Jakarta (Antaranews Bali) - Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 Susiwijono Moegiarso mengatakan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali sudah berproses sejak tahun 2014 ketika Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah dan dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia lebih efisien.
Hal itu dikemukakannya di Kemenko Maritim Jakarta, Senin, untuk menampik anggapan sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi perhelatan tersebut.
"Pertemuan tahunan ini diselenggarakan sejak 1946 lalu. Ini bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Kita mengajukan diri sebagai tuan rumah prosesnya sejak 2014, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba," katanya.
Susiwijono menuturkan, semua negara berlomba-lomba untuk bisa menggelar acara bergengsi di sektor ekonomi dan keuangan itu. Bahkan, lelang pertemuan serupa pada 2021 yang dimenangkan Maroko telah diperebutkan oleh 21 negara sehingga menunjukkan betapa pentingnya acara tersebut bagi negara penyelenggara.
"Bayangkan saja, tidak ada event yang bisa mendatangkan semua menteri keuangan dan gubernur bank sentral, juga pelaku utama sektor keuangan dari 189 negara selain acara ini. Mau bikin acara apa saja, undang dengan alasan apapun, tidak ada yang bisa mendatangkan (mereka) seperti acara ini," jelasnya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian itu menambahkan, pemerintah juga berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan efisiensi pembiayaan untuk gelaran tersebut.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017 untuk menggelar acara tersebut.
"Kalau dibandingkan negara lain, kita jauh lebih efisien untuk event yang jauh lebih besar," katanya.
Susiwijono mengatakan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan dirasakan Indonesia tidaklah sebanding. Pasalnya, secara substansi acara, akan ada banyak kebijakan ekonomi yang akan dirilis dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah sendiri akan memanfaatkan ajang tersebut untuk menggalang investasi dari sejumlah negara yang hadir.
Perhelatan akbar yang dihadiri oleh sekitar 18.000 peserta itu juga diharapkan dapat mendongkrak pariwisata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Hal itu dikemukakannya di Kemenko Maritim Jakarta, Senin, untuk menampik anggapan sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi perhelatan tersebut.
"Pertemuan tahunan ini diselenggarakan sejak 1946 lalu. Ini bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Kita mengajukan diri sebagai tuan rumah prosesnya sejak 2014, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba," katanya.
Susiwijono menuturkan, semua negara berlomba-lomba untuk bisa menggelar acara bergengsi di sektor ekonomi dan keuangan itu. Bahkan, lelang pertemuan serupa pada 2021 yang dimenangkan Maroko telah diperebutkan oleh 21 negara sehingga menunjukkan betapa pentingnya acara tersebut bagi negara penyelenggara.
"Bayangkan saja, tidak ada event yang bisa mendatangkan semua menteri keuangan dan gubernur bank sentral, juga pelaku utama sektor keuangan dari 189 negara selain acara ini. Mau bikin acara apa saja, undang dengan alasan apapun, tidak ada yang bisa mendatangkan (mereka) seperti acara ini," jelasnya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian itu menambahkan, pemerintah juga berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan efisiensi pembiayaan untuk gelaran tersebut.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017 untuk menggelar acara tersebut.
"Kalau dibandingkan negara lain, kita jauh lebih efisien untuk event yang jauh lebih besar," katanya.
Susiwijono mengatakan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan dirasakan Indonesia tidaklah sebanding. Pasalnya, secara substansi acara, akan ada banyak kebijakan ekonomi yang akan dirilis dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah sendiri akan memanfaatkan ajang tersebut untuk menggalang investasi dari sejumlah negara yang hadir.
Perhelatan akbar yang dihadiri oleh sekitar 18.000 peserta itu juga diharapkan dapat mendongkrak pariwisata. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018