Gianyar (Antaranews Bali) - Sebanyak 30 calon Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) di seluruh Indonesia berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, Rabu (19/9) siang.
Rombongan yang dipimpin Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Amran, SH.MH bertujuan studi banding untuk diterapkan di unit kerja masing-masing. Rombongan diterima Kajari Gianyar, Agung Mardiwibowo beserta jajaran.
Menurut Amran, kunjungan ini sebagai bagian dari pelaksanaan "Benchmarking" sebagai salah satu kewajiban siswa mengikuti pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan II Kejaksaan RI Tahun 2018.
Kejari Gianyar menjadi tujuan kegiatan "Benchmarking" peserta diklat karena Kejari Gianyar masuk nominasi wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) sehingga diharapkan peserta diklat dapat melihat, mengadopsi dan mengadaptasi program-program unggulannya sehingga nantinya dapat diterapkan bahkan dikembangkan lagi sehingga diharapkan dapat bersaing pada level yang lebih tinggi.
Selain itu, dipilihnya Kejari Gianyar karena memiliki beberapa keunggulan di antaranya bidang informatika yang bagus dan hubungan kemasyarakatan sehingga layak dijadikan percontohan.
"Kami ingin siswa melihat secara langsung, menilai dan mengadosi program yang ada untuk diterapkan pada unit kerja masing-masing. Ini semacam studi banding," terang Amran, SH.MH
Amran berharap, melalui kunjungan ini bisa membawa kejaksaan yang lebih maju dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing di level nasional.
Pelatihan tahun ini dilaksanakan di Bali selama 3 hari, 18-21 September 2018. Keesokan harinya, rombongan berkunjung ke Puspem Badung.
Sementara Kajari Gianyar menjelaskan, kedatangan puluhan calon Kajari juga tidak terlepas dari Kajari Gianyar saat ini masuk nominasi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Nominasi inilah yang mereka ingin pelajari dan tentunya status ini akan terus kami tingkatkan sehingga nantinya bisa menjadi percontohan," ujarnya.
Rakor BK-PSDM Klungkung
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Klungkung Komang Susana melaporkan, rapat koordinasi bidang kepegawaian se-Bali di wilayahnya bertujuan untuk mendapatkan persamaan pandangan atau pemahaman terhadap aturan yang ada sebagai pelaksanaan administrasi kepegawaian.
Peserta Rapat Koordinasi, antara lain BKD Provinsi Bali, BK-PSDM se kabupaten/kota se-Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar, OPD Terkait di Kabupaten Klungkung yang berlangsung Selasa (18/9). Narasumber berasal dari Kepala Bidang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar.
Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan di bidang kepegawaian dan merumuskan pemecahannya sebagai bagian dari penataan sumber daya aparatur daerah masing-masing pada kabupaten/kota se-Bali, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada publik.
Dalam kesempatan itu, Kepala Regional X BKN Denpasar Ida Rai Sri Dewi pada kesempatan itu mengatakan, rakor kepegawaian merupakan media wahana yang sangat strategis untuk mengevaluasi kembali implementasi manajemen aparatur sipil negara. Kantor Regional X BKN Denpasar memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mendukung program E-Government yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyatakan, aparatur pemerintah mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Rapat koordinasi kepegawaian merupakan momentum untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara BKN dan BKD/BKPSDM serta unit kepegawaian sesuai amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN).
Kehadiran para peserta pada rakornas kepegawaian ini merupakan bukti sekaligus wujud komitmen peserta untuk secara konsisten bersama-sama bergandengan tangan dalam membangun ASN ke depan yang lebih profesional dan berdaya saing global. "Mari jadikan rapat koordinasi kali ini, sebagai tempat yang tepat untuk mencurahkan pendapat demi perbaikan kualitas program-program kepegawaian," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Rombongan yang dipimpin Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Amran, SH.MH bertujuan studi banding untuk diterapkan di unit kerja masing-masing. Rombongan diterima Kajari Gianyar, Agung Mardiwibowo beserta jajaran.
Menurut Amran, kunjungan ini sebagai bagian dari pelaksanaan "Benchmarking" sebagai salah satu kewajiban siswa mengikuti pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan II Kejaksaan RI Tahun 2018.
Kejari Gianyar menjadi tujuan kegiatan "Benchmarking" peserta diklat karena Kejari Gianyar masuk nominasi wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) sehingga diharapkan peserta diklat dapat melihat, mengadopsi dan mengadaptasi program-program unggulannya sehingga nantinya dapat diterapkan bahkan dikembangkan lagi sehingga diharapkan dapat bersaing pada level yang lebih tinggi.
Selain itu, dipilihnya Kejari Gianyar karena memiliki beberapa keunggulan di antaranya bidang informatika yang bagus dan hubungan kemasyarakatan sehingga layak dijadikan percontohan.
"Kami ingin siswa melihat secara langsung, menilai dan mengadosi program yang ada untuk diterapkan pada unit kerja masing-masing. Ini semacam studi banding," terang Amran, SH.MH
Amran berharap, melalui kunjungan ini bisa membawa kejaksaan yang lebih maju dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing di level nasional.
Pelatihan tahun ini dilaksanakan di Bali selama 3 hari, 18-21 September 2018. Keesokan harinya, rombongan berkunjung ke Puspem Badung.
Sementara Kajari Gianyar menjelaskan, kedatangan puluhan calon Kajari juga tidak terlepas dari Kajari Gianyar saat ini masuk nominasi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Nominasi inilah yang mereka ingin pelajari dan tentunya status ini akan terus kami tingkatkan sehingga nantinya bisa menjadi percontohan," ujarnya.
Rakor BK-PSDM Klungkung
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Klungkung Komang Susana melaporkan, rapat koordinasi bidang kepegawaian se-Bali di wilayahnya bertujuan untuk mendapatkan persamaan pandangan atau pemahaman terhadap aturan yang ada sebagai pelaksanaan administrasi kepegawaian.
Peserta Rapat Koordinasi, antara lain BKD Provinsi Bali, BK-PSDM se kabupaten/kota se-Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar, OPD Terkait di Kabupaten Klungkung yang berlangsung Selasa (18/9). Narasumber berasal dari Kepala Bidang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar.
Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan di bidang kepegawaian dan merumuskan pemecahannya sebagai bagian dari penataan sumber daya aparatur daerah masing-masing pada kabupaten/kota se-Bali, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada publik.
Dalam kesempatan itu, Kepala Regional X BKN Denpasar Ida Rai Sri Dewi pada kesempatan itu mengatakan, rakor kepegawaian merupakan media wahana yang sangat strategis untuk mengevaluasi kembali implementasi manajemen aparatur sipil negara. Kantor Regional X BKN Denpasar memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mendukung program E-Government yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyatakan, aparatur pemerintah mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Rapat koordinasi kepegawaian merupakan momentum untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara BKN dan BKD/BKPSDM serta unit kepegawaian sesuai amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN).
Kehadiran para peserta pada rakornas kepegawaian ini merupakan bukti sekaligus wujud komitmen peserta untuk secara konsisten bersama-sama bergandengan tangan dalam membangun ASN ke depan yang lebih profesional dan berdaya saing global. "Mari jadikan rapat koordinasi kali ini, sebagai tempat yang tepat untuk mencurahkan pendapat demi perbaikan kualitas program-program kepegawaian," ujarnya. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018