Jakarta (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungan kembali ke Lombok untuk memastikan penanganan terhadap dampak gempa di daerah itu berjalan baik.
"Mungkin minggu ini atau minggu depan, supaya masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya kembali, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergerak di sana," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis.
Kepala Negara menyebutkan yang penting saat ini adalah penanganan dampak gempa sudah dilakukan secara nasional dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Memang ini kami masih pada tahapan-tahapan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan perbaikan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, masih dalam proses administrasi secara besar-besaran," katanya.
Ia menyebutkan hal itu menyangkut prosedur dan administrasi yang memerlukan waktu.
"Nanti kalau sudah selesai dan jumlahnya banyak, mungkin saya akan datang ke Lombok, mungkin minggu ini atau minggu depan," katanya.
Presiden juga mengingatkan masih adanya gempa-gempa susulan yang magnitudenya masih cukup besar.
Terkait Inpres Penanganan Gempa Lombok, Presiden Jokowi menyatakan sudah menandatangani Inpres itu.
"Dengan adanya Inpres itu, kementerian dan lembaga, mereka memiliki payung hukum untuk pelaksanaan di lapangan," katanya.
Sementara itu mengenai kebakaran hutan dan lahan yang mulai terjadi di beberapa daerah, Presiden mengatakan saat ini kasus kebakaran hutan dan lahan sudah turun lebih dari 85 persen.
"Saya tidak ingin mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran yang ada satu per satu. Tapi yang jelas bahwa kebakaran hutan itu turun lebih dari 85 persen dibanding saat saat yang lalu," katanya.
Kepala Negara menyebutkan sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, kemudian keluarnya Perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan, sudah cukup tegas sekali mengatur masalah karhutla.
"Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana, saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika ditanya Inpres Penanganan Gempa Lombok mengatakan tidak ingat nomor Inpres itu.
"Kebetulan nomornya saya enggak ingat ya, karena sedang proses diundangkan, tapi intinya inpres ini mengatur bahwa sebenarnya bencana di lombok itu penanganannya sepenuhnya seperti bencana nasional," kata Pramono Anung. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Mungkin minggu ini atau minggu depan, supaya masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya kembali, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergerak di sana," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis.
Kepala Negara menyebutkan yang penting saat ini adalah penanganan dampak gempa sudah dilakukan secara nasional dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Memang ini kami masih pada tahapan-tahapan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan perbaikan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, masih dalam proses administrasi secara besar-besaran," katanya.
Ia menyebutkan hal itu menyangkut prosedur dan administrasi yang memerlukan waktu.
"Nanti kalau sudah selesai dan jumlahnya banyak, mungkin saya akan datang ke Lombok, mungkin minggu ini atau minggu depan," katanya.
Presiden juga mengingatkan masih adanya gempa-gempa susulan yang magnitudenya masih cukup besar.
Terkait Inpres Penanganan Gempa Lombok, Presiden Jokowi menyatakan sudah menandatangani Inpres itu.
"Dengan adanya Inpres itu, kementerian dan lembaga, mereka memiliki payung hukum untuk pelaksanaan di lapangan," katanya.
Sementara itu mengenai kebakaran hutan dan lahan yang mulai terjadi di beberapa daerah, Presiden mengatakan saat ini kasus kebakaran hutan dan lahan sudah turun lebih dari 85 persen.
"Saya tidak ingin mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran yang ada satu per satu. Tapi yang jelas bahwa kebakaran hutan itu turun lebih dari 85 persen dibanding saat saat yang lalu," katanya.
Kepala Negara menyebutkan sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, kemudian keluarnya Perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan, sudah cukup tegas sekali mengatur masalah karhutla.
"Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana, saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika ditanya Inpres Penanganan Gempa Lombok mengatakan tidak ingat nomor Inpres itu.
"Kebetulan nomornya saya enggak ingat ya, karena sedang proses diundangkan, tapi intinya inpres ini mengatur bahwa sebenarnya bencana di lombok itu penanganannya sepenuhnya seperti bencana nasional," kata Pramono Anung. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018