Denpasar (Antara Bali) - Komisi II DPR RI mengharapkan pelaksanaan pilkada serentak di Bali pada 2018 dapat berlangsung dengan aman dan damai sehingga tidak merusak citra positif pariwisata daerah setempat.
"Yang penting pilkada aman, jangan sampai konsolidasi demokrasi merusak pariwisata yang ada di Bali. Karena ini `kan rawan. Kalau rusuh mengganggu kehidupan pariwisata di Bali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR HM Lukman Edy dalam kunjungan kerjanya ke Denpasar, Selasa.
Lukman yang juga menjadi pimpinan rombongan menyampaikan maksud kedatangannya untuk memastikan bahwa Pilkada di Bali terjaga netralitas aparatur sipil negaranya, apalagi selain pemilihan gubernur juga dilaksanakan pemilihan bupati di Kabupaten Gianyar dan Klungkung.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyoroti soal Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4), karena hal ini sering menjadi objek gugatan.
Untuk itu Komisi II ingin mengetahui sejauh mana verifikasi dilakukan, khususnya terhadap warga yang meninggal, pindah domisili dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Selanjutnya menyangkut pencairan dana pilkada, apakah ada kendala.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan perekaman KTP elektronik di Bali, mengingat pemerintah sudah sepakat akhir 2018 tidak ada identitas lain selain e-KTP dan kemungkinannya dipakai dalam Pilkada 2018.
"Kami juga ingin mengetahui terobosan untuk mengantisipasi kampanye hitam, khususnya di media sosial yang menyentuh SARA," ucapnya.
Lukman pun meminta pihak-pihak yang berwenang di Bali seperti KPU, Bawaslu dan aparat keamanan melaksanakan tugas dengan baik, terutama menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang berpotensi mengganggu keamanan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Yang penting pilkada aman, jangan sampai konsolidasi demokrasi merusak pariwisata yang ada di Bali. Karena ini `kan rawan. Kalau rusuh mengganggu kehidupan pariwisata di Bali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR HM Lukman Edy dalam kunjungan kerjanya ke Denpasar, Selasa.
Lukman yang juga menjadi pimpinan rombongan menyampaikan maksud kedatangannya untuk memastikan bahwa Pilkada di Bali terjaga netralitas aparatur sipil negaranya, apalagi selain pemilihan gubernur juga dilaksanakan pemilihan bupati di Kabupaten Gianyar dan Klungkung.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyoroti soal Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4), karena hal ini sering menjadi objek gugatan.
Untuk itu Komisi II ingin mengetahui sejauh mana verifikasi dilakukan, khususnya terhadap warga yang meninggal, pindah domisili dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Selanjutnya menyangkut pencairan dana pilkada, apakah ada kendala.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan perekaman KTP elektronik di Bali, mengingat pemerintah sudah sepakat akhir 2018 tidak ada identitas lain selain e-KTP dan kemungkinannya dipakai dalam Pilkada 2018.
"Kami juga ingin mengetahui terobosan untuk mengantisipasi kampanye hitam, khususnya di media sosial yang menyentuh SARA," ucapnya.
Lukman pun meminta pihak-pihak yang berwenang di Bali seperti KPU, Bawaslu dan aparat keamanan melaksanakan tugas dengan baik, terutama menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang berpotensi mengganggu keamanan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017