Gianyar (Antaranews Bali) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gianyar menegaskan bahwa suhu politik di kabupaten setempat hingga kini masih sejuk, meskipun sedang berlangsung masa kampanye Pilkada Gianyar 2018.
"Suhu politik relatif sejuk, karena belum pernah terjadi pelanggaran dan gesekan antarpendukung dua paket calon bupati," kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Gianyar Dewa Alit Mudiartha dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan tim lapangan Kesbangpol menyediakan satu posko induk bertempat di belakang kantornya untuk mewadahi setiap laporan atau kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada Gianyar 2018. Selanjutnya, akan dibentuk posko pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Gianyar.
"Tim kami bergerak penuh setiap hari memantau perkembangan, tapi sejauh ini belum ada gesekan-gesekan akibat pelaksanaan pilkada. Masing-masing pasangan calon melaksanakan kampanye dengan bijaksana," kata pejabat asal Kenderan, Tegalalang itu.
Pilkada Gianyar diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan calon bupati/calon wakil bupati Tjokorda Raka Kerthyasa-Pande Istri Maharani (Koalisi Gianyar Bangkit) yang didukung Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKPI dan Nasdem.
Selain itu, pasangan calon bupati/calon wakil bupati nomor urut 2 I Made Agus Mahayastra-AA Gede Mayun yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Hanura.
Menurut Dewa Alit Mudiartha, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam berdemokrasi, sehingga tidak zamannya lagi bertindak anarkis dan arogan hanya untuk menunjukkan militansi terhadap pasangan calon masing-masing.
"Apalagi kampanye pengerahan massa sudah tidak ada," kata Dewa Alit Mudiartha yang juga mantan Kadisdikpora Kabupaten Gianyar tersebut.
Bakesbangpol minta agar masyarakat tetap menahan diri agar tidak terpancing, jika ada pihak-pihak atau oknum yang ingin memperkeruh suasana di lapangan. "Laporkan semua itu kepada aparat terkait, agar bisa ditindaklanjuti," katanya.
Ia juga mengharapkan masyarakat memilih dengan cerdas, sesuai hati nurani. Supaya pilkada berjalan dengan suasana damai, tanpa politik uang, kampanye hitam dan isu SARA.
"Yang juga tak luput adalah netralitas birokrasi juga mesti terjaga, sebab perintah Pj Bupati sudah jelas bahwa pihaknya akan menindak tegas bagi aparatur negara yang terlibat langsung dalam kampanye politik. Kita harus kawal itu," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Suhu politik relatif sejuk, karena belum pernah terjadi pelanggaran dan gesekan antarpendukung dua paket calon bupati," kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Gianyar Dewa Alit Mudiartha dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan tim lapangan Kesbangpol menyediakan satu posko induk bertempat di belakang kantornya untuk mewadahi setiap laporan atau kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada Gianyar 2018. Selanjutnya, akan dibentuk posko pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Gianyar.
"Tim kami bergerak penuh setiap hari memantau perkembangan, tapi sejauh ini belum ada gesekan-gesekan akibat pelaksanaan pilkada. Masing-masing pasangan calon melaksanakan kampanye dengan bijaksana," kata pejabat asal Kenderan, Tegalalang itu.
Pilkada Gianyar diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan calon bupati/calon wakil bupati Tjokorda Raka Kerthyasa-Pande Istri Maharani (Koalisi Gianyar Bangkit) yang didukung Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKPI dan Nasdem.
Selain itu, pasangan calon bupati/calon wakil bupati nomor urut 2 I Made Agus Mahayastra-AA Gede Mayun yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Hanura.
Menurut Dewa Alit Mudiartha, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam berdemokrasi, sehingga tidak zamannya lagi bertindak anarkis dan arogan hanya untuk menunjukkan militansi terhadap pasangan calon masing-masing.
"Apalagi kampanye pengerahan massa sudah tidak ada," kata Dewa Alit Mudiartha yang juga mantan Kadisdikpora Kabupaten Gianyar tersebut.
Bakesbangpol minta agar masyarakat tetap menahan diri agar tidak terpancing, jika ada pihak-pihak atau oknum yang ingin memperkeruh suasana di lapangan. "Laporkan semua itu kepada aparat terkait, agar bisa ditindaklanjuti," katanya.
Ia juga mengharapkan masyarakat memilih dengan cerdas, sesuai hati nurani. Supaya pilkada berjalan dengan suasana damai, tanpa politik uang, kampanye hitam dan isu SARA.
"Yang juga tak luput adalah netralitas birokrasi juga mesti terjaga, sebab perintah Pj Bupati sudah jelas bahwa pihaknya akan menindak tegas bagi aparatur negara yang terlibat langsung dalam kampanye politik. Kita harus kawal itu," ujarnya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018