Pengamat politik Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia) Yandi Hermawandi mengingatkan pemerintah untuk gerak cepat dalam mengatasi konflik di Papua.
"Jangan sampai berlarut-larut. Sebab jika lihat eskalasinya, berawal dari konflik horizontal antar warga di Jawa Timur, kemudian merembet ke Papua hingga saat ini menjadi konflik vertikal tentu konflik ini sangat berpotensi menjadi lebih besar lagi," katanya kepada Antara melalui WA, Minggu.
Hal ini dikatakannya mengomentari kerusuhan yang menyebar di sejumlah wilayah Papua akhir-akhir ini setelah terjadinya insiden pengepungan di Asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Menurut dia, upaya gerak cepat tersebut dibutuhkan mengingat isu Papua tengah diupayakan menjadi isu internasional.
Baca juga: 700 personel TNI di-BKO-kan ke Jayapura
Baca juga: Mahfud MD: hukum nasional/internasional tidak perbolehkan referendum di Papua
Selain itu, ia juga mengingatkan untuk lebih mengedepankan cara-cara damai dan tidak menggunakan cara-cara represif dalam menangani masalah di Papua.
"Sebab jika cara represif dipakai, maka bisa jadi konflik akan semakin meluas," katanya
Menurut dia, berdasarkan data yang dihimpun oleh Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia), salah satu akar konflik Papua adalah akibat tindakan represif terhadap masyarakat Papua.
"Dan ini berlangsung sejak zaman Orde Baru," katanya.
Baca juga: Aktivitas masyarakat Jayapura mulai normal
Baca juga: Polda Jatim tetapkan tersangka baru dugaan ujaran rasis terkait Papua
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Jangan sampai berlarut-larut. Sebab jika lihat eskalasinya, berawal dari konflik horizontal antar warga di Jawa Timur, kemudian merembet ke Papua hingga saat ini menjadi konflik vertikal tentu konflik ini sangat berpotensi menjadi lebih besar lagi," katanya kepada Antara melalui WA, Minggu.
Hal ini dikatakannya mengomentari kerusuhan yang menyebar di sejumlah wilayah Papua akhir-akhir ini setelah terjadinya insiden pengepungan di Asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Menurut dia, upaya gerak cepat tersebut dibutuhkan mengingat isu Papua tengah diupayakan menjadi isu internasional.
Baca juga: 700 personel TNI di-BKO-kan ke Jayapura
Baca juga: Mahfud MD: hukum nasional/internasional tidak perbolehkan referendum di Papua
Selain itu, ia juga mengingatkan untuk lebih mengedepankan cara-cara damai dan tidak menggunakan cara-cara represif dalam menangani masalah di Papua.
"Sebab jika cara represif dipakai, maka bisa jadi konflik akan semakin meluas," katanya
Menurut dia, berdasarkan data yang dihimpun oleh Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia), salah satu akar konflik Papua adalah akibat tindakan represif terhadap masyarakat Papua.
"Dan ini berlangsung sejak zaman Orde Baru," katanya.
Baca juga: Aktivitas masyarakat Jayapura mulai normal
Baca juga: Polda Jatim tetapkan tersangka baru dugaan ujaran rasis terkait Papua
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019