Negara (Antaranews) - Sekolah atau madrasah di Kabupaten Jembrana, Bali minta imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) ditunda, sampai ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin tersebut halal.
"Seluruh madrasah tingkat ibtidaiyah sudah kami imbau untuk bersurat ke masing-masing unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan masing-masing kecamatan, agar menunda memberikan imunisasi MR kepada murid," kata Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Bali Rahmat, saat dihubungi, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya bukan menolak vaksinasi MR terhadap murid yang merupakan program pemerintah, tapi hanya minta ditunda sampai ada fatwa tegas dari MUI.
Menurutnya, sikap KKMI yang informasinya juga diikuti seluruh jenjang pendidikan madrasah hingga ke madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA), ini juga berdasakan imbauan dari MUI Bali yang minta imunisasi MR dihentikan dulu.
"Kalau sudah ada fatwa halal dari MUI, kami akan menerima imunisasi tersebut. Khusus untuk madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Jembrana, sudah seluruhnya bersurat ke unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di kecamatan minta penundaan imunisasi MR," katanya.
Rahmat yang juga menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Jembrana ini mengatakan, sekolahnya sendiri mendapatkan jadwal imunisasi tersebut tanggal 4 Agustus, namun pihaknya sudah mengirim surat mohon penundaan kepada instansi terkait.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jembrana dr Putu Suasta, MKes saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya sudah menerima surat permohonan penundaan imunisasi MR dari madrasah-madrasah, dan menghormati hal tersebut.
"Karena ada permohonan penundaan ya kami ikuti, sambil menunggu hasil pertemuan Kementerian Kesehatan dan MUI di pusat tanggal 8 Agustus nanti. Kami menghargai dan tidak akan memaksakan imunisasi MR kepada murid madrasah," katanya.
Dalam memberikan imunisasi vaksin tersebut, ia mengatakan, khusus di kalangan Umat Islam, dirinya sudah memerintahkan petugas di lapangan untuk mengikuti keinginan penerima imunisasi.
"Kalau mau ya kami berikan imunisasi MR, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi kami berharap, semoga pertemuan Kementerian Kesehatan dan MUI mencapai keputusan yang tegas terkait vaksin ini, karena imunisasi MR penting bagi kesehatan anak-anak kita," katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Seluruh madrasah tingkat ibtidaiyah sudah kami imbau untuk bersurat ke masing-masing unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan masing-masing kecamatan, agar menunda memberikan imunisasi MR kepada murid," kata Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Bali Rahmat, saat dihubungi, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya bukan menolak vaksinasi MR terhadap murid yang merupakan program pemerintah, tapi hanya minta ditunda sampai ada fatwa tegas dari MUI.
Menurutnya, sikap KKMI yang informasinya juga diikuti seluruh jenjang pendidikan madrasah hingga ke madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA), ini juga berdasakan imbauan dari MUI Bali yang minta imunisasi MR dihentikan dulu.
"Kalau sudah ada fatwa halal dari MUI, kami akan menerima imunisasi tersebut. Khusus untuk madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Jembrana, sudah seluruhnya bersurat ke unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di kecamatan minta penundaan imunisasi MR," katanya.
Rahmat yang juga menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Jembrana ini mengatakan, sekolahnya sendiri mendapatkan jadwal imunisasi tersebut tanggal 4 Agustus, namun pihaknya sudah mengirim surat mohon penundaan kepada instansi terkait.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jembrana dr Putu Suasta, MKes saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya sudah menerima surat permohonan penundaan imunisasi MR dari madrasah-madrasah, dan menghormati hal tersebut.
"Karena ada permohonan penundaan ya kami ikuti, sambil menunggu hasil pertemuan Kementerian Kesehatan dan MUI di pusat tanggal 8 Agustus nanti. Kami menghargai dan tidak akan memaksakan imunisasi MR kepada murid madrasah," katanya.
Dalam memberikan imunisasi vaksin tersebut, ia mengatakan, khusus di kalangan Umat Islam, dirinya sudah memerintahkan petugas di lapangan untuk mengikuti keinginan penerima imunisasi.
"Kalau mau ya kami berikan imunisasi MR, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi kami berharap, semoga pertemuan Kementerian Kesehatan dan MUI mencapai keputusan yang tegas terkait vaksin ini, karena imunisasi MR penting bagi kesehatan anak-anak kita," katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018