Kuta (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan jajarannya untuk mampu mengelola perubahan dan memfokuskan tren pembangunan ke arah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persoalan demografi.
"Kita harus dapat mengelola perubahan dengan jalan bisa melihat, membaca, bergerak dan menyelesaikan secara tuntas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Sudikerta saat menjadi pembicara utama pada FGD Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah di Kuta, Badung, Jumat.
Menurut dia, sebuah peradaban jatuh atau bangkit tergantung perubahan. Bangsa yang meninggalkan perubahan akan ditinggalkan.
"Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan negara kaya akan mengalahkan negara yang miskin, bukan negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat," ucapnya pada acara yang digelar oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum itu,
Dia menambahkan, berbagai gagasan perubahan telah diupayakan Pemerintah Provinsi Bali baik perubahan secara internal maupun eksternal yang sejalan dengan program pembangunan Nawa Citta pemerintah pusat guna membangun Bali.
Perubahan tersebut pun bisa dilihat secara langsung, seperti perubahan di internal Pemprov Bali diantaranya membangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas melalui TOT bekerja sama dengan KPK untuk para pejabat dan seluruh staf di semua organisasi perangkat daerah, serta melakukan penghematan anggaran dalam penyediaan konsumsi rapat-rapat, penyederhanaan protokler, studi banding, bintek-bintek, kunjungkan ke luar negeri, dan suguhan tamu-tamu.
Sementara di sisi eksternal melalui pelaksanaan program-program unggulan Bali Mandara seperti program bantuan bedah rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dan sebagainya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum Prof Dr Satya Arinanto mengatakan acara yang digelar tersebut guna merespons keluhan-keluhan yang dialami daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi sehingga bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Kegiatan yang dihadiri Inspektur Kabupaten/Kota se-Bali tersebut merupakan kegiatan kedua kalinya untuk 2017, setelah sebelumnya juga sudah sempat diselenggarakan kegiatan serupa di Surabaya dengan tema yang berbeda yakni terkait otonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang birokrasi, diantaranya Prof Dr Azyumardi Azra, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi Prof Dr H Djohermansyah Djohan yang menjabat Guru Besar IPDN. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kita harus dapat mengelola perubahan dengan jalan bisa melihat, membaca, bergerak dan menyelesaikan secara tuntas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Sudikerta saat menjadi pembicara utama pada FGD Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah di Kuta, Badung, Jumat.
Menurut dia, sebuah peradaban jatuh atau bangkit tergantung perubahan. Bangsa yang meninggalkan perubahan akan ditinggalkan.
"Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan negara kaya akan mengalahkan negara yang miskin, bukan negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat," ucapnya pada acara yang digelar oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum itu,
Dia menambahkan, berbagai gagasan perubahan telah diupayakan Pemerintah Provinsi Bali baik perubahan secara internal maupun eksternal yang sejalan dengan program pembangunan Nawa Citta pemerintah pusat guna membangun Bali.
Perubahan tersebut pun bisa dilihat secara langsung, seperti perubahan di internal Pemprov Bali diantaranya membangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas melalui TOT bekerja sama dengan KPK untuk para pejabat dan seluruh staf di semua organisasi perangkat daerah, serta melakukan penghematan anggaran dalam penyediaan konsumsi rapat-rapat, penyederhanaan protokler, studi banding, bintek-bintek, kunjungkan ke luar negeri, dan suguhan tamu-tamu.
Sementara di sisi eksternal melalui pelaksanaan program-program unggulan Bali Mandara seperti program bantuan bedah rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dan sebagainya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum Prof Dr Satya Arinanto mengatakan acara yang digelar tersebut guna merespons keluhan-keluhan yang dialami daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi sehingga bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Kegiatan yang dihadiri Inspektur Kabupaten/Kota se-Bali tersebut merupakan kegiatan kedua kalinya untuk 2017, setelah sebelumnya juga sudah sempat diselenggarakan kegiatan serupa di Surabaya dengan tema yang berbeda yakni terkait otonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang birokrasi, diantaranya Prof Dr Azyumardi Azra, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi Prof Dr H Djohermansyah Djohan yang menjabat Guru Besar IPDN. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017