Gianyar (Antara Bali) - Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Kabupaten Gianyar menjadi retak, setelah kubu I Made Tekun sebagai Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten (PKK) PDP Gianyar yang dilengserkan, siap melawan.
"Kami dari 17 pengurus Kabupaten yang dihadiri 13 pengurus tidak terima serta akan melawan SK Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP, karena tiba-tiba muncul kebijakan pemberhentian," kata Sekretaris PKK PDP Gianyar I Wayan Merta, Selasa.
Pada Senin malam (1/8) ia mengadakan pertemuan di Dewa Batuan Gallery, Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud.
Ia mengaku, SK bernomor 1.565/17/01/Skep/PKN-PDP/VIII/2011 yang ditandatangi oleh Ketua Umum PKN PDP, Roy BB Janis, serta Sekretarisnya, Didi Supri itu sesuai dengan AD/ART PDP dinilai tidak mencerminkan aspirasi kader PDP di lapisan bawah.
"Orang nama yang tercantum dalam SK itu banyak yang salah, bagaimana SK itu mencerminkan pro rakyat," katanya.
Disamping banyak nama salah, kata dia kader PDP yang namanya tercantum itu komplin karena tidak dikonfirmasi sebelumnya.
"Tak ada konfirmasi kok tiba -tiba namanya muncul, kan aneh," katanya.
Selain aneh, kata pria yang juga pengacara itu mengatakan, dengan tegas kalau I Made Wirasa yang terpilih menjadi Ketua Harian PKK PDP Gianyar dianggap memalsukan dokumen.
"Saksi Cok Arimbawa salah seorang kader PDP mengatakan, kalau dirinya pernah melihat Wirasila memalsukan tandatangan kader PDP di Jakarta pada proses penurunan SK itu," jelasnya.
Terkait persolan ini, kata dia, Selasa pagi pihaknya akan mendatangi KPUD Gianyar, Kesbangpolinmas serta jajaran terkait lainnya untuk menjelaskan apa sebenarnya terjadi.
"Dengan kedatangan kami itu, kami harap mereka mengerti keadaaan sebenarnya serta menunda proses legalitas dari PDP versi Wirasila," katanya.
Jika, usai mendatangi lembaga itu, Wirasila tetap akan diajak bertemu untuk mencari tahu alasan munculnya SK yang sebelumnya tak pernah dikonfirmasi kepada Ketua PKK PDP I Made Tekun.
"Apabila masih ragu, kami akan beri waktu 2x24 jam agar Wirasila berpikir, " ujarnya.
Kalau masih tak ada jawaban, kata Merta, pihaknya akan melaporkan Wirasila ke Mapolres Gianyar dengan tuduhan pemalsuan dokumen.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Kami dari 17 pengurus Kabupaten yang dihadiri 13 pengurus tidak terima serta akan melawan SK Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP, karena tiba-tiba muncul kebijakan pemberhentian," kata Sekretaris PKK PDP Gianyar I Wayan Merta, Selasa.
Pada Senin malam (1/8) ia mengadakan pertemuan di Dewa Batuan Gallery, Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud.
Ia mengaku, SK bernomor 1.565/17/01/Skep/PKN-PDP/VIII/2011 yang ditandatangi oleh Ketua Umum PKN PDP, Roy BB Janis, serta Sekretarisnya, Didi Supri itu sesuai dengan AD/ART PDP dinilai tidak mencerminkan aspirasi kader PDP di lapisan bawah.
"Orang nama yang tercantum dalam SK itu banyak yang salah, bagaimana SK itu mencerminkan pro rakyat," katanya.
Disamping banyak nama salah, kata dia kader PDP yang namanya tercantum itu komplin karena tidak dikonfirmasi sebelumnya.
"Tak ada konfirmasi kok tiba -tiba namanya muncul, kan aneh," katanya.
Selain aneh, kata pria yang juga pengacara itu mengatakan, dengan tegas kalau I Made Wirasa yang terpilih menjadi Ketua Harian PKK PDP Gianyar dianggap memalsukan dokumen.
"Saksi Cok Arimbawa salah seorang kader PDP mengatakan, kalau dirinya pernah melihat Wirasila memalsukan tandatangan kader PDP di Jakarta pada proses penurunan SK itu," jelasnya.
Terkait persolan ini, kata dia, Selasa pagi pihaknya akan mendatangi KPUD Gianyar, Kesbangpolinmas serta jajaran terkait lainnya untuk menjelaskan apa sebenarnya terjadi.
"Dengan kedatangan kami itu, kami harap mereka mengerti keadaaan sebenarnya serta menunda proses legalitas dari PDP versi Wirasila," katanya.
Jika, usai mendatangi lembaga itu, Wirasila tetap akan diajak bertemu untuk mencari tahu alasan munculnya SK yang sebelumnya tak pernah dikonfirmasi kepada Ketua PKK PDP I Made Tekun.
"Apabila masih ragu, kami akan beri waktu 2x24 jam agar Wirasila berpikir, " ujarnya.
Kalau masih tak ada jawaban, kata Merta, pihaknya akan melaporkan Wirasila ke Mapolres Gianyar dengan tuduhan pemalsuan dokumen.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011