Denpasar (Antaranews Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mendorong kaum perempuan di Pulau Dewata untuk turut serta menjadi pengawas dalam Pemilu 2019 dan dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani.
"Kami mau kaum perempuan di sini, maju, dan bangkit untuk menjadi pengawas pemilu, baik melalui pengawasan partisipatif maupun langsung menjadi pengawas," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019, di Denpasar, Senin.
Dari sisi kualitas, Ariyani melihat kaum hawa di Pulau Dewata sejatinya potensial untuk "terjun" sebagai pengawas, namun dihadapkan pada sejumlah kendala mulai dari lingkungan keluarga dan mungkin juga kurangnya pemahaman terkait peran pengawas pemilu.
"Dengan kegiatan seperti ini, maka mereka kami bangkitkan, kami dorong semangatnya untuk turut aktif menjadi pengawas pemilu," ucapnya pada acara sosialisasi yang dihadiri oleh kaum perempuan perwakilan berbagai kampus, LSM, kalangan profesi, pemilih pemula dan perwakilan media itu.
Pengawasan partisipatif apalagi dilaksanakan oleh kaum perempuan, menurut Ariyani, perannya sangat penting untuk turut menciptakan pemilu yang berjalan lancar dan demokratis, di tengah jumlah pengawas pemilu yang terbatas.
"Anggota Bali itu terbatas, di tingkat provinsi ada lima orang, tiga sampai lima orang di tingkat kabupaten/kota, dan di kecamatan ada tiga," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu.
Untuk terus memantapkan pemahaman kaum perempuan Bali soal Pemilu 2019 dan pengawasan, pihaknya pun berencana akan kembali menggelar sosialisasi dengan menyasar anggota PKK dengan disertai sejumlah perlombaan, perkumpulan kaum perempuan di desa yang belajar tari rejang renteng, organisasi kepemudaan dan sebagainya.
"Kami pun berharap agar dalam Pemilu 2019 nanti semakin banyak caleg perempuan yang berhasil duduk menjadi wakil rakyat," ujarnya.
Dalam acara sosialisasi tersebut, juga menghadirkan narasumber sejumlah akademisi dan praktisi kepemiluan di Bali yakni Ketua LSM Bali Sruti Dr Luh Riniti Rahayu, akademisi Universitas Ngurah Rai I Gusti Ayu Diah Yuniti dan akademisi dari Universitas Udayana Dr Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.
Riniti dalam kesempatan itu mendorong kaum hawa untuk berani menjadi pemilih mandiri, jangan justru nanti saat Pemilu 2019 untuk menentukan pilihan malah bertanya pada suami, keluarga, ataupun pihak-pihak lain.
"Jika sudah menjadi pemilih yang mandiri, maka kaum perempuan turut menjadi penentu dalam demokrasi. Mari kita berpartisipasi menciptakan pemilu yang bersih dan pilihlah wakil rakyat sesuai hati dan nurani," ujar Riniti yang juga mantan anggota KPU Bali itu.
Dia menambahkan, para penyelenggara, pemilih dan peserta pemilu haruslah bersama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas dan mematuhi aturan yang ada, sehingga ketika kalah maupun berhasil dalam pemilu tidak sampai menimbulkan konflik.
Sedangkan Diah Yuniti, pembicara lainnya, tidak memungkiri partisipasi perempuan Bali untuk menjadi pengawas pemilu tergolong masih rendah, padahal sejatinya pengawasan itu juga merupakan hak kaum perempuan.
"Dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih perempuan pun selalu lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki, kenapa kita tidak bisa berbuat yang lebih?" ujarnya mempertanyakan. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami mau kaum perempuan di sini, maju, dan bangkit untuk menjadi pengawas pemilu, baik melalui pengawasan partisipatif maupun langsung menjadi pengawas," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019, di Denpasar, Senin.
Dari sisi kualitas, Ariyani melihat kaum hawa di Pulau Dewata sejatinya potensial untuk "terjun" sebagai pengawas, namun dihadapkan pada sejumlah kendala mulai dari lingkungan keluarga dan mungkin juga kurangnya pemahaman terkait peran pengawas pemilu.
"Dengan kegiatan seperti ini, maka mereka kami bangkitkan, kami dorong semangatnya untuk turut aktif menjadi pengawas pemilu," ucapnya pada acara sosialisasi yang dihadiri oleh kaum perempuan perwakilan berbagai kampus, LSM, kalangan profesi, pemilih pemula dan perwakilan media itu.
Pengawasan partisipatif apalagi dilaksanakan oleh kaum perempuan, menurut Ariyani, perannya sangat penting untuk turut menciptakan pemilu yang berjalan lancar dan demokratis, di tengah jumlah pengawas pemilu yang terbatas.
"Anggota Bali itu terbatas, di tingkat provinsi ada lima orang, tiga sampai lima orang di tingkat kabupaten/kota, dan di kecamatan ada tiga," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu.
Untuk terus memantapkan pemahaman kaum perempuan Bali soal Pemilu 2019 dan pengawasan, pihaknya pun berencana akan kembali menggelar sosialisasi dengan menyasar anggota PKK dengan disertai sejumlah perlombaan, perkumpulan kaum perempuan di desa yang belajar tari rejang renteng, organisasi kepemudaan dan sebagainya.
"Kami pun berharap agar dalam Pemilu 2019 nanti semakin banyak caleg perempuan yang berhasil duduk menjadi wakil rakyat," ujarnya.
Dalam acara sosialisasi tersebut, juga menghadirkan narasumber sejumlah akademisi dan praktisi kepemiluan di Bali yakni Ketua LSM Bali Sruti Dr Luh Riniti Rahayu, akademisi Universitas Ngurah Rai I Gusti Ayu Diah Yuniti dan akademisi dari Universitas Udayana Dr Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.
Riniti dalam kesempatan itu mendorong kaum hawa untuk berani menjadi pemilih mandiri, jangan justru nanti saat Pemilu 2019 untuk menentukan pilihan malah bertanya pada suami, keluarga, ataupun pihak-pihak lain.
"Jika sudah menjadi pemilih yang mandiri, maka kaum perempuan turut menjadi penentu dalam demokrasi. Mari kita berpartisipasi menciptakan pemilu yang bersih dan pilihlah wakil rakyat sesuai hati dan nurani," ujar Riniti yang juga mantan anggota KPU Bali itu.
Dia menambahkan, para penyelenggara, pemilih dan peserta pemilu haruslah bersama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas dan mematuhi aturan yang ada, sehingga ketika kalah maupun berhasil dalam pemilu tidak sampai menimbulkan konflik.
Sedangkan Diah Yuniti, pembicara lainnya, tidak memungkiri partisipasi perempuan Bali untuk menjadi pengawas pemilu tergolong masih rendah, padahal sejatinya pengawasan itu juga merupakan hak kaum perempuan.
"Dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih perempuan pun selalu lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki, kenapa kita tidak bisa berbuat yang lebih?" ujarnya mempertanyakan. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018