Nusa Dua (Antara Bali) - Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) bersama sejumlah kelompok di Mesir menggalang kerja sama, menyusul perubahan politik di negara yang terletak di kawasan Afrika Utara itu.
"Kami telah melakukan dan akan bekerja sama dalam berbagai kegiatan dengan beberapa kelompok di Mesir," kata Direktur Eksekutif (IPD) I Ketut Putra Erawan PhD kepada ANTARA, di sela perhelatan Bali Democracy Forum (BDF) IV di Nusa Dua, Kamis.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka BDF IV, kegiatan promosi terkait pembangunan demokrasi, yang diikuti sejumlah kepala negara/pemerintahan dan menteri serta pengamat lebih dari 80 negara.
IPD yang dibentuk pada 2008 bersifat independen dan "non profit", dan telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain lokakarya internasional tentang perkembangan demokrasi di kawasan, kuliah umum mengenai demokrasi, dan program pemantauan pemilu, penelitian, membangun jejaring para ahli dan organisasi terkait, serta membuat publikasi hasil penelitian, kata Ketut Erawan.
Hasil keputusan BDF akan menjadi pedoman program kegiatan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) pada tahun berikutnya.
Dalam mengelola kegiatan BDF, Kementerian Luar Negeri menandatangani Nota Kesepahaman atau (MoU) dengan Universitas Udayana mengenai pembentukan IPD.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Kami telah melakukan dan akan bekerja sama dalam berbagai kegiatan dengan beberapa kelompok di Mesir," kata Direktur Eksekutif (IPD) I Ketut Putra Erawan PhD kepada ANTARA, di sela perhelatan Bali Democracy Forum (BDF) IV di Nusa Dua, Kamis.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka BDF IV, kegiatan promosi terkait pembangunan demokrasi, yang diikuti sejumlah kepala negara/pemerintahan dan menteri serta pengamat lebih dari 80 negara.
IPD yang dibentuk pada 2008 bersifat independen dan "non profit", dan telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain lokakarya internasional tentang perkembangan demokrasi di kawasan, kuliah umum mengenai demokrasi, dan program pemantauan pemilu, penelitian, membangun jejaring para ahli dan organisasi terkait, serta membuat publikasi hasil penelitian, kata Ketut Erawan.
Hasil keputusan BDF akan menjadi pedoman program kegiatan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) pada tahun berikutnya.
Dalam mengelola kegiatan BDF, Kementerian Luar Negeri menandatangani Nota Kesepahaman atau (MoU) dengan Universitas Udayana mengenai pembentukan IPD.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011