Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Rofi
Munawar meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (LNG)
dari Singapura.
"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Rabu.
Apalagi, menurut dia, pada 2018, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.
"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," katanya.
Ia menilai langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan juga memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat.
Rofi menambahkan produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri.
Sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen. Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 persen.
Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen. Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Rabu.
Apalagi, menurut dia, pada 2018, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.
"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," katanya.
Ia menilai langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan juga memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat.
Rofi menambahkan produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri.
Sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen. Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 persen.
Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen. Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017