Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia mengoptimalkan pelayanan distribusi uang layak edar hingga pelosok desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara dalam sistem pembayaran.
"Pelayanan ini kami lakukan dengan memperluas jaringan kantor perbankan dan pihak lain," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi dalam pelatihan wartawan daerah di Jakarta, Senin (20/11).
Menurut Suhaedi, optimalisasi pelayanan uang layak edar tersebut dilakukan melalui program "BI Jangkau" dengan menggandeng perbankan, perusahaan jasa pengelolaan uang Rupiah (PJPUR), pegadaian dan pihak lainnya seperti BPR serta lembaga keuangan nonbank lainnya.
Bank sentral itu juga menyasar daerah perbatasan khususnya di Pos Lintas Batas Negara melalui proyek percontohan di tujuh provinsi di antaranya Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.
Di Pos Lintas Batas Negara itu, BI bersama perbankan nasional mendirikan anjungan tunai mandiri (ATM) Merah Putih dan penukaran uang di antaranya di Entikong, Aruk, dan Badau di Kalimantan Barat, di Skouw Papua dan Mota`ain di NTT.
"Masyarakat di daerah perbatasan harus mengenal dan merasakan uang Rupiah termasuk uang yang layak edar dan uang baru sehingga mata uang Indonesia berdaulat," ucapnya.
BI, lanjut dia, juga menggandeng aparat TNI/Polri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan instansi terkait lainnya untuk menjangkau seluruh wilayah di Tanah Air khususnya daerah terpencil, terdepan dan terluar.
Untuk mengoptimalkan pendistribusian uang dan kas ke seluruh wilayah NKRI, BI bersinergi dengan pihak lain salah satunya dengan bank nasional yang telah diajak bekerja sama mendirikan kas titipan.
Saat ini total kas titipan yang telah didirikan mencapai 102 unit sejak tahun 2015 hingga November 2017 dan 10 kas titipan menunggu proses pembukaan dan dua unit kas titipan lainnya masih dalam proses persetujuan.
Jebolan Pascasarjana Universitas Saitama di Jepang tahun 1994 itu menambahkan jumlah uang emisi terbaru tahun 2016 yang telah didistribusikan ke satuan kerja kas di seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp250,8 triliun hingga 2 November 2017.
Dari jumlah itu, sekitar 51 persen di antaranya sudah dikeluarkan atau "outflow" mencapai sekitar Rp129,1 triliun. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pelayanan ini kami lakukan dengan memperluas jaringan kantor perbankan dan pihak lain," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi dalam pelatihan wartawan daerah di Jakarta, Senin (20/11).
Menurut Suhaedi, optimalisasi pelayanan uang layak edar tersebut dilakukan melalui program "BI Jangkau" dengan menggandeng perbankan, perusahaan jasa pengelolaan uang Rupiah (PJPUR), pegadaian dan pihak lainnya seperti BPR serta lembaga keuangan nonbank lainnya.
Bank sentral itu juga menyasar daerah perbatasan khususnya di Pos Lintas Batas Negara melalui proyek percontohan di tujuh provinsi di antaranya Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.
Di Pos Lintas Batas Negara itu, BI bersama perbankan nasional mendirikan anjungan tunai mandiri (ATM) Merah Putih dan penukaran uang di antaranya di Entikong, Aruk, dan Badau di Kalimantan Barat, di Skouw Papua dan Mota`ain di NTT.
"Masyarakat di daerah perbatasan harus mengenal dan merasakan uang Rupiah termasuk uang yang layak edar dan uang baru sehingga mata uang Indonesia berdaulat," ucapnya.
BI, lanjut dia, juga menggandeng aparat TNI/Polri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan instansi terkait lainnya untuk menjangkau seluruh wilayah di Tanah Air khususnya daerah terpencil, terdepan dan terluar.
Untuk mengoptimalkan pendistribusian uang dan kas ke seluruh wilayah NKRI, BI bersinergi dengan pihak lain salah satunya dengan bank nasional yang telah diajak bekerja sama mendirikan kas titipan.
Saat ini total kas titipan yang telah didirikan mencapai 102 unit sejak tahun 2015 hingga November 2017 dan 10 kas titipan menunggu proses pembukaan dan dua unit kas titipan lainnya masih dalam proses persetujuan.
Jebolan Pascasarjana Universitas Saitama di Jepang tahun 1994 itu menambahkan jumlah uang emisi terbaru tahun 2016 yang telah didistribusikan ke satuan kerja kas di seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp250,8 triliun hingga 2 November 2017.
Dari jumlah itu, sekitar 51 persen di antaranya sudah dikeluarkan atau "outflow" mencapai sekitar Rp129,1 triliun. (WDY)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017