Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia mempunyai beberapa keuntungan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, salah satunya bisa lebih aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
"Sesuai amanat konstitusi Indonesia bisa lebih aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Sabtu.
Kemudian, bila memperjuangkan suatu isu, semisal kemerdekaan Palestina bisa langsung menyampaikan gagasan dan ide dalam sidang DK PBB.
"Bila tidak sebagai anggota Indonesia harus melobby negara yang menjadi anggota," kata dia.
Selain itu Indonesia lebih terangkat profilenya sebagai negara yang aktif dalam percaturan dunia, khususnya dibidang perdamaian dan keamanan.
"Bila PBB direformasi dan DK juga direformasi bukannya tidak mungkin Indonesia dilihat oleh dunia sebagai negara yang layak menjadi anggota tetap DK PBB," pungkas dia.
Sebelumnya, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020 melalui pemungutan suara (voting) di Majelis Umum PBB.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Sesuai amanat konstitusi Indonesia bisa lebih aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Sabtu.
Kemudian, bila memperjuangkan suatu isu, semisal kemerdekaan Palestina bisa langsung menyampaikan gagasan dan ide dalam sidang DK PBB.
"Bila tidak sebagai anggota Indonesia harus melobby negara yang menjadi anggota," kata dia.
Selain itu Indonesia lebih terangkat profilenya sebagai negara yang aktif dalam percaturan dunia, khususnya dibidang perdamaian dan keamanan.
"Bila PBB direformasi dan DK juga direformasi bukannya tidak mungkin Indonesia dilihat oleh dunia sebagai negara yang layak menjadi anggota tetap DK PBB," pungkas dia.
Sebelumnya, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020 melalui pemungutan suara (voting) di Majelis Umum PBB.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018