Denpasar (Antaranews Bali)- Gong kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mulai ditabuh sejak 15 Februari lalu. Masa kampanye ini akan berlangsung hingga 23 Juni 2018.

Inilah waktu yang harus dimanfaatkan pasangan calon untuk menarik simpati publik semaksimal mungkin sehingga akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihannya yang paling tepat pada tanggal 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali juga telah menetapkan jadwal kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 Wayan Koster/Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) dan pasangan nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra/Ketut Sudikerta (Mantra/Kerta).

Selama masa kampanye, mereka dapat menggunakan sejumlah metode kampanye, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga, rapat umum, debat publik, kampanye di media massa, serta kegiatan lain.

Kegiatan lain dapat berupa pentas seni, panen raya, konser musik, olahraga (jalan santai dan sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah) maupun kampanye melalui media sosial.

Meskipun kampanye dijadwalkan terlaksana selama hampir 4 bulan, menurut Plh. Ketua KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati, sesungguhnya masing-masing pasangan calon mendapatkan kuota kampanye sebanyak 53 kali.

Hal itu setelah dipotong dengan sejumlah hari libur keagamaan maupun libur nasional. "Jadi, sesuai jadwal kampanye, 1 hari milik satu pasangan calon untuk keseluruhan kabupaten/kota di Bali," ucapnya.

KPU Provinsi Bali juga menyusun jadwal kampanye linier dengan jadwal pilkada di Kabupaten Klungkung dan Gianyar karena partai pengusul atau pendukungnya terbelah menjadi dua, sama dengan di tingkat provinsi.

Untuk pasangan KBS-Ace diusun empat parpol peraih kursi di DPRD Bali, yakni PDIP, Hanura, PAN, dan PKPI. Pasangan tersebut juga didukung PKB dan PPP.

Pesaingnya adalah pasangan Mantra/Kerta diusung oleh empat partai peraih kursi di DPRD Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo.

Di Provinsi Bali, pembukaan kampanye ditandai dengan doa bersama yang dihadiri oleh pasangan calon, pimpinan majelis keagamaan, dan para pemangku kepentingan terkait.

Tidak hanya itu, deklarasi kampanye damai pun telah dibacakan dan ditandatangani oleh kedua pasangan calon dan tim pemenangan masing-masing. Ada empat butir isi Deklarasi Kampanye Damai, yakni pertama, mereka siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, siap melaksanakan kampanye pilkada pada tahun 2018 yang damai dan demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilu.

Ketiga, siap melaksanakan kampanye pilkada pada tahun 2018, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan politik uang, serta yang terakhir tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, tentu tidak bicara prosedur penyelenggaraan, tetapi harus menciptakan situasi yang kondusif dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik dan berdaulat atas dirinya dan pilihannya, kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Menurut Raka Sandi, kampanye damai di samping melahirkan suasana yang teduh dan sejuk, juga akan melahirkan pilkada yang berintegritas.

Baginya, pilkada yang berintegritas adalah pilkada yang didasari prinsip "satya wacana" (apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan), itulah yang dilakukan sehingga tidak terjadi apa yang berbeda antara yang dikomitmenkan dengan implementasinya di lapangan.

"Jadi, marilah kita tonjolkan visi dan misi serta program untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Raka Sandi.

Kampanye Santun

Dalam beberapa kali kesempatan, kedua pasangan calon sama-sama mengajak tim pemenangan dan jajaran partai politik pendukung agar melaksanakan kampanye pilkada dengan santun dan bermartabat.

Seperti halnya yang disampaikan Cagub Bali Wayan Koster usai penetapannya menjadi peserta pilkada di KPU Provinsi Bali.

"Kami sangat mengharapkan semua pihak, khususnya tim kampanye dan jajaran partai agar melaksanakan kampanye secara simpatik, santun, bermartabat, dan berbudaya dengan menawarkan berbagai gagasan membangun Bali ke depan," ujarnya.

Dengan mengedepankan kesantunan, Pilgub Bali 2018 diharapkan dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang politik dan budaya politik. Cagub dengan jargonnya Salam Satu Jalur itu berharap supaya pihaknya tidak mudah terpancing, tidak memancing permasalahan, dan tidak memprovokasi yang dapat menyebabkan kekeruhan suasana di tengah masyarakat.

Koster pun mengimbau tim pemenangan dan parpol pendukungnya dalam melaksanakan kegiatan kampanye sepenuhnya dapat mengikuti dan mematuhi aturan yang dikeluarkan KPU maupun Bawaslu Bali. Dengan demikian, tahapan dan proses kampanye di provinsi ini betul-betul bisa dengan baik, aman, nyaman, dan damai demi kepentingan masyarakat Bali.

Selain itu, dengan mendapatkan nomor urut 1, menurut dia sangat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh tim pendukung dalam acara deklarasi maupun sosialisasi selama ini yang mengambil "tagline" Koster Bali Satu dan Salam Satu Jalur.

Dengan nomor 1, menurut dia, menjadi lebih cepat diterima dan ditularkan kepada masyarakat di Bali, untuk bersama-sama membangun Bali. Nomor 1 juga dimaknai satu upaya dalam membangun Bali ke depan, dengan menata Bali ke depan dengan satu pendekatan. Harus dipandang Bali ini sebagai satu wilayah, satu pulau, dalam manajemennya akan diterapkan satu tata kelola dengan pola pembangunan semesta berencana.

Tak jauh berbeda, Cagub Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menilai sejumlah agenda KPU Bali untuk menciptakan kampanye yang damai. Hal ini dinilainya sangat bagus, yang tinggal didukung implementasinya di lapangan dengan sama-sama menjaga diri sehingga kedamaian pilkada bisa terwujud.

Selain itu, tugas yang paling besar bukan hanya memenangi pilkada, melainkan mengedukasi masyarakat ke depannya lebih cerdas, lebih mampu, dan mandiri. Kalau orang Bali menyebutkan dengan wiweka, yakni kemampuan mencerna, mana yang benar dan mana yang salah," ucapnya.

Rai Mantra yang kini cuti dari jabatannya sebagai Wali Kota Denpasar itu sekaligus mengajak partai pendukungnya dan masyarakat untuk mengedepankan etika, kesantunan, dan bermartabat dalam tahapan kampanye.

Ia memaknai nomor 2 yang diperoleh berarti juga Salam Dua Jari dan yang menggunakan salam itu sudah terbukti menang dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Kami ingin memenangkan harapan masyarakat, saya yakin masyarakat menginginkan kedamaian dan kesantunan. Akan tetapi, perlu kerja nyata yang terbukti juga," ujar Rai Mantra.

Terkait dengan visi, pasangan nomor urut 1 (KBS-Ace) mengangkat visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Ada sejumlah program unggulan yang diangkat, di antaranya pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan dan penguatan koperasi kerajinan rakyat, fasilitasi pemasaran promosi, dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun.

Ada juga program unggulan pemberian bantuan atau penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan anggaran Rp50 juta untuk setiap unit, mengembangkan program pelayanan kesehatan gratis dengan format Krama Bali Sehat yang disempurnakan dari program Jaminan Kesehatan Bali Mandara.

Berikutnya, program pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan program Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, fasilitasi kebijakan bantuan keuangan sebesar Rp30 juta kepada masyarakat Bali yang akan magang di luar negeri, subsidi pelaksaan upacara Ngaben dan Metatah (potong gigi) yang dilaksanakan secara gotong royong, serta sejumlah program unggulan lainnya.

Pasangan nomor urut 2 (Mantra/Kerta) mengangkat visi Terwujudnya Bali Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Trihita Karana dengan program unggulannya yang dinamakan Nawacandra.

Dalam program unggulan Nawacandra itu, di antaranya bantuan biaya operasional pendidikan paripurna 12 tahun, beasiswa pendidikan di dalam dan luar negeri bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, dan bantuan biaya kesehatan paripurna dan pelayanan kesehatan ke rumah-rumah.

Selanjutnya, ada pula program gratis biaya ritual ngaben, nyekah, dan metatah (potong gigi) massal, gratis pupuk organik, donasi pajak bumi dan bangunan tanah sawah produktif, dan peningkatan nilai tambah petani.

Program berikutnya adalah membangun pusat kesenian (art center) di seluruh kabupaten dan meningkatan kemanfaatan pariwisata bagi rakyat, melakukan bedah warung, bedah rumah, hingga pengembangan ekonomi kreatif sampai desa, serta sejumlah program unggulan lainnya.

Yang jelas, apa pun yang menjadi visi, misi, dan program unggulan masing-masing calon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Pulau Dewata untuk bersama-sama berkomitmen melawan politik uang dan politisasi SARA dalam tahapan pilkada pada tahun ini.

Politik uang menjadi musuh anak bangsa ini karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian pula, lanjut Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berpotensi mengganggu dan memecah persaudaraan dalam NKRI. (WDY)

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Nyoman Budhiana


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018