Surabaya (Antaranews) - Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan berharap pers menjadi verifikator berita bohong atau hoaks yang tersebar di lingkungan masyarakat.
"Pers harus bisa memastikan dan menjadi tempat rujukan warga yang bertanya sehingga tidak salah menerima informasi," ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional bertema "Peran Pers dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Damai" di Unitomo Surabaya, Jumat.
Dalam seminar menyambut Hari Pers Nasional 2019 yang tahun ini dipusatkan di Jawa Timur itu, ia menjelaskan berita bohong sudah sangat meresahkan masyarakat dan selalu terjadi setiap saat hingga mempengaruhi dan merugikan banyak pihak.
Perwira menengah itu berharap masyarakat jangan segan-segan menghubungi pers yang memiliki kredibilitas serta tidak mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya.
Terlebih, kata dia, saat ini memasuki tahun politik yang segala informasi jenis apa pun dapat mudah diterima masyarakat, meski belum pasti kebenarannya.
Karena itulah, Polri bekerja sama dengan sejumlah pihak, terutama pers, untuk bersama-sama berkomitmen memerangi kabar bohong dengan bersinergi melalui tindakan nyata, antara lain edukasi penanganan hoaks.
"Polri berkomitmen bekerja sama dengan pers melakukan gerakan antihoaks, edukasi penanganan hoaks, bahkan sudah dilakukan di sejumlah daerah," ucapnya.
Kapolrestabes berharap industri dan insan pers mempublikasikan langkah Polri menangani hoaks dan pers wajib mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut menjadi pembicara pada seminar tersebut Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar, serta Rektor Unitomo Surabaya Bachrul Amiq.
Di tempat sama, Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang relatif "sehat" dibandingkan lembaga lainnya, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif akibat tersandung hukum pidana.
"Seperti diketahui bersama, tidak sedikit anggota legislatif yang ditangkap, begitu juga dengan eksekutif (kepala daerah), bahkan hakim dan jaksa ada yang terlibat," katanya.
Tantangan independensi
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019.
"Harapannya, pers harus lebih mengedepankan independensi dalam bersikap dan menyajikan pemberitaan," ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional di Unitomo Surabaya itu.
Menurut dia, saat Pemilu pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik tentang kecenderungan ke mana hasil Pemilu, ditambah campur tangan pemilik modal di sejumlah perusahaan pers mewarnai kebijakan redaksi.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pers nasional dimiliki oleh pengusaha yang juga pendiri dan pemimpin partai politik tertentu sehingga jelas-jelas mendukung calon tertentu usungan partainya dan kurang proporsional terhadap calon lainnya," ucapnya.
Direktur Pemberitaan LKBN Antara tersebut menyebut pers era industri menyebabkan konglomerasi pers, termasuk pers asing, terutama dari barat yang telah masuk ke Tanah Air dan membawa nilai-nilai yang tak jarang bertentangan dengan budaya bangsa.
Karena itulah, kata dia, pers harus mampu berada di luar kepentingan partai politik tertentu dan berkewajiban mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai partisan.
"Pers harus berdasarkan peristiwa atau fakta, yaitu menghasilkan berita akurat sesuai kejadian. Tidak justru beropini yang dikhawatirkan berimbas negatif pada kelancaran serta keamanan, khususnya Pemilu," katanya.
Dengan demikian, signifikannya peran pers di Pemilu 2019 harus diimbangi independensi, terutama selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung, mulai persiapan, hari pelaksanaan pemungutan suara hingga setelahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar menegaskan bahwa informasi bohong atau ujaran kebencian tidak hanya merugikan masyarakat, namun akan "dihisab" (diperhitungkan dalam amalan di akhirat).
Seminar yang diikuti ratusan undangan dan mahasiswa tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PWI Jawa Timur dengan Unitomo dan Stikosa-AWS Surabaya yang dilakukan Akhmad Munir dengan Rektor Unitomo Bachrul Amiq dan Ketua Stikosa-AWS Dr Ign Ismojo S. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Pers harus bisa memastikan dan menjadi tempat rujukan warga yang bertanya sehingga tidak salah menerima informasi," ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional bertema "Peran Pers dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Damai" di Unitomo Surabaya, Jumat.
Dalam seminar menyambut Hari Pers Nasional 2019 yang tahun ini dipusatkan di Jawa Timur itu, ia menjelaskan berita bohong sudah sangat meresahkan masyarakat dan selalu terjadi setiap saat hingga mempengaruhi dan merugikan banyak pihak.
Perwira menengah itu berharap masyarakat jangan segan-segan menghubungi pers yang memiliki kredibilitas serta tidak mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya.
Terlebih, kata dia, saat ini memasuki tahun politik yang segala informasi jenis apa pun dapat mudah diterima masyarakat, meski belum pasti kebenarannya.
Karena itulah, Polri bekerja sama dengan sejumlah pihak, terutama pers, untuk bersama-sama berkomitmen memerangi kabar bohong dengan bersinergi melalui tindakan nyata, antara lain edukasi penanganan hoaks.
"Polri berkomitmen bekerja sama dengan pers melakukan gerakan antihoaks, edukasi penanganan hoaks, bahkan sudah dilakukan di sejumlah daerah," ucapnya.
Kapolrestabes berharap industri dan insan pers mempublikasikan langkah Polri menangani hoaks dan pers wajib mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut menjadi pembicara pada seminar tersebut Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar, serta Rektor Unitomo Surabaya Bachrul Amiq.
Di tempat sama, Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang relatif "sehat" dibandingkan lembaga lainnya, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif akibat tersandung hukum pidana.
"Seperti diketahui bersama, tidak sedikit anggota legislatif yang ditangkap, begitu juga dengan eksekutif (kepala daerah), bahkan hakim dan jaksa ada yang terlibat," katanya.
Tantangan independensi
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019.
"Harapannya, pers harus lebih mengedepankan independensi dalam bersikap dan menyajikan pemberitaan," ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional di Unitomo Surabaya itu.
Menurut dia, saat Pemilu pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik tentang kecenderungan ke mana hasil Pemilu, ditambah campur tangan pemilik modal di sejumlah perusahaan pers mewarnai kebijakan redaksi.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pers nasional dimiliki oleh pengusaha yang juga pendiri dan pemimpin partai politik tertentu sehingga jelas-jelas mendukung calon tertentu usungan partainya dan kurang proporsional terhadap calon lainnya," ucapnya.
Direktur Pemberitaan LKBN Antara tersebut menyebut pers era industri menyebabkan konglomerasi pers, termasuk pers asing, terutama dari barat yang telah masuk ke Tanah Air dan membawa nilai-nilai yang tak jarang bertentangan dengan budaya bangsa.
Karena itulah, kata dia, pers harus mampu berada di luar kepentingan partai politik tertentu dan berkewajiban mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai partisan.
"Pers harus berdasarkan peristiwa atau fakta, yaitu menghasilkan berita akurat sesuai kejadian. Tidak justru beropini yang dikhawatirkan berimbas negatif pada kelancaran serta keamanan, khususnya Pemilu," katanya.
Dengan demikian, signifikannya peran pers di Pemilu 2019 harus diimbangi independensi, terutama selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung, mulai persiapan, hari pelaksanaan pemungutan suara hingga setelahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar menegaskan bahwa informasi bohong atau ujaran kebencian tidak hanya merugikan masyarakat, namun akan "dihisab" (diperhitungkan dalam amalan di akhirat).
Seminar yang diikuti ratusan undangan dan mahasiswa tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PWI Jawa Timur dengan Unitomo dan Stikosa-AWS Surabaya yang dilakukan Akhmad Munir dengan Rektor Unitomo Bachrul Amiq dan Ketua Stikosa-AWS Dr Ign Ismojo S. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019