Nusa Dua (Antara Bali) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sudah direncanakan dalam satu dekade ini, karena itu harus ada dukungan konkrit dari semua pihak untuk bisa mewujudkan target-target pembangunan berkelanjutan ke depannya.
"Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)` harus menjadi komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa diimplementasikan secara nyata dalam proses pembangunan," kata Satya Yudha di sela-sela kegiatan Pertemuan Forum Parlemen Dunia di Nusa Dua, Bali, Kamis malam.
Ia mengatakan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pihak anggota DPR mendukung langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai SDGs tersebut melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
"Pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen mengintegrasikan SDGs tersebut ke dalam aksi nasional dan aksi-aksi berbasis lokal yang bersifat lintas sektoral. Ini menjadi kepentingan bersama semua pihak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menyangkut perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim akan menjadi ancaman serius bagi bangsa-bangsa di dunia jika tidak dari sekarang melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.
"Isu perubahan iklim menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, orientasi kebijakan ke depan harus mampu melawan perubahan iklim dan dampaknya bagi masyarakat. Target `Nationally Determined Contribution (NDC)` yang ada dalam Perjanjian Paris 2015 harus mencerminkan kerangka kerja sebagaimana SDGs nomor 13 tersebut," Satya Yudha menjelaskan.
Satya Yudha lebih lanjut mengingatkan kepada negara-negara donor yang mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia untuk memberikan bantuan pendampingan institusi, dan jangan berdasarkan capaian saja.
"DPR mendorong agar syarat untuk bantuan dana internasional tidak secara mutlak berbasis performa, tetapi harus membuka ruang untuk pemberian bantuan di muka yang diawasi dengan ketat. Hal ini pernah saya sampaikan langsung dalam pertemuan dengan Parlemen Norwegia dalam suatu kesempatan. Norwegia adalah salah satu negara yang berkomitmen penuh untuk mendanai aksi perubahan iklim di Indonesia," kata politikus Partai Golkar.
Dikatakan, mengingat masih minimnya anggaran untuk merealisasikan aksi nasional perubahan iklim yang didanai dari APBN, pihaknya menyarankan agar semua pihak menunjukkan keseriusan melaksanakan komitmen Perjanjian Paris 2015 yang salah satunya menyebutkan penurunan suhu di bumi sebesar 1,5 derajat celcius. Estimasi pendanaan Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim sendiri mencapai Rp37,8 triliun.
"Kami harus mampu meyakinkan negara-negara donor tersebut untuk berkomitmen membantu aksi perubahan iklim di Indonesia. Saya cukup optimistis mendapat kepercayaan mereka, maka kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 41 persen dari target 29 persen sebelumnya," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)` harus menjadi komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa diimplementasikan secara nyata dalam proses pembangunan," kata Satya Yudha di sela-sela kegiatan Pertemuan Forum Parlemen Dunia di Nusa Dua, Bali, Kamis malam.
Ia mengatakan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pihak anggota DPR mendukung langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai SDGs tersebut melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
"Pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen mengintegrasikan SDGs tersebut ke dalam aksi nasional dan aksi-aksi berbasis lokal yang bersifat lintas sektoral. Ini menjadi kepentingan bersama semua pihak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menyangkut perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim akan menjadi ancaman serius bagi bangsa-bangsa di dunia jika tidak dari sekarang melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.
"Isu perubahan iklim menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, orientasi kebijakan ke depan harus mampu melawan perubahan iklim dan dampaknya bagi masyarakat. Target `Nationally Determined Contribution (NDC)` yang ada dalam Perjanjian Paris 2015 harus mencerminkan kerangka kerja sebagaimana SDGs nomor 13 tersebut," Satya Yudha menjelaskan.
Satya Yudha lebih lanjut mengingatkan kepada negara-negara donor yang mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia untuk memberikan bantuan pendampingan institusi, dan jangan berdasarkan capaian saja.
"DPR mendorong agar syarat untuk bantuan dana internasional tidak secara mutlak berbasis performa, tetapi harus membuka ruang untuk pemberian bantuan di muka yang diawasi dengan ketat. Hal ini pernah saya sampaikan langsung dalam pertemuan dengan Parlemen Norwegia dalam suatu kesempatan. Norwegia adalah salah satu negara yang berkomitmen penuh untuk mendanai aksi perubahan iklim di Indonesia," kata politikus Partai Golkar.
Dikatakan, mengingat masih minimnya anggaran untuk merealisasikan aksi nasional perubahan iklim yang didanai dari APBN, pihaknya menyarankan agar semua pihak menunjukkan keseriusan melaksanakan komitmen Perjanjian Paris 2015 yang salah satunya menyebutkan penurunan suhu di bumi sebesar 1,5 derajat celcius. Estimasi pendanaan Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim sendiri mencapai Rp37,8 triliun.
"Kami harus mampu meyakinkan negara-negara donor tersebut untuk berkomitmen membantu aksi perubahan iklim di Indonesia. Saya cukup optimistis mendapat kepercayaan mereka, maka kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 41 persen dari target 29 persen sebelumnya," katanya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017