Denpasar (Antaranews Bali) - Seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bali mengundurkan diri dari kepengurusan maupun kader partai, dengan beramai-ramai mendatangi kantor partai tersebut yang berlokasi di Jalan Tukad Ho, Renon, Kota Denpasar, Jumat.
Menurut Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono mengatakan hari ini secara serentak seluruh pengurus dan kader PKS mengundurkan diri, karena jajaran pengurus dan kader PKS di Bali menilai keputusan DPP PKS tidak demokrasi dalam menentukan mekanisme penggantian kepengurusan.
"Kisruh yang terjadi di dalam tubuh PKS bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.
Mudjiono mengatakan dengan kondisi seperti itu, sehingga kader dan pengurus partai mengeluarkan empat sikap PKS yang menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri massal.
Dalam pernyataan sikap tersebut, para pengurus dan kader partai menyatakan, pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
Kedua, DPP PKS anti-demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan, Ketiga, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi Pemilu 2019.
"Oleh karena itu, kami bersama jajaran DPW, Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), kader inti, dan anggota PKS se-Bali menyatakan mundur dari jabatan struktural pengurus PKS dan meletakkan status sebagai kader dan anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS," ucap Mudjiono.
Mudjiono lebih lanjut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali khususnya atas dukungannya selama ini, dan mohon maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.
"Berpolitik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Kami akan tetap akan berjuang menebar kebaikan bagi masyarakat Bali, tapi lewat perjuangan yang berbeda, dan tidak lagi di PKS," ucapnya.
Di tanya jumlah kader dan pengurus PKS yang mengundurkan diri, kata Mudjiono, untuk di Bali yang loyalitas dan siap bergerak sebanyak 4.600 orang.
"Kader dan pengurus se-Bali berjumlah mencapai 4.600 orang. Jumlah ini yang kami ajak dan bisa digerakkan. Kalau melihat jumlah perolehan suara pada pemilu sebelumnya sebanyak 44.000 suara. Ini berarti PKS di Pulau Dewata cukup besar. Namun dengan kebijakan dari DPP PKS. Gerbong pemilih juga kami bebaskan. Belum ada instruksi kami akan mengarahkan kemana pada pemilu mendatang," katanya.
Pada kesempatan itu, para kader PKS yang merasa kecewa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan "Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali mengundurkan diri" dan pamflet di halaman Kantor PSK Bali di Renon Denpasar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Menurut Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono mengatakan hari ini secara serentak seluruh pengurus dan kader PKS mengundurkan diri, karena jajaran pengurus dan kader PKS di Bali menilai keputusan DPP PKS tidak demokrasi dalam menentukan mekanisme penggantian kepengurusan.
"Kisruh yang terjadi di dalam tubuh PKS bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.
Mudjiono mengatakan dengan kondisi seperti itu, sehingga kader dan pengurus partai mengeluarkan empat sikap PKS yang menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri massal.
Dalam pernyataan sikap tersebut, para pengurus dan kader partai menyatakan, pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
Kedua, DPP PKS anti-demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan, Ketiga, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi Pemilu 2019.
"Oleh karena itu, kami bersama jajaran DPW, Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), kader inti, dan anggota PKS se-Bali menyatakan mundur dari jabatan struktural pengurus PKS dan meletakkan status sebagai kader dan anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS," ucap Mudjiono.
Mudjiono lebih lanjut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali khususnya atas dukungannya selama ini, dan mohon maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.
"Berpolitik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Kami akan tetap akan berjuang menebar kebaikan bagi masyarakat Bali, tapi lewat perjuangan yang berbeda, dan tidak lagi di PKS," ucapnya.
Di tanya jumlah kader dan pengurus PKS yang mengundurkan diri, kata Mudjiono, untuk di Bali yang loyalitas dan siap bergerak sebanyak 4.600 orang.
"Kader dan pengurus se-Bali berjumlah mencapai 4.600 orang. Jumlah ini yang kami ajak dan bisa digerakkan. Kalau melihat jumlah perolehan suara pada pemilu sebelumnya sebanyak 44.000 suara. Ini berarti PKS di Pulau Dewata cukup besar. Namun dengan kebijakan dari DPP PKS. Gerbong pemilih juga kami bebaskan. Belum ada instruksi kami akan mengarahkan kemana pada pemilu mendatang," katanya.
Pada kesempatan itu, para kader PKS yang merasa kecewa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan "Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali mengundurkan diri" dan pamflet di halaman Kantor PSK Bali di Renon Denpasar.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018