Denpasar (Antaranews Bali) - BNI akan mengenalkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan menerbitkan sekitar 900 kartu debit berlogo garuda itu kepada delegasi pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Oktober 2018.

"Masing-masing orang diberi satu kartu. Nominalnya tergantung, dari panitia memberikan ke delegasi, yang mengisi uangnya mereka. Kami hanya mendukung kartu saja," kata kepala BNI Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT Eko Setyo Nugroho di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, kartu debit GPN itu dapat digunakan untuk transaksi keuangan di antaranya menarik uang tunai di ATM, pembayaran termasuk membayar akomodasi penginapan melalui mesin data transanksi atau EDC.

Bank BUMN itu, kata dia, sedang menyiapkan finalisasi desain kartu berlogo GPN khusus pada pertemuan akbar bidang ekonomi dan keuangan itu.

Dia mengatakan sebanyak 900 kartu debit GPN itu diharapkan menjadi sosialisasi awal kepada para delegasi, ?sedangkan sisanya masih akan menggunakan kartu yang konvensional seperti yang berlaku selama ini.

Pertemuan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri sekitar 15 ribu orang delegasi.
Mereka terdiri dari para kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, investor, pelaku usaha, akademisi, hingga media dari 189 negara.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengatakan GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan dapat dioperasikan satu sama lain. "Kedepan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan terpercaya," katanya.

Kehadiran GPN, imbuh pria yang akrab disapa CIK itu, diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah.

Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang atau "merchant" dengan penurunan biaya (MDR) yang semula dikenakan berkisar 2-3 persen menjadi 1 persen. Biaya yang lebih rendah tersebut, ucap CIK, karena pelaksananya kini dilakukan oleh lembaga dalam negeri tidak lagi menggunakan lembaga asing. (WDY).

Pewarta: Dewa Wiguna

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018