Semarapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali melakukan terobosan bidang pendidikan dengan menjadikan seluruh Taman Kanak-kanak (TK) swasta/yayasan menjadi TK negeri dengan harapan mampu melakukan proses belajar mengajar sejak dini.
"Dengan perubahan itu minimal di setiap desa di Kabupaten Klungkung memiliki satu TK negeri," kata Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta melalui siaran pers yang diterima Antara, Selasa.
Bupati Nyoman Suwirta sebelumnya melakukan rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (17/7).
Ia mengatakan, dengan perubahan status dan pengelolaan dari swasta/yayasan ke negeri akan mempermudah pengalokasian anggaran operasional dari pemerintah, baik untuk sarana pendukung maupun sumber daya manusia (SDM).
Untuk tahap pertama sekitar 55 TK milik swasta/yayasan Desa akan dirubah menjadi TK negeri.
"Karena selama ini TK masih milik yayasan desa, kami tidak longgar bisa menangani. Oleh sebab itu harus dijadikan TK negeri sehingga bisa membiayai baik sarana prasarana maupun SDMnya," ujar Bupati Suwirta didampingi Kadisdik setempat, Dewa Gede Darmawan serta Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana.
Menurut Bupati Suwirta, selama ini masyarakat menilai bahwa pendidikan TK itu cukup mahal, sehingga sebagian masyarakat langsung menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar.
Kedepannya, dengan adanya perubahan status TK negeri pendidikan di TK akan digratiskan.
Dalam dengar pendapat ini Bupati Suwirta mengakui, bahwa pendidikan di Klungkung masih banyak kekurangan SDM dan sarana prasarana, Seperti kurangnya ruang ruang kelas baru SMP, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya.
Semua kekurangan tersebut akan segera dibuatkan usulan, sehingga nantinya bisa ditindak lanjuti. "Dari pertemuan ini saya berharap ada tindak lanjut sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan, khususnya di Bangli bisa ditingkatkan," harap Bupati Suwirta di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Fikri.
Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, Latifah Sohid mengapresiasi langkah Pemkab Klungkung yang telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyatakan tertarik akan program Bupati Suwirta terkait perubahan status TK swasta/yayasan menjadi TK negeri. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dengan perubahan itu minimal di setiap desa di Kabupaten Klungkung memiliki satu TK negeri," kata Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta melalui siaran pers yang diterima Antara, Selasa.
Bupati Nyoman Suwirta sebelumnya melakukan rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (17/7).
Ia mengatakan, dengan perubahan status dan pengelolaan dari swasta/yayasan ke negeri akan mempermudah pengalokasian anggaran operasional dari pemerintah, baik untuk sarana pendukung maupun sumber daya manusia (SDM).
Untuk tahap pertama sekitar 55 TK milik swasta/yayasan Desa akan dirubah menjadi TK negeri.
"Karena selama ini TK masih milik yayasan desa, kami tidak longgar bisa menangani. Oleh sebab itu harus dijadikan TK negeri sehingga bisa membiayai baik sarana prasarana maupun SDMnya," ujar Bupati Suwirta didampingi Kadisdik setempat, Dewa Gede Darmawan serta Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana.
Menurut Bupati Suwirta, selama ini masyarakat menilai bahwa pendidikan TK itu cukup mahal, sehingga sebagian masyarakat langsung menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar.
Kedepannya, dengan adanya perubahan status TK negeri pendidikan di TK akan digratiskan.
Dalam dengar pendapat ini Bupati Suwirta mengakui, bahwa pendidikan di Klungkung masih banyak kekurangan SDM dan sarana prasarana, Seperti kurangnya ruang ruang kelas baru SMP, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya.
Semua kekurangan tersebut akan segera dibuatkan usulan, sehingga nantinya bisa ditindak lanjuti. "Dari pertemuan ini saya berharap ada tindak lanjut sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan, khususnya di Bangli bisa ditingkatkan," harap Bupati Suwirta di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Fikri.
Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, Latifah Sohid mengapresiasi langkah Pemkab Klungkung yang telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyatakan tertarik akan program Bupati Suwirta terkait perubahan status TK swasta/yayasan menjadi TK negeri. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017