Amlapura (Antaranews Bali) - Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Jeffry Erlan Muller mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Karangasem yang menyangkut 154 jenis layanan kepada masyarakat di daerah itu.
"Ribuan jenis layanan MPP menyangkut 98 jenis perizinan dan 56 jenis non-perizinan itu sejalan dengan program Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat," kata Jeffry Erlan dalam siaran pers Humas Pemkab Karangasem yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan hal itu ketika memimpin Tim Evaluasi dari Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengunjungi Mal Pelayanan Publik Karangasem, Selasa (22/5), untuk melihat dari dekat kesiapan sistem, sarana-prasarana dan aktivitas pelayanan di pusat pelayanan terpadu.
MPP secara umum sudah layak dioperasikan dan diharapkan dapat segera diluncurkan, mengingat penataan unit-unit layanan sudah bagus, namun untuk memaksimalkan masih perlu beberapa penyempurnaan, diantaranya informasi jenis layanan, alur proses, sistem antrean dan informasi biaya jika ada jenis layanan yang berbiaya.
"Secara umum sudah bagus, MPP ini sudah layak diluncurkan. Dengan adanya MPP akan memungkinkan setiap warga menghemat waktu dan biaya untuk mengurus administrasi kependudukan," kata Jeffry Erlan Muller.
Selain itu, sistem pelayanan terpadu juga akan memudahkan investasi, menciptakan lapangan kerja yang bermuara pada peningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
"Gagasan dasar MPP untuk mendekatkan pelayanan yang selama ini tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN-BUMN dan swasta. Dengan berbasis NIK, kedepan, semua jenis layanan agar terkoneksi secara online dan terintegrasi," katanya.
Bahkan, katanya, Surabaya, Jawa Timur sudah menerapkan aplikasi "real time" (sewaktu-waktu). "Karangasem bisa belajar ke sana," ujarnya.
Jeffry Erlan Muller dan tim menyempatkan diri mengunjungi unit-unit pelayanan satu persatu, termasuk pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM).
Dalam kesempatan itu, Direktur PDAM Kabupaten Karangasem I Gusti Made Singarsi mengatakan, MPP mememberikan semua layanan untuk pelanggan PDAM di Kecamatan Karangasem yang berjumlah 13.000 pelanggan. Untuk pelayanan di kecamatan lain tetap dilaksanakan di kantor unit pada masing-masing kecamatan.
"Untuk di MPP, sejauh ini berjalan lancar. Kadang ada lonjakan pembayaran rekening, tapi tempat kami masih mencukupi," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Karangasem, IGB Widiantara, menjelaskan MPP masih sedang uji coba sejak 5 April 2018.
"Rata-rata melayani 281 pengunjung setiap hari di luar pelayanan PDAM. Tim masih terus melakukan pembenahan menyangkut teknis dan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang maksimal," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Ribuan jenis layanan MPP menyangkut 98 jenis perizinan dan 56 jenis non-perizinan itu sejalan dengan program Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat," kata Jeffry Erlan dalam siaran pers Humas Pemkab Karangasem yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan hal itu ketika memimpin Tim Evaluasi dari Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengunjungi Mal Pelayanan Publik Karangasem, Selasa (22/5), untuk melihat dari dekat kesiapan sistem, sarana-prasarana dan aktivitas pelayanan di pusat pelayanan terpadu.
MPP secara umum sudah layak dioperasikan dan diharapkan dapat segera diluncurkan, mengingat penataan unit-unit layanan sudah bagus, namun untuk memaksimalkan masih perlu beberapa penyempurnaan, diantaranya informasi jenis layanan, alur proses, sistem antrean dan informasi biaya jika ada jenis layanan yang berbiaya.
"Secara umum sudah bagus, MPP ini sudah layak diluncurkan. Dengan adanya MPP akan memungkinkan setiap warga menghemat waktu dan biaya untuk mengurus administrasi kependudukan," kata Jeffry Erlan Muller.
Selain itu, sistem pelayanan terpadu juga akan memudahkan investasi, menciptakan lapangan kerja yang bermuara pada peningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
"Gagasan dasar MPP untuk mendekatkan pelayanan yang selama ini tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN-BUMN dan swasta. Dengan berbasis NIK, kedepan, semua jenis layanan agar terkoneksi secara online dan terintegrasi," katanya.
Bahkan, katanya, Surabaya, Jawa Timur sudah menerapkan aplikasi "real time" (sewaktu-waktu). "Karangasem bisa belajar ke sana," ujarnya.
Jeffry Erlan Muller dan tim menyempatkan diri mengunjungi unit-unit pelayanan satu persatu, termasuk pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM).
Dalam kesempatan itu, Direktur PDAM Kabupaten Karangasem I Gusti Made Singarsi mengatakan, MPP mememberikan semua layanan untuk pelanggan PDAM di Kecamatan Karangasem yang berjumlah 13.000 pelanggan. Untuk pelayanan di kecamatan lain tetap dilaksanakan di kantor unit pada masing-masing kecamatan.
"Untuk di MPP, sejauh ini berjalan lancar. Kadang ada lonjakan pembayaran rekening, tapi tempat kami masih mencukupi," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Karangasem, IGB Widiantara, menjelaskan MPP masih sedang uji coba sejak 5 April 2018.
"Rata-rata melayani 281 pengunjung setiap hari di luar pelayanan PDAM. Tim masih terus melakukan pembenahan menyangkut teknis dan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang maksimal," katanya. (WDY)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018