Kuta (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk bersinergi dalam mengendalikan laju inflasi, di tengah tantangan ke depan yang dinilai semakin berat.
"Pengendalian inflasi ke depan semakin berat. Kecepatan peningkatan kapasitas produksi khususnya komoditas pangan, masih belum mampu menggiringi kecepatan peningkatan kebutuhan," kata Gubernur Pastika saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) Kawasan Timur Indonesia, di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Selain itu, rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien khususnya di wilayah kawasan Timur Indonesia, sehingga mendorong urgensi akan kebutuhan strategi pengendalian inflasi yang mencakup aspek hulu ke hilir.
Kawasan timur Indonesia (KTI), lanjut dia, memiliki kondisi geografis kepulauan dan demografi yang sangat beragam, sehingga aspek distribusi menjadi kunci penting dalam upaya mencari stabilitas harga pangan.
Di samping itu, aspek keterkaitan antardaerah menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah rentan terhadap kesinambungan pasokan, kelancaran arus distribusi, inefisiensi rantai distribusi serta terbatasnya akses informasi.
"Untuk itu, peningkatan kerja sama antardaerah merupakan suatu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta suatu solusi untuk meminimalkan kesenjangan harga antardaerah khususnya di wilayah KTI," ujarnya.
Pastika menambahkan, kebijakan pemerintah pusat juga penting untuk mewujudkan tata niaga pangan yang efisien di seluruh Indonesia.
Terkait pelaksanaan rakorwil tersebut, dia menyambut baik karena merupakan wujud dari semangat dan kuatnya komitmen bersama dalam upaya mencapai stabilitas harga sebagai prakondisi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana dalam laporannya terkait perkembangan perekonomian Bali secara garis besar menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Bali pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,59 persen melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32 persen.
Perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut dipengaruhi oleh anomali cuaca, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung serta kecenderungan konsumen menahan laju belanjanya.
Sementara itu, untuk tingkat inflasi di Bali pada April 2018 tercatat sebesar 3,24 persen, masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional 3,5 persen.
"Adapun penyebab utama inflasi Bali adalah peningkatan permintaan yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan, adanya gejolak harga musiman serta pasokan komoditas utama dari luar Pulau Bali," ujarnya.
Causa menambahkan, tantangan pengendalian laju inflasi di Bali ke depannya akan semakin kompleks, hal ini tidak terlepas dari Bali sebagai tujuan pariwisata dunia serta banyaknya acara yang dilaksanakan di Bali. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan yang nantinya berpengaruh pada laju inflasi.
"Untuk itu, pelaksanaan rakorwil memegang peranan penting untuk menjawab tantangan tantangan ke depannya sehingga akan terwujud tata niaga pangan yang lebih efisien serta terbentuk sinergitas dalam upaya mengendalikan laju inflasi
Rakorwil berlangsung selama dua hari dari tanggal 8-9 Mei 2018 dan diisi dengan paparan serta panel diskusi dan peninjauan lapangan. (lhs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Pengendalian inflasi ke depan semakin berat. Kecepatan peningkatan kapasitas produksi khususnya komoditas pangan, masih belum mampu menggiringi kecepatan peningkatan kebutuhan," kata Gubernur Pastika saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) Kawasan Timur Indonesia, di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Selain itu, rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien khususnya di wilayah kawasan Timur Indonesia, sehingga mendorong urgensi akan kebutuhan strategi pengendalian inflasi yang mencakup aspek hulu ke hilir.
Kawasan timur Indonesia (KTI), lanjut dia, memiliki kondisi geografis kepulauan dan demografi yang sangat beragam, sehingga aspek distribusi menjadi kunci penting dalam upaya mencari stabilitas harga pangan.
Di samping itu, aspek keterkaitan antardaerah menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah rentan terhadap kesinambungan pasokan, kelancaran arus distribusi, inefisiensi rantai distribusi serta terbatasnya akses informasi.
"Untuk itu, peningkatan kerja sama antardaerah merupakan suatu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta suatu solusi untuk meminimalkan kesenjangan harga antardaerah khususnya di wilayah KTI," ujarnya.
Pastika menambahkan, kebijakan pemerintah pusat juga penting untuk mewujudkan tata niaga pangan yang efisien di seluruh Indonesia.
Terkait pelaksanaan rakorwil tersebut, dia menyambut baik karena merupakan wujud dari semangat dan kuatnya komitmen bersama dalam upaya mencapai stabilitas harga sebagai prakondisi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana dalam laporannya terkait perkembangan perekonomian Bali secara garis besar menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Bali pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,59 persen melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32 persen.
Perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut dipengaruhi oleh anomali cuaca, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung serta kecenderungan konsumen menahan laju belanjanya.
Sementara itu, untuk tingkat inflasi di Bali pada April 2018 tercatat sebesar 3,24 persen, masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional 3,5 persen.
"Adapun penyebab utama inflasi Bali adalah peningkatan permintaan yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan, adanya gejolak harga musiman serta pasokan komoditas utama dari luar Pulau Bali," ujarnya.
Causa menambahkan, tantangan pengendalian laju inflasi di Bali ke depannya akan semakin kompleks, hal ini tidak terlepas dari Bali sebagai tujuan pariwisata dunia serta banyaknya acara yang dilaksanakan di Bali. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan yang nantinya berpengaruh pada laju inflasi.
"Untuk itu, pelaksanaan rakorwil memegang peranan penting untuk menjawab tantangan tantangan ke depannya sehingga akan terwujud tata niaga pangan yang lebih efisien serta terbentuk sinergitas dalam upaya mengendalikan laju inflasi
Rakorwil berlangsung selama dua hari dari tanggal 8-9 Mei 2018 dan diisi dengan paparan serta panel diskusi dan peninjauan lapangan. (lhs)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018