Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan dampak ekonomi pemindahan ibu kota negara kepada delegasi perencanaan kota dalam Kongres Perencanaan Dunia (WPC) di Jakarta.
"Ini merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia tentang pemindahan ibu kota," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata di Forum Perencanaan Kota Internasional (Isocarp) WPC ke-55 di Jakarta, Selasa.
Rudy yang menyampaikan presentasi Menteri PPN/Bappenas menyebutkan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan pembangunan.
Dia mengungkapkan 50 persen lebih wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain.
Pemindahan ibu kota negara, lanjut dia, akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitar.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan produksi dari sejumlah sektor nontradisional seperti sektor layanan di antaranya sektor pemerintah, komunikasi, hotel, perdagangan, keuangan dan pendidikan.
"Perdagangan di antara wilayah Indonesia akan meningkat dan mendorong perdagangan di antara provinsi di luar Jawa," ucapnya.
Pemindahan ibu kota negara, kata dia, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,1-0,2 persen.
Rudy mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan hampir 54,48 persen aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa.
Sisanya, sebesar 21,58 persen di Sumatera, Kalimantan 8,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,05 persen, Sulawesi 6,22 persen serta Maluku dan Papua sebesar 2,47 persen.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.
Pembangunan ibu kota negara baru diperkirakan menelan dana sekitar Rp466 triliun dengan tiga skema pembiayaan.
Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen.
Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Ini merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia tentang pemindahan ibu kota," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata di Forum Perencanaan Kota Internasional (Isocarp) WPC ke-55 di Jakarta, Selasa.
Rudy yang menyampaikan presentasi Menteri PPN/Bappenas menyebutkan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan pembangunan.
Dia mengungkapkan 50 persen lebih wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain.
Pemindahan ibu kota negara, lanjut dia, akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitar.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan produksi dari sejumlah sektor nontradisional seperti sektor layanan di antaranya sektor pemerintah, komunikasi, hotel, perdagangan, keuangan dan pendidikan.
"Perdagangan di antara wilayah Indonesia akan meningkat dan mendorong perdagangan di antara provinsi di luar Jawa," ucapnya.
Pemindahan ibu kota negara, kata dia, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,1-0,2 persen.
Rudy mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan hampir 54,48 persen aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa.
Sisanya, sebesar 21,58 persen di Sumatera, Kalimantan 8,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,05 persen, Sulawesi 6,22 persen serta Maluku dan Papua sebesar 2,47 persen.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.
Pembangunan ibu kota negara baru diperkirakan menelan dana sekitar Rp466 triliun dengan tiga skema pembiayaan.
Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen.
Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019