Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali untuk keempat kalinya.
"Predikat ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta setelah menerima LHP atas LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan, raihan opini tersebut merupakan perjalanan panjang, dengan proses selama satu tahun, termasuk kerja keras seluruh jajaran Pemkab Klungkung.
Menurutnya, beberapa catatan yang diberikan oleh BPK, akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan termasuk beberapa koreksi dan pembinaan-pembinaan akan dijadikan pembelajaran untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya.
“Beberapa catatan yang diberikan akan segera kita selesaikan dan dijadikan pelajaran untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, LKPD tahun anggaran 2018 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Menurutnya, jumlah laporan keuangan terdiri atas tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari tiga laporan, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
“BPK sesuai visi dan misinya senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan,” katanya.
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Gedung BPK tersebut dihadiri bupati/walikota se-Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Klungkung I Nengah Mudiana, Sekda dan instansi terlait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Predikat ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta setelah menerima LHP atas LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan, raihan opini tersebut merupakan perjalanan panjang, dengan proses selama satu tahun, termasuk kerja keras seluruh jajaran Pemkab Klungkung.
Menurutnya, beberapa catatan yang diberikan oleh BPK, akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan termasuk beberapa koreksi dan pembinaan-pembinaan akan dijadikan pembelajaran untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya.
“Beberapa catatan yang diberikan akan segera kita selesaikan dan dijadikan pelajaran untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, LKPD tahun anggaran 2018 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Menurutnya, jumlah laporan keuangan terdiri atas tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari tiga laporan, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
“BPK sesuai visi dan misinya senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan,” katanya.
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Gedung BPK tersebut dihadiri bupati/walikota se-Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Klungkung I Nengah Mudiana, Sekda dan instansi terlait lainnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019