Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk menjamin objektivitas dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah provinsi setempat dengan mengacu pada sejumlah indikator promosi maupun mutasi pegawai.
"Indikator-indikator yang menjadi acuan dalam promosi dan mutasi pegawai diantaranya masa kerja, kepangkatan, kinerja, kompetensi, profesionalitas, integritas dan rekam jejak," kata Koster saat memberikan arahan pada pegawai Pemprov setempat, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, prinsip dan sikap objektivitasnya telah ditunjukkannya pada pengisian 91 jabatan administrator (Eselon III) dan 187 jabatan pengawas (Eselon IV) yang telah dilantik pada Kamis (27/6).
Dalam proses pengisian jabatan, Koster mengaku benar-benar detail mempelajari data pegawai yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pegawai dengan masa kerja panjang berpangkat tinggi, tetapi lama mandeg di posisi staf atau eselon lebih bawah.
Pada acara itu, Koster sempat memanggil sejumlah nama pegawai yang baru memperoleh promosi. Mereka adalah Ni Made Ayu Hariwati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta Ekapria Dharana Kubontubuh, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali. Selanjutnya Ida Ayu Gede Widari Sukerti yang menjabat Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Selain itu, Gubernur Koster juga memanggil dua pejabat eselon IV yaitu I Nyoman Kenyem Subagia yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta I Ketut Merta, Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.
Lima pejabat yang namanya dipanggil ke depan, satu persatu diajak naik ke podium untuk menyampaikan kesan dan pesan. Mereka kompak menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster karena pada akhirnya memperoleh kesempatan promosi setelah cukup lama mandek di posisi staf atau eselon lebih bawah.
Menurut Koster, mereka adalah contoh pegawai berpangkat tinggi, punya masa kerja panjang dengan latar belakang pendidikan bagus, namun lama mandek di jabatan lebih bawah atau bahkan tetap menjadi staf. Menurut dia, hal ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Bali.
"Saya bersama Pak Wagub, Sekda, Kepala BKD dan Inspektur akan merapikan ini dengan sebuah upaya yang lebih drastis," kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.
Melalui penataan yang dilakukan, ia berharap ke depannya postur birokrasi Pemprov Bali akan lebih ideal dalam mengawal pelaksanaan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
"Manajemen kepegawaian harus dikelola dengan lebih baik. Penempatan pegawai hendaknya disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian," katanya.
Masih dalam arahannya, Gubernur Koster mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan baik karena rapot mereka akan dinilai. "Bangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan. Produktivitasnya akan diukur dengan output," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga hadir Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Dewa Made Indra, pejabat Eselon II, III dan IV serta staf di lingkungan Setda Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Indikator-indikator yang menjadi acuan dalam promosi dan mutasi pegawai diantaranya masa kerja, kepangkatan, kinerja, kompetensi, profesionalitas, integritas dan rekam jejak," kata Koster saat memberikan arahan pada pegawai Pemprov setempat, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, prinsip dan sikap objektivitasnya telah ditunjukkannya pada pengisian 91 jabatan administrator (Eselon III) dan 187 jabatan pengawas (Eselon IV) yang telah dilantik pada Kamis (27/6).
Dalam proses pengisian jabatan, Koster mengaku benar-benar detail mempelajari data pegawai yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pegawai dengan masa kerja panjang berpangkat tinggi, tetapi lama mandeg di posisi staf atau eselon lebih bawah.
Pada acara itu, Koster sempat memanggil sejumlah nama pegawai yang baru memperoleh promosi. Mereka adalah Ni Made Ayu Hariwati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta Ekapria Dharana Kubontubuh, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali. Selanjutnya Ida Ayu Gede Widari Sukerti yang menjabat Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Selain itu, Gubernur Koster juga memanggil dua pejabat eselon IV yaitu I Nyoman Kenyem Subagia yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta I Ketut Merta, Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.
Lima pejabat yang namanya dipanggil ke depan, satu persatu diajak naik ke podium untuk menyampaikan kesan dan pesan. Mereka kompak menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster karena pada akhirnya memperoleh kesempatan promosi setelah cukup lama mandek di posisi staf atau eselon lebih bawah.
Menurut Koster, mereka adalah contoh pegawai berpangkat tinggi, punya masa kerja panjang dengan latar belakang pendidikan bagus, namun lama mandek di jabatan lebih bawah atau bahkan tetap menjadi staf. Menurut dia, hal ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Bali.
"Saya bersama Pak Wagub, Sekda, Kepala BKD dan Inspektur akan merapikan ini dengan sebuah upaya yang lebih drastis," kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.
Melalui penataan yang dilakukan, ia berharap ke depannya postur birokrasi Pemprov Bali akan lebih ideal dalam mengawal pelaksanaan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
"Manajemen kepegawaian harus dikelola dengan lebih baik. Penempatan pegawai hendaknya disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian," katanya.
Masih dalam arahannya, Gubernur Koster mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan baik karena rapot mereka akan dinilai. "Bangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan. Produktivitasnya akan diukur dengan output," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga hadir Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Dewa Made Indra, pejabat Eselon II, III dan IV serta staf di lingkungan Setda Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019