Semarapura (Antara Bali) - Kelompok nelayan di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali mempertanyakan pemotongan bantuan ke kelompoknya sebesar 20 persen oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
"Mereka menjanjikan bantuan sebesar Rp100 juta per kelompok. Namun demikian yang mengherankan adalah adanya potongan sebesar 20 persen. Malah disebutkan kalau potongan tersebut sebagai jasa pihak terkait atas mencairkan bantuan tersebut," kata Ketua Kelompok Bina Murti, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, I Ketut Adnyana, Sabtu.
Dengan pemotongan itu, kata dia, para kelompok nelayan mengaku sangat keberatan.
"Malah mereka mengaku terkesan dijadikan lahan oleh pihak tertentu dalam mendapatkan bantuan," jelasnya.
Ia mempertanyakan pemotongan itu apakah memang dibenarkan dinas terkait. "Apa potongan seperti ini dibenarkan, yang mengherankan katanya pemotongan itu sebagai uang jasa," ujarnya.
Malahan, kata dia, saat ini beredar wacana untuk mengurus bantuan ke pusat dan dikenai potongan sampai 40 persen.
"Malah ada yang potong di depan dengan menyerahkan uang sekitar Rp7 juta," katanya.
Ia mengaku keberatan dengan istilah pemotongan seperti ini.
Saat ini, kata dia, berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, sebanyak tujuh kelompok nelayan yang mendapat rekomendasi mendapatkan bantuan.
Ke depan, dia berharap, agar kelompok lain bisa kebagian bantuan yang sama. Hal ini penting dilakukan demi untuk keadilan.
"Dengan pemerataan itu, semua sumbangan pemerintah bisa dinikmati nelayan, karena nelayan saat ini hidup di bawah garis kemiskinan," jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, I Gusti Ngurah Badiwangsa ketika dimintai keterangannya tidak bisa dihubungi karena telepon genggamnya tidak aktif.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Mereka menjanjikan bantuan sebesar Rp100 juta per kelompok. Namun demikian yang mengherankan adalah adanya potongan sebesar 20 persen. Malah disebutkan kalau potongan tersebut sebagai jasa pihak terkait atas mencairkan bantuan tersebut," kata Ketua Kelompok Bina Murti, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, I Ketut Adnyana, Sabtu.
Dengan pemotongan itu, kata dia, para kelompok nelayan mengaku sangat keberatan.
"Malah mereka mengaku terkesan dijadikan lahan oleh pihak tertentu dalam mendapatkan bantuan," jelasnya.
Ia mempertanyakan pemotongan itu apakah memang dibenarkan dinas terkait. "Apa potongan seperti ini dibenarkan, yang mengherankan katanya pemotongan itu sebagai uang jasa," ujarnya.
Malahan, kata dia, saat ini beredar wacana untuk mengurus bantuan ke pusat dan dikenai potongan sampai 40 persen.
"Malah ada yang potong di depan dengan menyerahkan uang sekitar Rp7 juta," katanya.
Ia mengaku keberatan dengan istilah pemotongan seperti ini.
Saat ini, kata dia, berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, sebanyak tujuh kelompok nelayan yang mendapat rekomendasi mendapatkan bantuan.
Ke depan, dia berharap, agar kelompok lain bisa kebagian bantuan yang sama. Hal ini penting dilakukan demi untuk keadilan.
"Dengan pemerataan itu, semua sumbangan pemerintah bisa dinikmati nelayan, karena nelayan saat ini hidup di bawah garis kemiskinan," jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, I Gusti Ngurah Badiwangsa ketika dimintai keterangannya tidak bisa dihubungi karena telepon genggamnya tidak aktif.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011