Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperkirakan akan mengoreksi total plafon kredit usaha rakyat di Bali karena realisasinya diprediksi belum mencapai 100 persen hingga akhir tahun.
"Kemungkinan dikoreksi itu ada contohnya BPD Bali dari flafon KUR Rp383 miliar, yang disetujui tahun ini menjadi Rp280 miliar untuk tahun 2018," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Jumat.
Menurut Hizbullah, dalam rapat koordinasi OJK di Jakarta beberapa waktu lalu penyaluran KUR tahun ini dari bank penyalur dinilai kurang optimal karena kebanyakan debitur KUR termasuk oleh bank pembangunan daerah hanya "switching".
Dia menjelaskan "switching" tersebut merupakan penyaluran kredit usaha rakyat masih merupakan debitur lama dari kredit lain menjadi debitur baru untuk KUR.
"Belum menyentuh UMKM atau debitur baru yang sebetulnya sangat membutuhkan kredit murah dari bank yang disubsidi pemerintah," ucap Hizbullah ketika memberikan sambutan pada evaluasi kinerja BPR di Sanur beberapa waktu lalu.
Hizbullah menyebutkan bahwa BPD Bali salah satu bank umum di Pulau Dewata yang belum mencapai 100 persen penyaluran KUR.
Hingga November 2017, lanjut dia, realisasi KUR baru mencapai 47 persen dari total plafon yang disediakan selama setahun.
Sedangkan bank umum lainnya, lanjut dia, pihaknya masih menunggu data jumlah plafon KUR tahun 2018 dari bank umum di Bali karena menunggu tembusan dari kantor pusat masing-masing di Jakarta.
"Kami belum dapat datanya. Biasanya bank umum lain dari pusat baru dialokasikan ke daerah," ucapnya.
Hizbullah mengajak perbankan penyalur KUR untuk menyukseskan program pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan kucuran dana.
OJK mencatat tahun 2017, perbankan di Bali mendapat tugas menyalurkan KUR dengan jumlah plafon kredit untuk ritel dan mikro mencapai Ro5,3 triliun.
Namun hingga Oktober 2017, realisasinya baru mencapai sekitar 73 persen atau mencapai Rp3,9 triliun dengan penyerapan paling banyak di Kota Denpasar mencapai Rp823,3 miliar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kemungkinan dikoreksi itu ada contohnya BPD Bali dari flafon KUR Rp383 miliar, yang disetujui tahun ini menjadi Rp280 miliar untuk tahun 2018," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Jumat.
Menurut Hizbullah, dalam rapat koordinasi OJK di Jakarta beberapa waktu lalu penyaluran KUR tahun ini dari bank penyalur dinilai kurang optimal karena kebanyakan debitur KUR termasuk oleh bank pembangunan daerah hanya "switching".
Dia menjelaskan "switching" tersebut merupakan penyaluran kredit usaha rakyat masih merupakan debitur lama dari kredit lain menjadi debitur baru untuk KUR.
"Belum menyentuh UMKM atau debitur baru yang sebetulnya sangat membutuhkan kredit murah dari bank yang disubsidi pemerintah," ucap Hizbullah ketika memberikan sambutan pada evaluasi kinerja BPR di Sanur beberapa waktu lalu.
Hizbullah menyebutkan bahwa BPD Bali salah satu bank umum di Pulau Dewata yang belum mencapai 100 persen penyaluran KUR.
Hingga November 2017, lanjut dia, realisasi KUR baru mencapai 47 persen dari total plafon yang disediakan selama setahun.
Sedangkan bank umum lainnya, lanjut dia, pihaknya masih menunggu data jumlah plafon KUR tahun 2018 dari bank umum di Bali karena menunggu tembusan dari kantor pusat masing-masing di Jakarta.
"Kami belum dapat datanya. Biasanya bank umum lain dari pusat baru dialokasikan ke daerah," ucapnya.
Hizbullah mengajak perbankan penyalur KUR untuk menyukseskan program pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan kucuran dana.
OJK mencatat tahun 2017, perbankan di Bali mendapat tugas menyalurkan KUR dengan jumlah plafon kredit untuk ritel dan mikro mencapai Ro5,3 triliun.
Namun hingga Oktober 2017, realisasinya baru mencapai sekitar 73 persen atau mencapai Rp3,9 triliun dengan penyerapan paling banyak di Kota Denpasar mencapai Rp823,3 miliar. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017