasan tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan tertarik bertanya apakah jika dokumen foto, apakah negatif fotonya serta bentuk fisik foto juga masih tersimpan?.
Dimas menjawab, masih. Bahkan foto-foto sejarah dari tahun 1940-an juga ada.
Baca juga: ANTARA jadi "corong" negara/publik pada era disrupsi
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan disampaikan pada sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen, Jumat (16/8/2019).
Jokowi menyampaikan di era sekarang, data jauh lebih berharga daripada minyak. Karena itu, kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.
Menyambung dengan pidato Presiden tersebut, LKBN Antara berkomitmen melindungi dokumen heritage negara yang secara bertahap didigitalisasi itu.
Baca juga: Dirut ANTARA: perpaduan media tradisional-baru tak terelakkan
Apalagi mengingat arah Antara ke depan, salah satunya adalah bermain di data besar ("big data"). Maka dokumen yang sangat banyak tersimpan tadi, baru satu setengah tahun sampai dua tahun terakhir, Antara memiliki daya untuk mendigitalisasi 100 persen aset-aset perusahaan tersebut dari tahun 1940-an tersebut.
Kendati sudah terdigitalisasi bertahap, Dimas bertekad akan terus mengupayakan agar penyimpanan data besar itu terwujud agar LKBN Antara dapat menjadi rujukan riset data pemerintah.
"Karena sebetulnya 'raw' (bahan mentah) datanya sudah ada," ujar Dimas.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"ANTARA kalau ditingkatkan menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya, media-media swasta akan bergantung pada ANTARA sebagai media yang dikembangkan pemerintah dengan konsep BUMN," kata Yan Permenas setelah Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Direksi ANTARA di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Yan Permenas mengatakan bahwa Antara harus meningkatkan kualitas pemberitaannya dalam rangka penyesuaian dan penggunaan digitalisasi dalam pemberitaan.
Hal itu, menurut dia, sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga perlu susun strategi bagaimana konteks dan konten yang disampaikan kepada publik dapat direspons.
Baca juga: Dirut Antara: komersialisasi lama-lama bisa datangkan bias
"Tadi kami katakan ada kategorisasi usia dalam merespons pemberitaan sehingga perlu dilakukan semacam distribusi media yang dapat diterima semua kelompok," ujarnya.
Selain itu, dia juga mendorong LKBN ANTARA bersinergi dengan TVRI dan RRI agar bisa menjalankan strategi pasar sehingga ada kesamaan konten pemberitaan.
Yan Permenas mengatakan bahwa ANTARA juga harus bekerja sama dengan media lain yang harapannya menghasilkan keuntungan dan kepuasan konsumen dalam membaca berita sehingga menjadi perantara distribusi informasi kepada publik.
"Diharapkan dukungan bukan hanya dari RRI dan TVRI, melainkan mitra lain seperti media swasta sehingga mendatangkan profit bagi ANTARA," katanya.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiyono dan dihadiri para anggota Komisi I DPR.
Jajaran Direksi LKBN ANTARA yang hadir dalam RDP tersebut, yakni Dirut Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Direktur Pemberitaan Akhmad Munir, Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis, dan Teknologi Informasi Hempi N. Prajudi, dan Direktur Keuangan SDM dan Umum Nina Kurnia.
Baca juga: Komisi I DPR adakan RDP dengan LKBN ANTARA
Dokumen heritage
Sementara itu, Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Meidyatama Suryodiningrat menjelaskan bahwa ada sejumlah dokumen warisan (heritage) Republik Indonesia (RI) yang masih tersimpan di arsip ANTARA.
Menurut pria yang disapa Dimas itu, perlindungan dokumen heritage menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan jika nanti diterapkan kebijakan penyimpanan data besar (big data storage) untuk mendukung riset pemerintah.
"Seperti diketahui, dimana-mana masih terjadi perdebatan kalau itu bisa disimpan di cloud (awan). Jadi, sampai saat ini, kami masih menyimpan secara lokal," ujar Dimas saat rapat dengar pendapat di Komisi I DPR Jakarta.
Dimas mengatakan kalau server penyimpanan Antara ada dua, satu server di Wisma Antara di Jalan Medan Merdeka Selatan dan satu lagi di Bogor Jawa Barat sebagai cadangan (backup).
Namun, mengingat dokumen yang ada sangat banyak, saat ini di rapat direksi masih dipertimbangkan apakah mau beralih ke awan atau tidak, mengingat ada aspek warisan (heritage).
Mendengar penjelasan tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan tertarik bertanya apakah jika dokumen foto, apakah negatif fotonya serta bentuk fisik foto juga masih tersimpan?.
Dimas menjawab, masih. Bahkan foto-foto sejarah dari tahun 1940-an juga ada.
Baca juga: ANTARA jadi "corong" negara/publik pada era disrupsi
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan disampaikan pada sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen, Jumat (16/8/2019).
Jokowi menyampaikan di era sekarang, data jauh lebih berharga daripada minyak. Karena itu, kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.
Menyambung dengan pidato Presiden tersebut, LKBN Antara berkomitmen melindungi dokumen heritage negara yang secara bertahap didigitalisasi itu.
Baca juga: Dirut ANTARA: perpaduan media tradisional-baru tak terelakkan
Apalagi mengingat arah Antara ke depan, salah satunya adalah bermain di data besar ("big data"). Maka dokumen yang sangat banyak tersimpan tadi, baru satu setengah tahun sampai dua tahun terakhir, Antara memiliki daya untuk mendigitalisasi 100 persen aset-aset perusahaan tersebut dari tahun 1940-an tersebut.
Kendati sudah terdigitalisasi bertahap, Dimas bertekad akan terus mengupayakan agar penyimpanan data besar itu terwujud agar LKBN Antara dapat menjadi rujukan riset data pemerintah.
"Karena sebetulnya 'raw' (bahan mentah) datanya sudah ada," ujar Dimas.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019