){kind=link}
Nusa Dua (Antaranews Bali) - Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong optimalisasi kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) pariwisata dengan kalangan perhotelan untuk meningkatkan kompetensi termasuk daya serap lulusan di dunia kerja.
Arief Yahya usai membuka Rapat Koordinasi Nasional IV SMK Pariwisata di Nusa Dua, Bali, Kamis, menjelaskan skema awal yang bisa dilakukan industri yakni melalui sistem magang dengan standar upah tidak komersial.
"Atau diberikan harga (upah) khusus agar tidak juga memberatkan industri," ucap Arief Yahya.
Menurut dia, Kemenpar dapat memfasilitasi hal itu sesuai peraturan tenaga kerja agar tidak terjadi benturan misalnya terkait upah agar tidak jauh di bawah upah minimum.
Selain mendorong kerja sama dengan industri, Menpar menekankan agar SMK Pariwisata dapat lebih optimal memenuhi standar nasional, regional hingga global terkait kurikulum, sertifikasi dan kompetensi.
Menpar Arief memperkirakan lulusan SMK Pariwisata saat ini secara umum sudah terserap di dunia usaha.
Begitu juga dengan lulusan perguruan tinggi pariwisata di bawah naungan Kemenpar, kata dia, sudah 100 persen diterima di industri khususnya pariwisata.
Sementara itu Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Bonardo Aldo Tobing dalam kesempatan yang sama menyebutkan saat ini sudah ada lebih dari 50 lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga yang mendapatkan lisensi untuk melakukan sertifikasi bidang pariwisata.
Sedangkan untuk SMK, kata dia, sudah ada lebih dari 631 sekolah dari seluruh bidang profesi yang mengantongi lisensi sertifikasi di seluruh Indonesia.
"Kami harap dengan diberikan lisensi itu bisa meningkatkan kompetensi lulusan SMK karena skema sertifikasinya dibuat sama dengan standar industri," ucap Aldo. (*)
Video oleh Dewa Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Arief Yahya usai membuka Rapat Koordinasi Nasional IV SMK Pariwisata di Nusa Dua, Bali, Kamis, menjelaskan skema awal yang bisa dilakukan industri yakni melalui sistem magang dengan standar upah tidak komersial.
"Atau diberikan harga (upah) khusus agar tidak juga memberatkan industri," ucap Arief Yahya.
Menurut dia, Kemenpar dapat memfasilitasi hal itu sesuai peraturan tenaga kerja agar tidak terjadi benturan misalnya terkait upah agar tidak jauh di bawah upah minimum.
Selain mendorong kerja sama dengan industri, Menpar menekankan agar SMK Pariwisata dapat lebih optimal memenuhi standar nasional, regional hingga global terkait kurikulum, sertifikasi dan kompetensi.
Menpar Arief memperkirakan lulusan SMK Pariwisata saat ini secara umum sudah terserap di dunia usaha.
Begitu juga dengan lulusan perguruan tinggi pariwisata di bawah naungan Kemenpar, kata dia, sudah 100 persen diterima di industri khususnya pariwisata.
Sementara itu Komisi Perencanaan dan Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Bonardo Aldo Tobing dalam kesempatan yang sama menyebutkan saat ini sudah ada lebih dari 50 lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga yang mendapatkan lisensi untuk melakukan sertifikasi bidang pariwisata.
Sedangkan untuk SMK, kata dia, sudah ada lebih dari 631 sekolah dari seluruh bidang profesi yang mengantongi lisensi sertifikasi di seluruh Indonesia.
"Kami harap dengan diberikan lisensi itu bisa meningkatkan kompetensi lulusan SMK karena skema sertifikasinya dibuat sama dengan standar industri," ucap Aldo. (*)
Video oleh Dewa Wiguna
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018