Jakarta (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengatakan media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.
Saat membuka acara itu di The Sunan Hotel, Surakarta, pada Jumat (28/9) malam, Presiden menilai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi sebagai sesuatu yang wajar.
Menurut Presiden, kritik bermanfaat bagi pemerintah guna memperbaiki dan membenahi kekurangan yang ada.
"Tapi perlu saya tegaskan bahwa kritik berbeda dengan fitnah, kritik berbeda dengan provokasi. Kritik juga bukan mencari-cari kesalahan. Kritik juga berbeda dengan nyinyir," katanya.
Selain itu, Presiden juga mendukung kebebasan pers sebagai keutamaan yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.
Kepala Negara menjelaskan media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat dari ancaman kekerasan, termasuk para wartawan.
"Karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya. Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya," kata Jokowi dalam keterangan dari Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Presiden juga berharap kepada para pemilik media untuk memperhatikan betul-betul kesejahteraan wartawan.
Hal itu, kata dia, penting karena profesi apapun ketika meningkat profesionalismenya, maka semestinya meningkat juga kesejahteraannya.
Presiden mengajak para wartawan untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.
Selain itu, mengajak untuk bersama-sama menjaga agar rakyat tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan politik.
"Ingat bahwa pilihan kebangsaan kita hanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ingat bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus kita jaga, rawat, pelihara, dan kita pertahankan," ujar Jokowi.
Sejumlah tokoh yang mendampingi Presiden dalam acara itu, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Saat membuka acara itu di The Sunan Hotel, Surakarta, pada Jumat (28/9) malam, Presiden menilai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi sebagai sesuatu yang wajar.
Menurut Presiden, kritik bermanfaat bagi pemerintah guna memperbaiki dan membenahi kekurangan yang ada.
"Tapi perlu saya tegaskan bahwa kritik berbeda dengan fitnah, kritik berbeda dengan provokasi. Kritik juga bukan mencari-cari kesalahan. Kritik juga berbeda dengan nyinyir," katanya.
Selain itu, Presiden juga mendukung kebebasan pers sebagai keutamaan yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.
Kepala Negara menjelaskan media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat dari ancaman kekerasan, termasuk para wartawan.
"Karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya. Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya," kata Jokowi dalam keterangan dari Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Presiden juga berharap kepada para pemilik media untuk memperhatikan betul-betul kesejahteraan wartawan.
Hal itu, kata dia, penting karena profesi apapun ketika meningkat profesionalismenya, maka semestinya meningkat juga kesejahteraannya.
Presiden mengajak para wartawan untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.
Selain itu, mengajak untuk bersama-sama menjaga agar rakyat tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan politik.
"Ingat bahwa pilihan kebangsaan kita hanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ingat bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus kita jaga, rawat, pelihara, dan kita pertahankan," ujar Jokowi.
Sejumlah tokoh yang mendampingi Presiden dalam acara itu, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018