Denpasar (Antara Bali) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Gede Sumarjaya Linggih mengharapkan pengembangan pelabuhan laut di Bali, seperti Pelabuhan Benoa, mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan mensejahterakan masyarakat.
"Kami harapkan pengembangan pelabuhan laut, seperti rencana perluasan pelabuhan untuk wisata marina di Pelabuhan Benoa, dapat mensejahterakan masyarakat dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan," kata Sumarjaya Linggih di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Rabu.
Saat mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, ia mengatakan, pengembangan pelabuhan untuk wisata harus berorientasi "benefide" bukan semata-mata untuk pendapatan saja.
Terlebih, kata dia, yang mengelola adalah perusahaan di bawah badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Ia mengatakan, dari total APBN sebesar Rp1.000 triliun, pemasukan dari hasil perusahaan di bawah BUMN masih kecil, baru sekitar Rp35 triliun.
Padahal, keberadaan perusahaan di bawah BUMN bertujuan menyeimbangkan perekonomian bangsa. "Tetapi yang terjadi sekarang salah kaprah, karena berbadan hukum PT (perseroan terbatas) dipacu untuk berorientasi ke penghasilan. Padahal aturannya tidak seperti itu," ucapnya.
Menparekraf Mari Elka Pangestu pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah sudah memikirkan semuanya, termasuk ide-ide yang diajukan oleh Pelindo Benoa yang mengarah ke pembangunan wisata marina.
"Semua ide kita tampung, dan tentu ada kajian serta analisis lebih lanjut jika pelabuhan tersebut nantinya dikembangkan menjadi pelabuhan marina. Termasuk juga investor yang siap mendanai proyek tersebut," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Kami harapkan pengembangan pelabuhan laut, seperti rencana perluasan pelabuhan untuk wisata marina di Pelabuhan Benoa, dapat mensejahterakan masyarakat dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan," kata Sumarjaya Linggih di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Rabu.
Saat mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, ia mengatakan, pengembangan pelabuhan untuk wisata harus berorientasi "benefide" bukan semata-mata untuk pendapatan saja.
Terlebih, kata dia, yang mengelola adalah perusahaan di bawah badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Ia mengatakan, dari total APBN sebesar Rp1.000 triliun, pemasukan dari hasil perusahaan di bawah BUMN masih kecil, baru sekitar Rp35 triliun.
Padahal, keberadaan perusahaan di bawah BUMN bertujuan menyeimbangkan perekonomian bangsa. "Tetapi yang terjadi sekarang salah kaprah, karena berbadan hukum PT (perseroan terbatas) dipacu untuk berorientasi ke penghasilan. Padahal aturannya tidak seperti itu," ucapnya.
Menparekraf Mari Elka Pangestu pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah sudah memikirkan semuanya, termasuk ide-ide yang diajukan oleh Pelindo Benoa yang mengarah ke pembangunan wisata marina.
"Semua ide kita tampung, dan tentu ada kajian serta analisis lebih lanjut jika pelabuhan tersebut nantinya dikembangkan menjadi pelabuhan marina. Termasuk juga investor yang siap mendanai proyek tersebut," katanya.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011