Gubernur Bali Wayan Koster meminta masyarakat setempat memanfaatkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sebagai salah satu upaya untuk menekan laju inflasi.
"Mari kita cintai produk dalam negeri dan gunakan produksi daerah sendiri. Ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra, di Kuta, Badung, Kamis.
Menurut dia, dengan memanfaatkan produk lokal (seperti produk pertanian, perikanan dan industri lokal), maka kebutuhan akan produksi daerah sendiri bisa terus meningkat sehingga tidak perlu mendatangkan suplai dari luar. Dengan demikian, angka inflasi di Bali bisa tetap stabil.
"Selama ini, kebutuhan bahan pokok kebanyakan dipasok dari luar dengan jumlah yang tidak menentu. Kekurangan pasokan juga terkadang menyebabkan naiknya angka inflasi. Untuk itu, peningkatan produksi produk lokal Bali sangat penting," ujarnya.
Oleh karena selama ini sektor pertanian belum mendapat perhatian secara optimal, Gubernur Bali juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
"Kita tahu Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tapi sayangnya selama ini para petani tidak menerima manfaat pariwisata Bali secara langsung. Untuk itu, saya telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali," ucap Koster.
Pihaknya ingin antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali.
BI: inflasi 2,06 persen
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengemukakan pada Triwulan I tahun 2019 Bali Nusra mengalami inflasi sebesar 2,06 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3.13 persen.
Secara spasial, melandainya inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2019 dibandingkan triwulan IV tahun 2018 terjadi pada ketiga provinsi, baik di Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
"Inflasi yang masih terjadi di wilayah Bali Nusra pada triwulan I tahun 2019 secara tahunan, terutama disebabkan oleh tekanan kenaikan harga yang terjadi di kelompok bahan makanan dengan komoditas antara lain daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras serta bawang merah," ujar Causa.
Selain itu, tekanan kenaikan harga di Bali Nusra pada periode laporan juga didorong oleh kelompok komoditas transportasi dengan komoditas berupa angkutan udara.
"Kami identifikasi risiko inflasi pada saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri saat ini serta perumusan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali," katanya.
Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali, TPID Nusa Tenggara Barat, dan TPID Nusa Tenggara Timur.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Ida Bagus Raka Suardana.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Mari kita cintai produk dalam negeri dan gunakan produksi daerah sendiri. Ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusra, di Kuta, Badung, Kamis.
Menurut dia, dengan memanfaatkan produk lokal (seperti produk pertanian, perikanan dan industri lokal), maka kebutuhan akan produksi daerah sendiri bisa terus meningkat sehingga tidak perlu mendatangkan suplai dari luar. Dengan demikian, angka inflasi di Bali bisa tetap stabil.
"Selama ini, kebutuhan bahan pokok kebanyakan dipasok dari luar dengan jumlah yang tidak menentu. Kekurangan pasokan juga terkadang menyebabkan naiknya angka inflasi. Untuk itu, peningkatan produksi produk lokal Bali sangat penting," ujarnya.
Oleh karena selama ini sektor pertanian belum mendapat perhatian secara optimal, Gubernur Bali juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
"Kita tahu Bali sebagai tujuan wisata dunia. Tapi sayangnya selama ini para petani tidak menerima manfaat pariwisata Bali secara langsung. Untuk itu, saya telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali," ucap Koster.
Pihaknya ingin antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali.
BI: inflasi 2,06 persen
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengemukakan pada Triwulan I tahun 2019 Bali Nusra mengalami inflasi sebesar 2,06 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3.13 persen.
Secara spasial, melandainya inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2019 dibandingkan triwulan IV tahun 2018 terjadi pada ketiga provinsi, baik di Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
"Inflasi yang masih terjadi di wilayah Bali Nusra pada triwulan I tahun 2019 secara tahunan, terutama disebabkan oleh tekanan kenaikan harga yang terjadi di kelompok bahan makanan dengan komoditas antara lain daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras serta bawang merah," ujar Causa.
Selain itu, tekanan kenaikan harga di Bali Nusra pada periode laporan juga didorong oleh kelompok komoditas transportasi dengan komoditas berupa angkutan udara.
"Kami identifikasi risiko inflasi pada saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri saat ini serta perumusan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali," katanya.
Hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali, TPID Nusa Tenggara Barat, dan TPID Nusa Tenggara Timur.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Ida Bagus Raka Suardana.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019