Denpasar (Antara Bali) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Nusantara mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, terkait adanya oknum yang menghalangi pembangunan bandara baru di Buleleng.
"Sebagai seorang kepala daerah atau public figure tidak boleh mengeluarkan pernyataan praduga dan prasangka buruh terhadap seseorang karena akan membuat kondisi semakin keruh," kata Ketua LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni, di Denpasar, Jumat.
Dia menambahkan, kalau memang benar pernyataanya sebaiknya langsung ditunjuk orangnya dan tidak mengeluarkan wacana liar.
Dia menilai wacana itu tidak masuk akal karena tidak mungkin seorang kepala daerah yang menggagas pembangunan untuk memajukan perekonomian rakyat dihalangi oleh seorang oknum.
"Tidak mungkin seorang pemegang kekuasaan dihalangi oleh oknum satu orang. Itu sangat tidak masuk akal," ujarnya.
Menurut dia, wacana pembangunan bandara itu haru segera direalisasikan untuk membantu krisis perekonomian yang melanda masyarakat Buleleng.
"Siapapun pemimpinnya nanti rencana pembangunan bandara baru di Buleleng harus segera terjawab dan terealisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta dalam diskusi akhir tahun Komunitas Jurnalis Buleleng mengatakan bahwa ada orang Buleleng yang telah menghalangi turunnya penentuan lokasi pembangunan bandara baru Bali Utara.
"Hanya pak menteri yang tahu. Pak menteri yang memberitahukan ke saya, padahal saya sudah jungkir balik agar segera mengeluarkan penlok pembangunan bandara di Buleleng tetapi dihalangi oleh oknum," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sebagai seorang kepala daerah atau public figure tidak boleh mengeluarkan pernyataan praduga dan prasangka buruh terhadap seseorang karena akan membuat kondisi semakin keruh," kata Ketua LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni, di Denpasar, Jumat.
Dia menambahkan, kalau memang benar pernyataanya sebaiknya langsung ditunjuk orangnya dan tidak mengeluarkan wacana liar.
Dia menilai wacana itu tidak masuk akal karena tidak mungkin seorang kepala daerah yang menggagas pembangunan untuk memajukan perekonomian rakyat dihalangi oleh seorang oknum.
"Tidak mungkin seorang pemegang kekuasaan dihalangi oleh oknum satu orang. Itu sangat tidak masuk akal," ujarnya.
Menurut dia, wacana pembangunan bandara itu haru segera direalisasikan untuk membantu krisis perekonomian yang melanda masyarakat Buleleng.
"Siapapun pemimpinnya nanti rencana pembangunan bandara baru di Buleleng harus segera terjawab dan terealisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta dalam diskusi akhir tahun Komunitas Jurnalis Buleleng mengatakan bahwa ada orang Buleleng yang telah menghalangi turunnya penentuan lokasi pembangunan bandara baru Bali Utara.
"Hanya pak menteri yang tahu. Pak menteri yang memberitahukan ke saya, padahal saya sudah jungkir balik agar segera mengeluarkan penlok pembangunan bandara di Buleleng tetapi dihalangi oleh oknum," ujarnya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017