){kind=link}
Sembilan Tahun Berjalan, Berbagai Capaian Perkokoh Eksistensi Visi Bali Mandara
Pelaksanaan Visi Bali Mandara yang diusung Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam dua periode masa jabatannya saat ini telah memasuki babak akhir. Telah berjalan selama hampir satu dasawarsa (2008-2013;2013:2018), Bali Mandara dengan berbagai program unggulannya mencatat berbagai capaian dan prestasi gemilang yang makin memperkokoh eksistensi dan menguatkan pondasi untuk mewujudkan cita-cita besar yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera.
Terkait dengan tahap akhir pelaksanaan Bali Mandara Jilid I dan II, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH membeber sejumlah catatan terkait pelaksanaan berbagai program unggulan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Untuk itu, catatan menjelang satu dasawarsa pelaksanaan Visi Bali Mandara itu akan diturunkan secara berseri.
Berikut penjelasan Dewa Mahendra:
Bali Mandara bukanlah sebuah cita-cita instan yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Bali, dibutuhkan setidaknya lima fase (jilid) atau satu setengah dasawarsa lagi untuk benar-benar merealisasikan visi ini. Namun semua pihak tentunya sepakat bahwa dalam sembilan tahun pelaksanaannya, Bali Mandara terbukti mampu mengakselerasi dan memberi sentuhan dinamis pada pembangunan di Pulau Dewata.
Pembangunan Daerah Bali dalam satu dasawarsa terakhir menerapkan model manajemen pembangunan yang bersifat transformatif. Dalam artian, paradigma pembangunan diwujudkan melalui usaha keras menuntaskan pengentasan kemiskinan serta mengatasi kesenjangan antar sektor dan antar wilayah.
Usaha keras dalam pengentasan kemiskinan diaktualisasikan dalam sederet program unggulan antara lain Bedah Rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANGSADU Mandara/GSM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga memperkuat komitmen pada pembangunan sektor sektor pendidikan, kesehatan hingga pelestarian adat, seni dan budaya hingga pembenahan infrastruktur.
Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, Pemprov menargetkan program ini benar-benar tuntas di tahun 2018 sehingga nantinya tak ada lagi krama Bali yang tinggal di rumah tak layak huni.
Sejak awal pelaksanaan Program Bali Mandara, bedah rumah memang menjadi program prioritas. Hingga tahun 2016, Pemprov Bali telah menuntaskan 10.468 bedah rumah yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali juga bersinergi dengan kalangan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah menyumbang 1.273 unit bedah rumah. Tak hanya itu, bedah rumah dilaksanakan pula oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten. "Sehingga kalau ditotal, kita telah berhasil membangun 22.164 unit bedah rumah bagi keluarga kurang mampu," terangnya.
Meski jumlahnya telah melampaui estimasi awal yang diperkirakan di kisaran 20 ribu, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 menyebut masih ada 1.682 rumah tak layak huni yang butuh perbaikan melalui program bedah rumah.
Berpedoman pada data BPS, Gubernur Pastika bertekad dapat merampungkan bedah rumah. Guna mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun 2017 ini Pemprov Bali melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk merampungkan 1.100 unit bedah rumah. 1.000 unit diperuntukkan bagi RTS berdasarkan basis data terpadu BPS yang telah diverifikasi Dinsos Bali.
Sementara 100 unit diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung. Mengacu validasi data yang terus dilakukan berkoordinasi dengan BPS Bali, pada tahun anggaran 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk menggarap 723 unit bedah rumah. Didukung pemerintah pusat yang mengalokasikan 2.000 unit bedah rumah, Gubernur Pastika optimis program ini memenuhi target RPJMD.
Sejalan dengan program bedah rumah, Pemprov juga mengoptimalkan program lain dalam upaya menekan angka kemiskinan. Setelah kebutuhan rumahnya terpenuhi, kita perlu jamin peningkatan kesejahteraan mereka dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan potensi wilayah dimana mereka tinggal.
Salah satu upaya Pemprov untuk menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program GSM. Saat ini, ujar Dewa Mahendra, Pemprov telah membentuk 217 unit GSM di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan. Agar tepat sasaran, Pastika kerap turun meninjau pelaksanaan program GSM di sejumlah wilayah.
Berikutnya ada program Simantri. Selain untuk membangkitkan sektor pertanian, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sentuhan teknologi, Simantri diharapkan dapat menggugah minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian. Hingga tahun ini, Pemprov Bali telah membentuk 701 unit Simantri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Untuk membangkitkan usaha ekonomi produktif, Pemprov membentuk PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Terbentuk sejak tahun 2011, JBM semakin banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hingga akhir tahun 2016, PT JBM telah menjamin 25.713 nasabah dengan plafon kredit yang dijamin mencapai Rp. 1.231.195.178.781. Dari jumlah tersebut, 65% persen nasabah yang menerima penjaminan adalah sektor produktif dan sisanya 35% merupakan sektor non produktif.
Berikutnya capaian di bidang kesehatan, tahun ini Pemprov berhasil merampungkan megaproyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara. Mulai dikerjakan sejak pertengahan bulan September 2015, pengerjaan fisik RSUD Bali Mandara telah rampung 100 persen dan mulai beroperasi akhir Oktober 2017.
Dengan layanan berstandar internasional, Gubernur Made Mangku Pastika berkomitmen menjadikan rumah sakit ini sebagai kebanggaan masyarakat Bali dan bisa menjadi fasilitas kesehatan terbaik di Kawasan Timur Indonesia. Masih di bidang kesehatan, Pemprov juga memperluas gedung layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
Mengefektifkan sisa waktu masa jabatannya, Pastika intens melakukan evaluasi untuk mengetahui program yang sudah, sedang dan belum terlaksana. Ia mengajak seluruh jajarannya menyatukan komitmen untuk menuntaskan program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Komitmen penuntasan Program Bali Mandara itu tertuang dalam dukungan anggaran yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun 2018 yang telah disetujui DPRD Bali. Tahun anggaran 2018 merupakan tahap akhir implementasi RPJMD Provinsi Bali sehingga anggaran yang disusun berorientasi pada akselerasi penuntasan program dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
RAPBD Provinsi Bali tahun anggaran 2018 dirancang sebesar 5,590 trilyun rupiah. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 6,633 trilyun rupiah. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 30,42 persen atau 1,987 trilyun dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11,22 persen atau 632,043 trilyun.
Keseriusan Gubernur Pastika dan jajarannya dalam mengawal pelaksanaan berbagai program unggulan Bali Mandara telah mengantarkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara nasional dan proporsi penduduk miskin terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Meski zero poor province masih belum tercapai, namun Visi Bali Mandara telah meretas jalan untuk mewujudkan pemerataan. (*)
-----
*) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Pelaksanaan Visi Bali Mandara yang diusung Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam dua periode masa jabatannya saat ini telah memasuki babak akhir. Telah berjalan selama hampir satu dasawarsa (2008-2013;2013:2018), Bali Mandara dengan berbagai program unggulannya mencatat berbagai capaian dan prestasi gemilang yang makin memperkokoh eksistensi dan menguatkan pondasi untuk mewujudkan cita-cita besar yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera.
Terkait dengan tahap akhir pelaksanaan Bali Mandara Jilid I dan II, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH membeber sejumlah catatan terkait pelaksanaan berbagai program unggulan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Untuk itu, catatan menjelang satu dasawarsa pelaksanaan Visi Bali Mandara itu akan diturunkan secara berseri.
Berikut penjelasan Dewa Mahendra:
Bali Mandara bukanlah sebuah cita-cita instan yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Bali, dibutuhkan setidaknya lima fase (jilid) atau satu setengah dasawarsa lagi untuk benar-benar merealisasikan visi ini. Namun semua pihak tentunya sepakat bahwa dalam sembilan tahun pelaksanaannya, Bali Mandara terbukti mampu mengakselerasi dan memberi sentuhan dinamis pada pembangunan di Pulau Dewata.
Pembangunan Daerah Bali dalam satu dasawarsa terakhir menerapkan model manajemen pembangunan yang bersifat transformatif. Dalam artian, paradigma pembangunan diwujudkan melalui usaha keras menuntaskan pengentasan kemiskinan serta mengatasi kesenjangan antar sektor dan antar wilayah.
Usaha keras dalam pengentasan kemiskinan diaktualisasikan dalam sederet program unggulan antara lain Bedah Rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANGSADU Mandara/GSM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga memperkuat komitmen pada pembangunan sektor sektor pendidikan, kesehatan hingga pelestarian adat, seni dan budaya hingga pembenahan infrastruktur.
Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, Pemprov menargetkan program ini benar-benar tuntas di tahun 2018 sehingga nantinya tak ada lagi krama Bali yang tinggal di rumah tak layak huni.
Sejak awal pelaksanaan Program Bali Mandara, bedah rumah memang menjadi program prioritas. Hingga tahun 2016, Pemprov Bali telah menuntaskan 10.468 bedah rumah yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali juga bersinergi dengan kalangan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah menyumbang 1.273 unit bedah rumah. Tak hanya itu, bedah rumah dilaksanakan pula oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten. "Sehingga kalau ditotal, kita telah berhasil membangun 22.164 unit bedah rumah bagi keluarga kurang mampu," terangnya.
Meski jumlahnya telah melampaui estimasi awal yang diperkirakan di kisaran 20 ribu, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 menyebut masih ada 1.682 rumah tak layak huni yang butuh perbaikan melalui program bedah rumah.
Berpedoman pada data BPS, Gubernur Pastika bertekad dapat merampungkan bedah rumah. Guna mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun 2017 ini Pemprov Bali melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk merampungkan 1.100 unit bedah rumah. 1.000 unit diperuntukkan bagi RTS berdasarkan basis data terpadu BPS yang telah diverifikasi Dinsos Bali.
Sementara 100 unit diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung. Mengacu validasi data yang terus dilakukan berkoordinasi dengan BPS Bali, pada tahun anggaran 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk menggarap 723 unit bedah rumah. Didukung pemerintah pusat yang mengalokasikan 2.000 unit bedah rumah, Gubernur Pastika optimis program ini memenuhi target RPJMD.
Sejalan dengan program bedah rumah, Pemprov juga mengoptimalkan program lain dalam upaya menekan angka kemiskinan. Setelah kebutuhan rumahnya terpenuhi, kita perlu jamin peningkatan kesejahteraan mereka dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan potensi wilayah dimana mereka tinggal.
Salah satu upaya Pemprov untuk menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program GSM. Saat ini, ujar Dewa Mahendra, Pemprov telah membentuk 217 unit GSM di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan. Agar tepat sasaran, Pastika kerap turun meninjau pelaksanaan program GSM di sejumlah wilayah.
Berikutnya ada program Simantri. Selain untuk membangkitkan sektor pertanian, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sentuhan teknologi, Simantri diharapkan dapat menggugah minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian. Hingga tahun ini, Pemprov Bali telah membentuk 701 unit Simantri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Untuk membangkitkan usaha ekonomi produktif, Pemprov membentuk PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Terbentuk sejak tahun 2011, JBM semakin banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hingga akhir tahun 2016, PT JBM telah menjamin 25.713 nasabah dengan plafon kredit yang dijamin mencapai Rp. 1.231.195.178.781. Dari jumlah tersebut, 65% persen nasabah yang menerima penjaminan adalah sektor produktif dan sisanya 35% merupakan sektor non produktif.
Berikutnya capaian di bidang kesehatan, tahun ini Pemprov berhasil merampungkan megaproyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara. Mulai dikerjakan sejak pertengahan bulan September 2015, pengerjaan fisik RSUD Bali Mandara telah rampung 100 persen dan mulai beroperasi akhir Oktober 2017.
Dengan layanan berstandar internasional, Gubernur Made Mangku Pastika berkomitmen menjadikan rumah sakit ini sebagai kebanggaan masyarakat Bali dan bisa menjadi fasilitas kesehatan terbaik di Kawasan Timur Indonesia. Masih di bidang kesehatan, Pemprov juga memperluas gedung layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
Mengefektifkan sisa waktu masa jabatannya, Pastika intens melakukan evaluasi untuk mengetahui program yang sudah, sedang dan belum terlaksana. Ia mengajak seluruh jajarannya menyatukan komitmen untuk menuntaskan program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Komitmen penuntasan Program Bali Mandara itu tertuang dalam dukungan anggaran yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun 2018 yang telah disetujui DPRD Bali. Tahun anggaran 2018 merupakan tahap akhir implementasi RPJMD Provinsi Bali sehingga anggaran yang disusun berorientasi pada akselerasi penuntasan program dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
RAPBD Provinsi Bali tahun anggaran 2018 dirancang sebesar 5,590 trilyun rupiah. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 6,633 trilyun rupiah. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 30,42 persen atau 1,987 trilyun dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11,22 persen atau 632,043 trilyun.
Keseriusan Gubernur Pastika dan jajarannya dalam mengawal pelaksanaan berbagai program unggulan Bali Mandara telah mengantarkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara nasional dan proporsi penduduk miskin terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Meski zero poor province masih belum tercapai, namun Visi Bali Mandara telah meretas jalan untuk mewujudkan pemerataan. (*)
-----
*) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017