![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/127101/relawan-optimistis-penuhi-persyaratan-pastika-nyalon-dpd&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/04/Ketut_Ngastawa.jpg&description=Relawan optimistis penuhi persyaratan Pastika "nyalon" DPD){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Ketut Ngastawa, tim penghubung (liaison officer/LO) untuk pencalonan Gubernur Bali Made Mangku Pastika maju sebagai bakal calon anggota DPD, menyatakan optimistis para relawan dapat memenuhi persyaratan 2.000 dukungan KTP.
"Tim relawan sudah bergerak, tinggal memanggil mereka untuk segera mengumpulkan dukungan," kata Ngastawa, di sela-sela acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Calon Anggota DPD, di KPU Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut Ngastawa, justru para relawan dari seluruh Bali yang selama ini mendorong Pastika agar mau maju di DPD pada Pemilu 2019, setelah mengakhiri jabatannya nanti sebagai Gubernur Bali pada 28 Agustus 2018.
"Para relawan dari berbagai lapisan memang selama ini sudah senantiasa mendukung kepemimpinan Pak Mangku Pastika. Dengan optimisme dan terukur, apalagi di tengah tantangan Bali yang begitu kencang, relawan mendorong Beliau agar berkenan maju di DPD," ucapnya.
Oleh karena itu, dengan persyaratan dukungan minimal 2.000 KTP agar bisa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD, bagi Ngastawa bukan persoalan yang berat di tengah dukungan yang besar dari para relawan di seluruh Bali.
"Ketika sudah untuk kepentingan di Bali khususnya, kami senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk itu," ucap Ngastawa yang juga berprofesi sebagai penasihat hukum itu.
Ia menambahkan, kalau selama ini dikesankan DPD itu "ompong" tetapi dengan akses yang dimiliki oleh Gubernur Pastika tentu harapan dan peluangnya akam cukup besar untuk mengakses ke pusat.
"Banyak hal yang menurut Beliau (Pastika-red) belum diselesaikan dalam kapasitas sebagai Gubernur Bali. Kami berharap dengan akses yang dimiliki, bisa melakukan lobi sesuai dengan hak dan kewenangan yang melekat nanti sebagai anggota DPD untuk melakukan perbaikan," ucapnya.
Ngastawa mengatakan di antaranya yang bisa diperjuangkan terkait kepastian pembangunan Bandara baru di Kabupaten Buleleng yang hingga kini belum jelas, yang sudah tentu memerlukan dukungan kuat ke pemerintah pusat."Diakui maupun tidak, Bali mengandalkan adat, budaya dan agama, inilah yang menjadi soko guru pariwisata. Namun, ternyata dalam berbagai produk perundang-undangan, kontribusi besar kita di dunia pariwisata tidak mendapat `feedback` yang memadai untuk kepentingan itu," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Ngastawa, harus didorong hak-hak atau otonomi apapun untuk lebih memberikan posisi tawar yang positif sehingga pusat bisa melirik Bali ke depan.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan terkait rencananya maju sebagai bakal calon anggota DPD, masih menunggu dukungan KTP yang masuk."Ya kita pengen tahu dulu dapat KTP apa nggak. Karena syaratnya 2.000, banyak 2.000 itu," ucap Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali pada Senin (9/4). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Tim relawan sudah bergerak, tinggal memanggil mereka untuk segera mengumpulkan dukungan," kata Ngastawa, di sela-sela acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Calon Anggota DPD, di KPU Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut Ngastawa, justru para relawan dari seluruh Bali yang selama ini mendorong Pastika agar mau maju di DPD pada Pemilu 2019, setelah mengakhiri jabatannya nanti sebagai Gubernur Bali pada 28 Agustus 2018.
"Para relawan dari berbagai lapisan memang selama ini sudah senantiasa mendukung kepemimpinan Pak Mangku Pastika. Dengan optimisme dan terukur, apalagi di tengah tantangan Bali yang begitu kencang, relawan mendorong Beliau agar berkenan maju di DPD," ucapnya.
Oleh karena itu, dengan persyaratan dukungan minimal 2.000 KTP agar bisa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD, bagi Ngastawa bukan persoalan yang berat di tengah dukungan yang besar dari para relawan di seluruh Bali.
"Ketika sudah untuk kepentingan di Bali khususnya, kami senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk itu," ucap Ngastawa yang juga berprofesi sebagai penasihat hukum itu.
Ia menambahkan, kalau selama ini dikesankan DPD itu "ompong" tetapi dengan akses yang dimiliki oleh Gubernur Pastika tentu harapan dan peluangnya akam cukup besar untuk mengakses ke pusat.
"Banyak hal yang menurut Beliau (Pastika-red) belum diselesaikan dalam kapasitas sebagai Gubernur Bali. Kami berharap dengan akses yang dimiliki, bisa melakukan lobi sesuai dengan hak dan kewenangan yang melekat nanti sebagai anggota DPD untuk melakukan perbaikan," ucapnya.
Ngastawa mengatakan di antaranya yang bisa diperjuangkan terkait kepastian pembangunan Bandara baru di Kabupaten Buleleng yang hingga kini belum jelas, yang sudah tentu memerlukan dukungan kuat ke pemerintah pusat."Diakui maupun tidak, Bali mengandalkan adat, budaya dan agama, inilah yang menjadi soko guru pariwisata. Namun, ternyata dalam berbagai produk perundang-undangan, kontribusi besar kita di dunia pariwisata tidak mendapat `feedback` yang memadai untuk kepentingan itu," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Ngastawa, harus didorong hak-hak atau otonomi apapun untuk lebih memberikan posisi tawar yang positif sehingga pusat bisa melirik Bali ke depan.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan terkait rencananya maju sebagai bakal calon anggota DPD, masih menunggu dukungan KTP yang masuk."Ya kita pengen tahu dulu dapat KTP apa nggak. Karena syaratnya 2.000, banyak 2.000 itu," ucap Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali pada Senin (9/4). (WDY)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018