Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota Denpasar menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Transaksi Non-tunai yang akan digelar 7 November 2019.
"Kegiatan tersebut mengambil tema 'Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Gerakan Transaksi Non-tunai ' akan diikuti sekitar 1.500 orang dari Pemda, BPD dan BI seluruh Indonesia serta para pelaku usaha di Bali," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya di Denpasar, Rabu.
Selaku penyelenggara, pihaknya telah mempersiapkan secara maksimal. Dalam acara tersebut ada pembacaan "Denpasar Comitment" terkait dengan gerakan non-tunai dan dilanjutkan pembukaan acara rakor secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubernur BI, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD, BPD Bali dan pimpinan OJK.
Ia mengatakan para pelaku usaha UMKM disamping sebagai peserta rakor juga akan mempromosikan produk-produk cinderamata mereka berciri khas Bali dengan mengaplikasikan transaksi secara non-tunai.
"Di sela acara juga akan ditampilkan video-video inovasi Kota Denpasar yang terkait langsung dengan transaksi non-tunai terutama yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang dikolaborasi dengan video-video dari Bank Indonesia, BPD Bali dan Provinsi Bali," ucapnya.
Untuk menyukseskan acara ini, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara akan berkoordinasi ke pusat terkait berbagai kendala yang dihadapi selama ini. Ia mengaku akan berusaha secara maksimal agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya mengaku akan siap memberikan contoh terkait transaksi non-tunai yang telah diterapkan di Kota Denpasar.
Bahkan dalam kesempatan itu pemkot berharap transaksi non-tunai ini juga bisa diterapkan di lembaga lainnya, seperti LPD (lembaga perkreditan desa) dan lain sebagainya.
Baca juga: BI dorong pusat perbelanjaan di Bali tingkatkan transaksi nontunai
Sementara itu, Deputi BI Perwakilan Bali Agus Sistyo mengharapkan dalam rakor tersebut bisa ditampilkan contoh elektronikfikasi Kota Denpasar. Mengingat tema rakor tersebut adalah optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui gerakan transaksi non-tunai.
"Contoh bisa digunakan dalam bentuk video maupun aplikasi pendukungnya," katanya.
Selain itu pihaknya juga berharap agar acara ini tidak sekedar seremonial belaka, melainkan ada sesuatu materi yang bisa dibawa oleh para peserta agar diterapkan di daerahnya. Oleh karena itu Bank Indonesia akan memberikan dukungan untuk menyediakan narasumber.
Menurutnya BI pasti memberikan dukungan, karena acara tersebut BI juga memiliki kepentingan, yakni kebijaksanaan dalam rangka mengurangi biaya ongkos pencetakan uang.
"Kami berharap dengan acara ini ada peningkatan transaksi non-tunai, mengingat BI telah meluncurkan Standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based," ujarnya.
Baca juga: BI Bali: pengembangan "QRIS" usung semangat "Unggul"
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kegiatan tersebut mengambil tema 'Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Gerakan Transaksi Non-tunai ' akan diikuti sekitar 1.500 orang dari Pemda, BPD dan BI seluruh Indonesia serta para pelaku usaha di Bali," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya di Denpasar, Rabu.
Selaku penyelenggara, pihaknya telah mempersiapkan secara maksimal. Dalam acara tersebut ada pembacaan "Denpasar Comitment" terkait dengan gerakan non-tunai dan dilanjutkan pembukaan acara rakor secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubernur BI, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD, BPD Bali dan pimpinan OJK.
Ia mengatakan para pelaku usaha UMKM disamping sebagai peserta rakor juga akan mempromosikan produk-produk cinderamata mereka berciri khas Bali dengan mengaplikasikan transaksi secara non-tunai.
"Di sela acara juga akan ditampilkan video-video inovasi Kota Denpasar yang terkait langsung dengan transaksi non-tunai terutama yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang dikolaborasi dengan video-video dari Bank Indonesia, BPD Bali dan Provinsi Bali," ucapnya.
Untuk menyukseskan acara ini, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara akan berkoordinasi ke pusat terkait berbagai kendala yang dihadapi selama ini. Ia mengaku akan berusaha secara maksimal agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya mengaku akan siap memberikan contoh terkait transaksi non-tunai yang telah diterapkan di Kota Denpasar.
Bahkan dalam kesempatan itu pemkot berharap transaksi non-tunai ini juga bisa diterapkan di lembaga lainnya, seperti LPD (lembaga perkreditan desa) dan lain sebagainya.
Baca juga: BI dorong pusat perbelanjaan di Bali tingkatkan transaksi nontunai
Sementara itu, Deputi BI Perwakilan Bali Agus Sistyo mengharapkan dalam rakor tersebut bisa ditampilkan contoh elektronikfikasi Kota Denpasar. Mengingat tema rakor tersebut adalah optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui gerakan transaksi non-tunai.
"Contoh bisa digunakan dalam bentuk video maupun aplikasi pendukungnya," katanya.
Selain itu pihaknya juga berharap agar acara ini tidak sekedar seremonial belaka, melainkan ada sesuatu materi yang bisa dibawa oleh para peserta agar diterapkan di daerahnya. Oleh karena itu Bank Indonesia akan memberikan dukungan untuk menyediakan narasumber.
Menurutnya BI pasti memberikan dukungan, karena acara tersebut BI juga memiliki kepentingan, yakni kebijaksanaan dalam rangka mengurangi biaya ongkos pencetakan uang.
"Kami berharap dengan acara ini ada peningkatan transaksi non-tunai, mengingat BI telah meluncurkan Standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based," ujarnya.
Baca juga: BI Bali: pengembangan "QRIS" usung semangat "Unggul"
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019