Surabaya (Antara Bali) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Zulkifli Hasan menilai kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu
munculnya gerakan radikalisme.
"Orang miskin itu biasanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan rendah, tidak punya tabungan dan tidak punya investasi. Mereka jadi tidak berdaya," ujarnya di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Ketidakberdayaan karena keterbatasan itu, lanjut dia, selain kerap membuat kualitas seseorang jadi rendah, juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut.
"Saat mau sekolah tidak bisa, uang juga tidak punya, orang jadi tidak punya harapan. Ketika itu kemiskinan bisa jadi gerakan radikal," terang Zulkifli.
Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan RI itu menerangkan sebenarnya berdasarkan UUD 45, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
"Jadi, negara punya tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, kalau ada orang meninggal kelaparan, negara bisa dikatakan melanggar konstitusi," kata dia.
Kendati demikian, tentu saja masyarakat tidak diimbau untuk berdiam diri dan hanya menunggu bantuan dari negara, ujar Zulkifli.
Negara, jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan banyak dimudahkan bagi masyarakat.
Terkait dengan akses pendidikan ini, Ketua MPR mengimbau para generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas diri dan bersaing dengan masyarakat global.
"Jangan sampai kita kalah dengan pekerja dari Tiongkok, atau dari negara lainnya. Kita tidak boleh jadi kuli di negeri sendiri," tegasnya pula. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Orang miskin itu biasanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan rendah, tidak punya tabungan dan tidak punya investasi. Mereka jadi tidak berdaya," ujarnya di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Ketidakberdayaan karena keterbatasan itu, lanjut dia, selain kerap membuat kualitas seseorang jadi rendah, juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut.
"Saat mau sekolah tidak bisa, uang juga tidak punya, orang jadi tidak punya harapan. Ketika itu kemiskinan bisa jadi gerakan radikal," terang Zulkifli.
Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan RI itu menerangkan sebenarnya berdasarkan UUD 45, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
"Jadi, negara punya tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, kalau ada orang meninggal kelaparan, negara bisa dikatakan melanggar konstitusi," kata dia.
Kendati demikian, tentu saja masyarakat tidak diimbau untuk berdiam diri dan hanya menunggu bantuan dari negara, ujar Zulkifli.
Negara, jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan banyak dimudahkan bagi masyarakat.
Terkait dengan akses pendidikan ini, Ketua MPR mengimbau para generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas diri dan bersaing dengan masyarakat global.
"Jangan sampai kita kalah dengan pekerja dari Tiongkok, atau dari negara lainnya. Kita tidak boleh jadi kuli di negeri sendiri," tegasnya pula. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017