Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta berharap agar pengelolaan pendidikan SMA dan SMK terkait tata kelola akan lebih baik setelah ditangani oleh pemerintah provinsi.

"Kami harapkan tata kelola pendidikan SMA/SMK harus lebih baik, begitu juga para guru kontrak yang sudah lebih mengajar dari 24 jam linier non-linier menjadi kontrak provinsi. Pengelolaan dana juga agar secara transparan," kata Nyoman Parta di Denpasar, Jumat.

Parta mengatakan hal tersebut setelah pihak anggota komisi IV melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kabupaten Badung pekan lalu.

Ia mengatakan langkah tersebut agar guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak terlalu banyak beban, dan dibantu dengan adanya guru kontrak, nanti akan ada guru kontrak diangkat sekitar 150 orang.

Menurut politikus PDIP ini, terkait dengan beban administrasi akan dicarikan jalan keluar (solusi) dan dibahas dalam rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

"Bila jumlah guru bisa ditambah, maka beban akan bisa teratasi, guru yang mau pensiun atau yang kurang akan segera dicarikan pengganti di masing-masing sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala sekolah SMAN 1 Kuta Utara, Dr. I Ketut Kerta, MPd mengatakan jumlah siswa semuanya 1.545 orang, guru PNS 63 orang, guru kontrak sebanyak empat orang, guru honorer komite lima orang, dan guru jam tatap muka (JTM) sebanyak 11 orang.

"Kami juga mengharapkan kepada pemerintah dalam mengurus administrasi tidak berbelit-belit," katanya. (*)

Pewarta: Komang Suparta

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017