Denpasar (Antara Bali) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar, Bali dalam upaya menyukseskan program pensertifikatan tanah.
Kepala BPN Kota Denpasar Ketut Suburjo saat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, Kamis, mengatakan pertemuan tersebut guna membahas tentang pelaksanaan sertifikasi pertanahan di Kota Denpasar sekaligus merupakan ajang silahturahmi.
"Pertemuan ini sebagi ajang silaturahmi, karena saya baru menjabat dan dilantik 22 Nopember lalu. Selain itu , adanya program kerja pemerintah pusat, yaitu tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar, terpetakan dan jika bisa sudah bersertifikat," ujarnya.
Suburjo mengatakan ke depan di tahun 2018, pihaknya berharap di Kota Denpasar sudah menjadi kota yang lengkap administrasi pertanahan, artinya apa pun bentuknya semua bidang tanah dapat dipetakan.
Guna mewujudkan target tersebut, kata Suborju, pihak BPN mengenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota.
Ia berharap kepada warga masyarakat agar aktif mempersiapkan diri untuk mempermudah di dalam pemetaan dan pihaknya juga akan terus melaksanakan sosialisasi dan sistem "jemput bola", serta bersinergi dengan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan semua administrasi negara.
"Dengan adanya koordinasi Pemkot Denpasar dan pihak desa serta instansi terkait lainnya, mudah-mudahan tanah di Kota Denpasar sudah dapat dipetakan secara keseluruhan, bahkan kalau bisa sudah tersertifikasi," ucapnya.
Suburjo lebih lanjut mengatakan dari data yang ada, untuk di Kota Denpasar yang sudah terdaftar sertifikat tanahnya sebanyak 184.729 bidang, sedangkan yang belum terdaftar kurang lebih sebanyak 11. 158 bidang.
Oleh karena itu, kata Suburjo, pihaknya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan sertifikasi tersebut.
"Ini merupakan pekerjaan besar, untuk keberhasilan pekerjaan ini BPN tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu perlu kami terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar," ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengatakan pihaknya mengapresiasi dan sangat siap bersinergi dengan BPN untuk menyukseskan Pemerintah Pusat di dalam menyelesaikan pemetaan dan administrasi pertanahan di Kota Denpasar.
"Kami sangat menyambut baik pihak BPN untuk bersinergi dengan Pemkot Denpasar guna menyelesaikan menyukseskan program pemerintah pusat di dalam menyelesaikan administrasi pertanahan di Kota Denpasar," katanya.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kepala BPN Kota Denpasar Ketut Suburjo saat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, Kamis, mengatakan pertemuan tersebut guna membahas tentang pelaksanaan sertifikasi pertanahan di Kota Denpasar sekaligus merupakan ajang silahturahmi.
"Pertemuan ini sebagi ajang silaturahmi, karena saya baru menjabat dan dilantik 22 Nopember lalu. Selain itu , adanya program kerja pemerintah pusat, yaitu tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar, terpetakan dan jika bisa sudah bersertifikat," ujarnya.
Suburjo mengatakan ke depan di tahun 2018, pihaknya berharap di Kota Denpasar sudah menjadi kota yang lengkap administrasi pertanahan, artinya apa pun bentuknya semua bidang tanah dapat dipetakan.
Guna mewujudkan target tersebut, kata Suborju, pihak BPN mengenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota.
Ia berharap kepada warga masyarakat agar aktif mempersiapkan diri untuk mempermudah di dalam pemetaan dan pihaknya juga akan terus melaksanakan sosialisasi dan sistem "jemput bola", serta bersinergi dengan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan semua administrasi negara.
"Dengan adanya koordinasi Pemkot Denpasar dan pihak desa serta instansi terkait lainnya, mudah-mudahan tanah di Kota Denpasar sudah dapat dipetakan secara keseluruhan, bahkan kalau bisa sudah tersertifikasi," ucapnya.
Suburjo lebih lanjut mengatakan dari data yang ada, untuk di Kota Denpasar yang sudah terdaftar sertifikat tanahnya sebanyak 184.729 bidang, sedangkan yang belum terdaftar kurang lebih sebanyak 11. 158 bidang.
Oleh karena itu, kata Suburjo, pihaknya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan sertifikasi tersebut.
"Ini merupakan pekerjaan besar, untuk keberhasilan pekerjaan ini BPN tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu perlu kami terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar," ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengatakan pihaknya mengapresiasi dan sangat siap bersinergi dengan BPN untuk menyukseskan Pemerintah Pusat di dalam menyelesaikan pemetaan dan administrasi pertanahan di Kota Denpasar.
"Kami sangat menyambut baik pihak BPN untuk bersinergi dengan Pemkot Denpasar guna menyelesaikan menyukseskan program pemerintah pusat di dalam menyelesaikan administrasi pertanahan di Kota Denpasar," katanya.(I020)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017