Negara (Antaranews Bali) - Program santunan kematian Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali membantu akurasi pendataan pemilih untuk Pemilu Legislatif.
"Dengan adanya program santunan kematian tersebut, warga Kabupaten Jembrana yang meninggal selalu terdata dengan baik. Secara tidak langsung, itu mempermudah pendataan pemilih untuk pemilu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, seringkali saat daftar pemilih tetap sudah ditetapkan, ada pemilih yang meninggal dunia, sementara namanya masih tercantum dalam daftar pemilih yang bisa memicu persoalan saat hari pemungutan suara.
"Prinsipnya, dalam setiap gelaran pemilu sistem pendataan daftar pemilih harus semakin baik agar menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Kalau di Kabupaten Jembrana, setiap pemilih yang meninggal dunia pasti diketahui, karena mendapatkan santunan kematian dari pemerintah kabupaten setempat," katanya.
Saat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jembrana, ia mendapatkan data, dalam waktu satu bulan rata-rata ratusan warga Jembrana meninggal dunia, yang otomatis hak pilihnya gugur.
Menurutnya, jika diakumulasikan antara penetapan daftar pemilih tetap sampai hari pemungutan suara ada cukup banyak warga yang kehilangan hak pilihnya karena meninggal dunia, karena dua tahapan pemilu itu berjarak cukup jauh.
"Dalam satu bulan ratusan warga meninggal, jika dikalkulasikan dari ditetapkannya daftar pemilih tetap sampai hari pemungutan suara, sudah berapa suara itu. Kalau tidak diantisipasi, potensi terjadi kecurangan serta memicu konflik," katanya.
Karena itu, ia menganggap, program santunan kematian Pemkab Jembrana tidak hanya bermanfaat bagi warganya, tapi juga bagi penyelenggara pemilu, karena di daerah lain kesulitan untuk mendata pemilih yang meninggal dunia.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jembrana Ketut Wiaspada mengatakan, KPU maupun Bawaslu Jembrana sering berkoordinasi dengan pihaknya terkait data warga yang sudah memiliki hak pilih.
"Dua lembaga yang berkaitan dengan pemilu itu sudah sering koordinasi dengan kami, termasuk meminta data jumlah serta identitas warga yang meninggal dunia," katanya.
Ia mengatakan, data warga yang meninggal dunia dipastikan akurat, karena program ini sudah diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, sehingga otomatis saat ada yang meninggal dunia, ahli warisnya mengurus santunan kematian senilai Rp1,5 juta tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dengan adanya program santunan kematian tersebut, warga Kabupaten Jembrana yang meninggal selalu terdata dengan baik. Secara tidak langsung, itu mempermudah pendataan pemilih untuk pemilu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, seringkali saat daftar pemilih tetap sudah ditetapkan, ada pemilih yang meninggal dunia, sementara namanya masih tercantum dalam daftar pemilih yang bisa memicu persoalan saat hari pemungutan suara.
"Prinsipnya, dalam setiap gelaran pemilu sistem pendataan daftar pemilih harus semakin baik agar menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Kalau di Kabupaten Jembrana, setiap pemilih yang meninggal dunia pasti diketahui, karena mendapatkan santunan kematian dari pemerintah kabupaten setempat," katanya.
Saat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jembrana, ia mendapatkan data, dalam waktu satu bulan rata-rata ratusan warga Jembrana meninggal dunia, yang otomatis hak pilihnya gugur.
Menurutnya, jika diakumulasikan antara penetapan daftar pemilih tetap sampai hari pemungutan suara ada cukup banyak warga yang kehilangan hak pilihnya karena meninggal dunia, karena dua tahapan pemilu itu berjarak cukup jauh.
"Dalam satu bulan ratusan warga meninggal, jika dikalkulasikan dari ditetapkannya daftar pemilih tetap sampai hari pemungutan suara, sudah berapa suara itu. Kalau tidak diantisipasi, potensi terjadi kecurangan serta memicu konflik," katanya.
Karena itu, ia menganggap, program santunan kematian Pemkab Jembrana tidak hanya bermanfaat bagi warganya, tapi juga bagi penyelenggara pemilu, karena di daerah lain kesulitan untuk mendata pemilih yang meninggal dunia.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jembrana Ketut Wiaspada mengatakan, KPU maupun Bawaslu Jembrana sering berkoordinasi dengan pihaknya terkait data warga yang sudah memiliki hak pilih.
"Dua lembaga yang berkaitan dengan pemilu itu sudah sering koordinasi dengan kami, termasuk meminta data jumlah serta identitas warga yang meninggal dunia," katanya.
Ia mengatakan, data warga yang meninggal dunia dipastikan akurat, karena program ini sudah diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, sehingga otomatis saat ada yang meninggal dunia, ahli warisnya mengurus santunan kematian senilai Rp1,5 juta tersebut. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018