Denpasar (Antaranews Bali) - Anggota DPRD Provinsi Bali Kadek Diana mengkritisi imbauan dari badan pengawas pemilu (Bawaslu) mengenai persoalan pencairan dana bantuan sosial provinsi setempat saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Memang sekarang tahun politik. Karena tahun ini di Bali juga menyelenggarakan pilkada. Tapi imbauan dari Bawaslu tersebut tidak berdasarkan hukum, karena itu kami mengharapkan segera melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) tersebut," kata Kadek Diana seusai rapat dengan Gubernur Mangku Pastika di Gedung DPRD Bali, Selasa.
Ia mengatakan jika ada kekhawatiran akan terjadi muatan politik saat pencairan bansos tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu dan panwaslu melakukan pemantauan. Tapi kalau misalnya terjadi saat pencairan bansos ada intimindasi dan mengarahkan untuk memilih ke salah satu pasangan calon itu bisa diproses secara hukum.
"Kami berharap kepada pemerintah provinsi melakukan pencairan bansos, walau saat ini diselenggarakannya pilkada serentak tersebut. Sebenarnya pencarian bansos tidak ada kaitannya dengan gesekan politik untuk mengkondisikan ke pasangan salah satu calon gubernur maupun calon bupati," ujar kadek Diana yang juga Ketua Fraksi PDIP, DPRD Bali.
Menurut politikus asal Kabupaten Gianyar, bahwa imbauan dari Bawaslu terkait pencairan bansos tidak ada dasar hukumnya. Apalagi sekadar imbauan.
"Selain itu, jika bansos untuk tahun ini tidak dicairkan, maka akan berdampak pada proses bansos tahun berikutnya. Kalau misalnya sampai tidak cair, siapa berani yang bertanggung jawab?," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap kepada Gubernur Bali segera melakukan pencairan. Bila ada kekhwatiran dengan pencairan bansos kepada masyarakat ditunggangi politik untuk memenangkan salah satu paslon, maka tugas panwaslu yang terus melakukan pemantauan.
"Kami yakin dalam pencairan bansos tersebut tidak sampai ditunggangi muatan politik untuk memenangkan salah satu paslon. Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihannya," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya tidak akan menghambat proses bansos di tengah hajatan politik.
"Proses untuk memohon bantuan yang dituangkan dalam proposal silakan dilanjutkan. Saya tidak akan menghambat pencairan bansos tersebut. Saya sudah sempat berbicara dengan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama terkait masalah pencairan bansos itu," katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Memang sekarang tahun politik. Karena tahun ini di Bali juga menyelenggarakan pilkada. Tapi imbauan dari Bawaslu tersebut tidak berdasarkan hukum, karena itu kami mengharapkan segera melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) tersebut," kata Kadek Diana seusai rapat dengan Gubernur Mangku Pastika di Gedung DPRD Bali, Selasa.
Ia mengatakan jika ada kekhawatiran akan terjadi muatan politik saat pencairan bansos tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu dan panwaslu melakukan pemantauan. Tapi kalau misalnya terjadi saat pencairan bansos ada intimindasi dan mengarahkan untuk memilih ke salah satu pasangan calon itu bisa diproses secara hukum.
"Kami berharap kepada pemerintah provinsi melakukan pencairan bansos, walau saat ini diselenggarakannya pilkada serentak tersebut. Sebenarnya pencarian bansos tidak ada kaitannya dengan gesekan politik untuk mengkondisikan ke pasangan salah satu calon gubernur maupun calon bupati," ujar kadek Diana yang juga Ketua Fraksi PDIP, DPRD Bali.
Menurut politikus asal Kabupaten Gianyar, bahwa imbauan dari Bawaslu terkait pencairan bansos tidak ada dasar hukumnya. Apalagi sekadar imbauan.
"Selain itu, jika bansos untuk tahun ini tidak dicairkan, maka akan berdampak pada proses bansos tahun berikutnya. Kalau misalnya sampai tidak cair, siapa berani yang bertanggung jawab?," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap kepada Gubernur Bali segera melakukan pencairan. Bila ada kekhwatiran dengan pencairan bansos kepada masyarakat ditunggangi politik untuk memenangkan salah satu paslon, maka tugas panwaslu yang terus melakukan pemantauan.
"Kami yakin dalam pencairan bansos tersebut tidak sampai ditunggangi muatan politik untuk memenangkan salah satu paslon. Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihannya," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya tidak akan menghambat proses bansos di tengah hajatan politik.
"Proses untuk memohon bantuan yang dituangkan dalam proposal silakan dilanjutkan. Saya tidak akan menghambat pencairan bansos tersebut. Saya sudah sempat berbicara dengan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama terkait masalah pencairan bansos itu," katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018