Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar mengadakan pelatihan kepada 43 Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dalam perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak dan sistem perlindungan anak.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kota Denpasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Made Atmajaya menyampaikan hal itu di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan ini juga dilaksanakan untuk menyukseskan kegiatan nasional untuk pembangunan perlindungan anak dalam pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menguatkan sistem perlindungan anak.
"Banyak tantangan dalam perlindungan anak yang dialami Kota Denpasar salah satunya adalah kekerasan pada anak" katanya.
Untuk penanganan kasus tersebut, kata dia, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah melakukan pendampingan untuk penyelesaian kasus-kasus anak tersebut.
Atmajaya mengatakan pelatihan ini untuk menyamakan persepsi tentang sistem perlindungan anak, mengingat selama ini telah terbentuk satgas perlindungan anak di Kota Denpasar.
"Dengan adanya sistem perlindungan anak yang sama, diharapkan para satgas mempunyai persepsi sama saat menangani kasus yan terjadi pada anak," kata Atmajaya.
Salah seorang narasumber dalam pelatihan tersebut, I Made Gede Partha Kesuma Setiawan mengatakan masih adanya kendala dalam pemenuhan hak anak tentunya menjadi perhatian serius semua pihak. Terlebih lagi Kota Denpasar sebagai kota besar dan heterogen tentunya tantangan tersebut pasti ada.
Dikatakan Kota Denpasar telah dibentuk Gugus Tugas KLA dan satgas perlindungan anak hingga ke banjar-banjar. "Gugus Tugas dan Satgas ini saya harap dapat mencegah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada anak. Terlebih lagi sekarang ini para satgas telah diberikan pelatihan sistem perlindungan anak," kata Setiawan.
Tresna Yasa, Kabid Pemenuhan Hak Anak yang juga narasumber juga menyampaikan Kota Denpasar telah mencapai skor 987 dari 1.000 skor maksimal untuk menjadi Kota Layak Anak. Itu itu pihaknya minta dukungan OPD dengan kegiatan KLA terutama melibatkan partisipasi anak.
"Saya berharap agar anak selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah pembangunan. Ke depan kami akan melaksanakan musyawarah anak dengan kegiatan Gerakan Edukasi Melalui Partisipasi Anak (Gembita) mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kota Denpasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Made Atmajaya menyampaikan hal itu di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan ini juga dilaksanakan untuk menyukseskan kegiatan nasional untuk pembangunan perlindungan anak dalam pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menguatkan sistem perlindungan anak.
"Banyak tantangan dalam perlindungan anak yang dialami Kota Denpasar salah satunya adalah kekerasan pada anak" katanya.
Untuk penanganan kasus tersebut, kata dia, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah melakukan pendampingan untuk penyelesaian kasus-kasus anak tersebut.
Atmajaya mengatakan pelatihan ini untuk menyamakan persepsi tentang sistem perlindungan anak, mengingat selama ini telah terbentuk satgas perlindungan anak di Kota Denpasar.
"Dengan adanya sistem perlindungan anak yang sama, diharapkan para satgas mempunyai persepsi sama saat menangani kasus yan terjadi pada anak," kata Atmajaya.
Salah seorang narasumber dalam pelatihan tersebut, I Made Gede Partha Kesuma Setiawan mengatakan masih adanya kendala dalam pemenuhan hak anak tentunya menjadi perhatian serius semua pihak. Terlebih lagi Kota Denpasar sebagai kota besar dan heterogen tentunya tantangan tersebut pasti ada.
Dikatakan Kota Denpasar telah dibentuk Gugus Tugas KLA dan satgas perlindungan anak hingga ke banjar-banjar. "Gugus Tugas dan Satgas ini saya harap dapat mencegah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada anak. Terlebih lagi sekarang ini para satgas telah diberikan pelatihan sistem perlindungan anak," kata Setiawan.
Tresna Yasa, Kabid Pemenuhan Hak Anak yang juga narasumber juga menyampaikan Kota Denpasar telah mencapai skor 987 dari 1.000 skor maksimal untuk menjadi Kota Layak Anak. Itu itu pihaknya minta dukungan OPD dengan kegiatan KLA terutama melibatkan partisipasi anak.
"Saya berharap agar anak selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah pembangunan. Ke depan kami akan melaksanakan musyawarah anak dengan kegiatan Gerakan Edukasi Melalui Partisipasi Anak (Gembita) mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya," ujarnya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019