Denpasar (Antaranews Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menilai pengawasan yang telah dilakukan jajarannya dalam keseluruhan tahapan pilkada provinsi setempat maupun Pilkada Klungkung dan Gianyar telah berhasil, sehingga hampir tanpa ada gejolak yang berarti.
"Kami telah berupaya maksimal mengawal pesta demokrasi di Bali, baik Pilkada Bali maupun pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gianyar dan Klungkung, melalui dua instrumen yakni pencegahan dan penindakan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Senin.
Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Bali.
"Pada awalnya, kegiatan tersebut kami rancang berbasis anggaran yang bersumber dari anggaran hibah Pilkada Bali 2018. Namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup signifikan setelah penandatanganan hibah antara Pemprov Bali dengan Bawaslu Bali, kami harus putar otak agar sosialisasi ke masyarakat bisa kita lakukan," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Setelah memastikan Pemprov Bali tidak akan menambah anggaran pengawasan, lanjut Rudia, pihaknya lantas merapatkan barisan bersama jajaran kabupaten kota hingga kecamatan.
"Kami sadari, tidak mungkin sosialisasi pengawasan ini tidak dilakukan kepada masyarakat. Akhirnya, kami kerahkan jajaran pengawas kabupaten/kota dan kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tanpa anggaran," ucapnya didampingi anggota Bawaslu Ketut Sunadra dan Wayan Widyardana Putra itu.
Metode yang digunakan dengan melakukan upaya-upaya komunikasi kepada para tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, pengurus karang taruna, kelompok pengajian serta lembaga-lembaga nonformal lainnya.
"Modal kami hanya komunikasi dengan mereka. Jika mereka mengadakan kegiatan rapat agar kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Gayung bersambut, kami mendapatkan kesempatan sosialisasi non-anggaran hingga ke 639 kali. Jumlah audiens yang berhasil kami himpun sebanyak 36.519," ujarnya.
Rudia mengemukakan, jika hal tersebut dikonversi dengan nilai uang, maka jajaran pengawas telah ?berhasil berswadaya dalam Pilkada Bali 2018 sebesar Rp14,630 miliar.
"Jika kami melakukan sosialisasi berbasis anggaran, satu orang peserta perlu biaya sekitar Rp460 ribu, untuk konsumsi, bahan, uang transport, sewa gedung dan bayar narasumber," ucapnya.
Dia menambahkan, sosialisasi pengawasan secara massif inilah yang memberikan dampak secara langsung keberhasilan Bawaslu Bali mengawal pilkada serentak di Bali. Pasalnya, salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah menyampaikan aturan dan sanksi dalam pemilihan.
"Ini sangat kami tekankan, jika masyarakat melanggar sanksinya bisa sampai di penjara. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi, kami juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan melalui pemberian informasi kepada pengawas, jika ada dugaan-dugaan pelanggaran di wilyahnya," katanya.
Rudia menambahkan, denga melalui pola-pola komunikasi yang dibangun baik dengan pasangan calon, tim kampanye maupun relawan, maupun dengan penyelenggara, Bawaslu Bali berhasil mengawasi seluruh tahapan, tanpa adanya pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya tahapan.
"Apakah tidak terjadi pelanggaran selama tahapan Tentu saja ada, namun tidak begitu banyak. Setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran, kami tangani dengan profesional. Termasuk pada hari H, temuan-temuan yang bersifat admnistratif, bisa kami rekomendasikan di TPS setempat dan itu selesai," ujarnya.
Rudia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran pengawas dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota, serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang telah memiliki komitmen bersama menghadirkan Pilkada Serentak 2018 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami telah berupaya maksimal mengawal pesta demokrasi di Bali, baik Pilkada Bali maupun pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gianyar dan Klungkung, melalui dua instrumen yakni pencegahan dan penindakan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Senin.
Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Bali.
"Pada awalnya, kegiatan tersebut kami rancang berbasis anggaran yang bersumber dari anggaran hibah Pilkada Bali 2018. Namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup signifikan setelah penandatanganan hibah antara Pemprov Bali dengan Bawaslu Bali, kami harus putar otak agar sosialisasi ke masyarakat bisa kita lakukan," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Setelah memastikan Pemprov Bali tidak akan menambah anggaran pengawasan, lanjut Rudia, pihaknya lantas merapatkan barisan bersama jajaran kabupaten kota hingga kecamatan.
"Kami sadari, tidak mungkin sosialisasi pengawasan ini tidak dilakukan kepada masyarakat. Akhirnya, kami kerahkan jajaran pengawas kabupaten/kota dan kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tanpa anggaran," ucapnya didampingi anggota Bawaslu Ketut Sunadra dan Wayan Widyardana Putra itu.
Metode yang digunakan dengan melakukan upaya-upaya komunikasi kepada para tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, pengurus karang taruna, kelompok pengajian serta lembaga-lembaga nonformal lainnya.
"Modal kami hanya komunikasi dengan mereka. Jika mereka mengadakan kegiatan rapat agar kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Gayung bersambut, kami mendapatkan kesempatan sosialisasi non-anggaran hingga ke 639 kali. Jumlah audiens yang berhasil kami himpun sebanyak 36.519," ujarnya.
Rudia mengemukakan, jika hal tersebut dikonversi dengan nilai uang, maka jajaran pengawas telah ?berhasil berswadaya dalam Pilkada Bali 2018 sebesar Rp14,630 miliar.
"Jika kami melakukan sosialisasi berbasis anggaran, satu orang peserta perlu biaya sekitar Rp460 ribu, untuk konsumsi, bahan, uang transport, sewa gedung dan bayar narasumber," ucapnya.
Dia menambahkan, sosialisasi pengawasan secara massif inilah yang memberikan dampak secara langsung keberhasilan Bawaslu Bali mengawal pilkada serentak di Bali. Pasalnya, salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah menyampaikan aturan dan sanksi dalam pemilihan.
"Ini sangat kami tekankan, jika masyarakat melanggar sanksinya bisa sampai di penjara. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi, kami juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan melalui pemberian informasi kepada pengawas, jika ada dugaan-dugaan pelanggaran di wilyahnya," katanya.
Rudia menambahkan, denga melalui pola-pola komunikasi yang dibangun baik dengan pasangan calon, tim kampanye maupun relawan, maupun dengan penyelenggara, Bawaslu Bali berhasil mengawasi seluruh tahapan, tanpa adanya pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya tahapan.
"Apakah tidak terjadi pelanggaran selama tahapan Tentu saja ada, namun tidak begitu banyak. Setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran, kami tangani dengan profesional. Termasuk pada hari H, temuan-temuan yang bersifat admnistratif, bisa kami rekomendasikan di TPS setempat dan itu selesai," ujarnya.
Rudia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran pengawas dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota, serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang telah memiliki komitmen bersama menghadirkan Pilkada Serentak 2018 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018