Denpasar (Antara Bali) - Pengamat pertanian dari Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia menilai program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) yang digulirkan Pemprov Bali dapat menimbulkan friksi bagi kalangan pengelola organisasi pengairan (subak) di Bali.

"Bagi saya kurang tepat jika dana bantuan Simantri diberikan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) karena dapat memicu permasalahan dengan para pengurus subak," kata Prof Windia, di Denpasar, Minggu.

Prof Windia menyampaikan hal itu serangkaian acara bertajuk "Coffee Morning" antara Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan pimpinan dan awak media cetak serta elektronik di Bali.

Ia merespon positif bentuk kepedulian Gubernur untuk melestarikan sektor pertanian di Bali dan usaha mensejahterakan petani melalui program Simantri.

"Hanya saja, mohon dikaji kembali bentuk pemberian bantuan kepada gapoktan. Sebaiknya bantuan itu diberikan kepada pihak pengurus subak sebagai pengelola pertanian tradisional karena berdasarkan pemantauan kami dari Udayana kepada para penerima Simantri, keluhan semacam itu seringkali disampaikan pada kami," ujarnya yang juga Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali itu.

Mereka menganggap program Simantri hanya menguntungkan dan dapat dinikmati oleh para petani kaya yang pintar menyusun proposal bukan pada petani tradisional yang jelas-jelas telah bersusah payah mempertahankan pertanian dengan tradisi budayanya.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapi masukan dari Prof Windia mengatakan akan mencoba untuk mengadakan kajian kembali terhadap program Simantri yang telah digulirkan tersebut.

"Idealnya tidak akan ada persoalan antara gapoktan dengan subak, karena gapoktan merupakan gabungan dari berbagai subak," ujar Gubernur Pastika. (**)



Pewarta:

Editor : Masuki


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011